Herman_Bismillah

STRATEGI MANAJEMEN BISNIS MEDIA CETAK

2012-01-09T15:26:00.000-08:00

Overview Bisnis Media Cetak

Reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto menghasilkan ledakan dalam bisnis media massa, termasuk media cetak. Berbagai bentuk kekangan bagi bisnis ini dilepaskan. Pemerintah mencabut ketentuan SIUP(surat izin usaha penerbitan). Siapapun bisa leluasa terjun ke industri pers ini. Ratusan surat kabar, majalah, tabloid dengan gampang diterbitkan. Saat ini ada ratusan atau ribuan surat kabar baru yang terbit dalam berbagai bentuk. Untuk itu, topik bahasan ini akan menyoroti perkembangan bisnis media cetak, baik yang berkaitan dengan tiras maupun iklan, serta strategi redaksi dalam menerobos pasar sebagai titik tolak untuk menganalisis dan membahas strategi manajemen bisnis pers menghadapi persaingan keras dan berbagai langkah untuk mencari peluang agar bisnis media cetak ini bisa bertahan hidup dan untung.

Perkembangan tiras media cetak

Untuk mengetahui perkembangan media cetak dari tahun ke tahun, bisa dilihat untuk kurun waktu dari 1995. Ini perlu untuk membandingkan keadaan sebelum reformasi dan keadaan kemudian setelah reformasi. Jumlah surat kabar harian pada tahun 1998 sebanyak 172 buah. Ini pun merupakan kenaikan besar dari 1995 (77 buah), menjadi 79 buah di tahun 1997. Sementara surat kabar mingguan tercatat tahun 1998 sebanyak 425 buah, majalah mingguan 55 buah dan majalah tengah bulanan 104 buah. Berdasarkan wilayah, media cetak yang terbit di Jakarta tahun 1998 sebesar 431 buah.

Ledakan bisnis media cetak itu juga mempengaruhi perkembangan total tiras di Indonesia (data tercatat sejak 1995). Total tiras per 1995 sebesar 13,04 juta eksemplar, dan tahun 1998 mencapai 16,70 juta eksemplar.

Pertumbuhan pesat ini tentu tak lepas dari keinginan investor untuk mencoba berbisnis di dunia pers, mengharap bisa memetik untung baik secara finansial maupun keuntungan lain di dunia bisnis informasi ini. Gegap gempitanya bisnis media cetak itu juga dirasakan di daerah. Apalagi sejumlah media cetak sudah melakukan sistem cetak jarak jauh (SCJJ). Koran berskala nasional dikemas dengan tambahan halaman. daerah. Selain itu, banyak perkembangan baru dalam manajemen dan bisnis media cetak di daerah sehingga mendorong oplah dan perolehan iklan untuk media di daerah. Dan ini kiranya akan menjadi awal yang baik karena nanti, kalau otonomi daerah dilaksanakan, perkembangan bisnis pers tersebut pasti akan menjadi modal yang sangat menguntungkan. Tak sedikit media cetak daerah yang tampil meyakinkan dengan tiras yang lumayan dan pendapatan iklan memadai. Ambil contoh perkembangan tirasnya di Sumatera Selatan. Tahun 1998 sebesar 225,3 ribu eksemplar, meningkat dari 97,3 ribu di tahun 1995.

Perkembangan perolehan iklan

Selain mengembangkan jumlah oplah yang dicetak dan dijual, bisnis media cetak juga ditopang oleh penghasilan dari iklan. Krisis ekonomi rupanya telah membuat bisnis periklanan merosot. Kue iklan Indonesia selama masa krisis ekonomi menyusut hingga 50%. Bahkan, menurut perhitungan P31, belanja iklan nasional turun sampai 70%.

Belanja iklan tahun 1995 sebesar Rp 3,4 triliun, tahun 1996 menjadi Rp 4,14 triliun, dan 1997 menjadi Rp 5,09 triliun atau naik 23,04% dibanding 1996. Tahun 1999, belanja iklan sekitar 4,67 triliun atau naik 23,04% dari tahun 1998 sebesar Rp 3,76 triliun. Penurunan sangat besar terjadi dari 1997 ke 1998 dan 1999. Berapa iklan yang diserap media cetak? Koran pada 1998 menyedot 25% atau Rp 956 miliar, majalah Rp 191 miliar, dan di tahun 1999 sekitar Rp 201 miliar.

Persaingan memperebutkan kue iklan yang begitu ketat membuat sejumlah media cetak kalah perang dan tak mendapat bagian iklan. Selain persaingan antar media cetak sendiri, kelompok media cetak juga mendapat pukulan berat dari televisi swasta yang menyedot sekitar 60,4% kue iklan pada 1999. Tahun-tahun sebelumnya, televisi merebut jatah iklan lebih dari 50%. Selain itu, juga ada saingan yang tak kalah menarik yakni radio swasta. Mereka juga agresif dalam upaya menyedot iklan. Bagaimana proyeksi tahun 2000? Belanja iklan di surat kabar tahun 1999 sekitar Rp 1.089 miliar, yang akan meningkat menjadi Rp 1.292 miliar tahun 2000, dan hingga 2002 diperkirakan mencapai Rp 1.614 miliar. Sedang belanja iklan untuk jenis majalah tahun 1999 diperkirakan akan mencapai Rp 233 miliar, dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 284 miliar tahun 2000 dan hingga 2002 diperkirakan mencapai Rp 423 miliar. Selain persaingan ketat antar media cetak, duit iklan ini juga diperebutkan oleh televisi (yang tahun ini paling tidak akan tambah dua atau tiga televisi lagi).

Strategi Manajemen Bisnis Media Massa Menghadapi Persaingan Bebas.

Di tengah persaingan yang ketat dan keras itu, setiap pengelola bisnis media massa mesti mengatur strategi dan taktik yang jitu agar tetap memenangkan persaingan atau memetik untung dari ramainya bisnis media massa itu, dan bisa bertahan hidup. Ada beberapa hal perlu diperhatikan, sebelum membuka bisnis media cetak: modal, sumber daya manusia, visi dan misi, memilih segmen yang jelas.

Modal diperlukan baik untuk investasi maupun biaya operasi dan produksi sampai perusahaan itu membuahkan untung atau balik modal. Setelah untung pun, perusahaan masih perlu mencadangkan dana untuk re-investasi atau pengembangan. Selain itu juga diperlukan investasi fisik lainnya seperti peralatan, teknologi, dan faktor-faktor penunjang lainnya seperti percetakan, gedung, angkutan dan lain-lain. Sumber daya manusia (SDM) adalah tenaga inti kewartawanan dan manajemen yang akan menjadi motor utama bisnis media cetak itu. Untuk melahirkan produk media cetak yang bagus, harus disiapkan SDM yang bagus pula, tentu dengan imbalan yang memadai. Kalau wartawan dan karyawan tak digaji dengan cukup, jangan harap produk yang dihasilkan akan baik, laku dan mampu mengalahkan saingannya.

Selain itu, SDM yang tak digaji dengan cukup akan cenderung terjebak "mencari penghasilan" dengan memperjualbelikan profesi, terlibat pemerasan, kriminal, main amplop, dan lain-lain. Investor sejak mula harus didesak untuk memenuhi kebutuhan pokok wartawan dan karyawannya yakni gaji dan berbagai tunjangan. SDM yang tak memiliki integritas tak mungkin akan menghasilkan produk yang kredibel, baik bagi pelanggan maupun pemasang iklan. Independensi dalam editorial policy akan memberikan arah yang fair untuk content media cetak itu, dan membuat produk semakin kredibel.

Visi dan misi dirumuskan sebagai acuan berbagai langkah bisnis media cetak itu. Kejelasan ini akan menentukan desain, gaya penyajian, isi, cara kerja karyawan, struktur organisasi, gaya manajemen dan lain-lain. Misi dan visi bukan cuma dirumuskan sebagai kata-kata mutiara tapi diterapkan dan akan menjiwai gaya penyajian redaksi, sikap SDM, etika dalam bisnis, sistem penggajian, dll. Dengan misi dan visi itu, semua pihak memaklumi apa target dan arah dari bisnis media informasi itu.

Memilih segmen konsumen dengan jelas menjadi penting agar mendapatkan konsumen yang jelas dan tepat sasaran. Tanpa pemilihan segmen yang jelas, produk akan mengambang dan tak jelas arah. Dalam persaingan yang ketat seperti sekarang ini, pemilihan segmen menjadi penting karena akan menjadi acuan untuk spesialisasi, menentukan strategi pemasaran dan promosi, penetapan positioning, dll. Segmen juga bermacam-macam. Bisa segmen berdasarka demografik, profesi, minat, maupun motivasi (benefit segmented) yakni mereka yang mengharapkan keuntungan dari produk yang dibelinya. Mereka memiliki kepentingan bersama yakni mendapatkan manfaat.

Strategi apa yang perlu dipertimbangkan untuk menghadapi persaingan?

a). Strategi Pemasaran:

Tugas memasarkan produk bukan cuma menjadi tanggungjawab bagian sirkulasi atau iklan. Dalam bisnis informasi seperti yang sekarang ini, produk sendiri harus dirancang agar laku dijual. Sebelum produk diluncurkan, pengelola mesti memikirkan siapa yang menjadi sasaran konsumennya (kelas menengah, pengusaha, mahasiswa, petani, dan lainlain). Tentu, sasaran yang dipilih adalah mereka yang mempunyai daya beli dan kebutuhan untuk mendapat informasi.

Segenap lapisan di perusahaan harus siap memasarkan produknya. Mulai dari redaksi, personalia, satpam, sampai sales dan account executif. Tentu, "semangat menjual" ini harus sesuai dengan peran masing-masing. Personalia. harus mengarahkan segenap karyawan untuk siap sedia melayani konsumen sesuai dengan perannya, misalnya menjawab telepon dengan baik atau menunjang pelaksanaan penjualan. Satpam harus bersikap ramah kepada setiap pelanggan atau konsumen yang datang. Bukan berlaku seperti provost di suatu instansi militer. Redaksi senantiasa berpikir untuk bisa menjual produknya pada saat merancang berita yang akan ditulisnya. Berita adalah informasi yang harus dijual kepada masyarakat, bukan sekadar karya yang dipakai untuk memuaskan diri. Sense of marketing yang mesti dimiliki oleh semua lapisan dalam suatu bisnis media cetak akan membantu penjualan produk.

b). Bagaimana Menghadapi Persaingan?

Fair competition

Membangun jaringan (networking) dalam pemasaran, Memelihara pelanggan dengan ikatan yang lebih personal untuk lebih memberikan kepuasan pelanggan. Mengembangkan pasar baru pada segmennya, Melakukan promosi baik untuk memperkokoh image maupun untuk mendukung sales. Mempertahankan kredibilitas di depan konsumen (pembaca maupun pernasang iklan).

Mengembangkan produk-produk sampingan untuk menambah penghasilan. Banyak masalah yang mesti dihadapi dalam urusan masuk ke pasar media cetak. Sebab, penerbit harus mengkoordinasikan jaringan agen dan pengecer yang begitu kuat posisi tawarnya. Tak jarang penerbit justru ditekan dan ditentukan oleh agen tersebut. Untuk produk baru atau media cetak yang baru terbit, sering tak bisa dijual karena perlakuan jaringan agen yang begitu kuat. Bagaimana penerbit mesti menghadapi agen dan jaringannya?

c). Bagaimana dengan usaha nonpenerbitan?

Beberapa penerbit yang sudah kuat dalam bisnis, bukan cuma mengembangkan usaha di bidang media cetak. Ada pula yang mengembangkan usaha di luar penerbitan seperti hotel, seminar, perkebunan, transportasi, dan lain-lain. Namun usaha di luar penerbitan ini bisa. digolongkan menjadi dua kelompok: Masih berkaitan dengan core bisnisnya atau ada kaitan dengan kompetensinya dalam bisnis media cetak atau bisnis informasi. Misalnya radio, penerbitan buku, biro Man, seminar, percetakan, cybermedia, dll. Penunjang bisnis utamanya: seminar, biro iklan, angkutan, telekomunikasi, pabriK kertas, dll.

Tak berkaitan dengan bisnis utama seperti perkebunan, perikanan, industri baja, hotel, restoran, real estate, dan lain-lain. Yang ini, bisa berkembang kalau pengusaha atau kelompok usaha itu memang memiliki kompetensi di berbagai bidang usaha di luar bisnis media massa itu.

Jadi, dalam menghadapi persaingan yang keras dan ketat dalam bisnis informasi itu, perlu kejelian, kelihaian, keuletan, kejujuran dan kemampuan (kompetensi) dalam bisnis media cetak (informasi) itu. Kalau tak mampu bersaing, dengan modal sebesar apa pun akan ludes. Bisnis media cetak, adalah binsis kepercayaan. Kalau tak berhasil merebut kepercayaan masyarakat (pembaca dan pemasang iklan), niscaya bisnis itu akan segera tenggelam. Selain itu, bisnis media cetak juga harus disadari bahwa keuntungungannya tak begitu besar dan sangat padat karya. Mulai dari tenaga redaksi, sampai pengecer. Artinya, kalau mau bisnis di sektor ini, tak cukup dengan hitung-hitungan bisnis semata. Idealisme masih diperlukan, yakni menyebarluaskan informasi untuk membuat setiap orang lebih memahami kebenaran dan menjadi lebih cerdas untuk bisa hidup lebih demokratis dengan sesama. Bahwa dari sini kemudian mendapat keuntungan, itu adalah nikmat yang mesti disyukuri.

Mengenal Institusi dan Manajemen Media Cetak

2012-01-09T15:24:00.000-08:00

Kata manajemen berasal dari management (Inggris) yang diadobsi dari kata manaj (iare) (Italia) yang bermuara pada mamis (Latin) dengan makna tangan. Jadi manajemen dalam arti asalnya adalah memimpin, membimbing atau mengatur (Djuroto, 2000). Secara sederhana manajemen dimaknai sebagai getting result through the work of others. Sementara definisi yang sedikit lebih lengkap dengan mengutip pandangan pakar manajemen Hendry Fayol: “management is the direction of enterprise throught the planning, coordinating and controlling of its human materials resources toward the attainment of pre determined objectives”.

Dengan kata lain manajemen mengandung dua pengertian: Pertama, POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Kedua, 6 M (Men, Materials, Machine, Methods, Money, Market) (Soehoet,2002). Manajemen merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan (responsibility) dan kenyataan (reality) yang harus dibuktikan melalui struktur organisasi media cetak yang bersifat formal dan kecakapan yang bersifat fungsional (authority). Diantaranya bidang: redaksi, iklan, pemasaran dll.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya: peluang usaha, kemampuan SDM, kapital, SWOT dengan kompetitor, keinginan pembaca, perubahan sosial berupa teknologi, ekonomi, politik, budaya dll. Langkah yang perlu dilakukan antara lain: perhatian terhadap lingkungan eksternal, menjual ruang untuk iklan, efesiensi di semua unit usaha, suntikan modal dll. Semua pendapatan diperoleh dari penjualan produk media cetak (eceran, langganan, barter dll), penjualan kolom (iklan baris, duka cita dll) dan penjualan jasa kegiatan off print seperti seminar, pameran dll untuk membentuk image posistif (Djuroto, 2000).

Manajemen Media Cetak

Dengan mengutip pakar komunikasi Kanada Marshall McLuhan yang mengatakan the press is the extention of man, Jakob Oetama mengatakan pers merupakan perpanjangan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi, hiburan, pendidikan dan keingintahuan mengenai peristiwa yang terjadi di sekitarnya (Oetama, 1987). Inilah yang dimanifestasikannya dalam surat kabar KOMPAS yang didirikannya bersama dengan PK Ojong (alm) tanggal 28 Juni 1965 dengan struktur yang kurang lebih sebagai berikut: Pertama, owner: pemilik perusahaan yang menerima laporan pertanggungjawaban dari top manager. Terkadang owner identik dengan top manajer.

Kedua, top manager: pengambil kebijakan internal dan eksternal. Serta pengendali perusahaan baik redaksional maupun usaha. Juga menerima laporan pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan. Ketiga, pemimpin umum: orang pertama dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas maju mundurnya institusi pers yang dipimpinnya. Serta menjadi penentu kebijakan, arah perkembangan laba rugi perusahaan. Termasuk berhak mengangkat atau memecat bawahannya. Terkadang pemimpin umum adalah top manager sekaligus owner. Keempat, wakil pemimpin umum: menjalankan tugas-tugas pemimpin umum atau menggantikannya dalam operasionalisasi harian. Kelima, bidang redaksi: pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur dan reporter bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers. Ini meliputi penyajian berita, peliputan fokus pemberitaan, topik, pemilihan headline dll. Keenam, bidang cetak: ditangani oleh operator cetak dan pengepakan hasil penerbitan sehingga sampai ke tangan pembaca. Ketujuh, bidang usaha: menerima laporan para manajer demi kepentingan perusahaan baik produksi dan distrubusi.

Zona Pasar Media Cetak

Pertama, CZ (City Zone): batas wilayah media cetak itu berada. Kedua, PMA (Primary Market Area): area utama tempat media cetak itu menyajikan berita dan pelayanan iklannya. Ketiga, RTZ (Retail Trading Zone): wilayah di luar CZ tempat media cetak itu diperjualbelikan. Keempat, NDM (Newspaper Designated Market): area geografis yang dianggap media cetak itu sebagai pasarnya.

Format Media Cetak

Broadsheet: ukuran surat kabar umum. Misalnya, KOMPAS, Media Indonesia, Republika dll. Tabloid: ukuran setengah broadsheet. Format ini diperkenalkan untuk dikonsumsi oleh pembaca di kalangan masyarakat urban yang sibuk dalam transportasi umum seperti bus, kereta api dll. Misalnya, KORAN TEMPO dll.

Magazine: ukuran setengah tabloid atau seperempat broadsheet. Halamannya diikat dengan kawat, sampul lebih tebal dan mengkilap daripada halamannya. Misalnya, Majalah TEMPO dll.

Book: ukuran setengah magazine atau seperempat tabloid atau seperdelapan broadsheet. Misalnya, Majalah INTISARI dll.

Struktur Organisasi Media Cetak

Pertama, redaksi yang terdiri dari pemimpin redaksi; wakil pemimpin redaksi; sekretaris redaksi; dewan redaksi; redaktur pelaksana; redaktur; koresponden (reporter di luar kota atau di luar negeri). Kedua, tata usaha yang terdiri dari administrasi internal yang mengurusi manajemen internal, kepegawaian, penggajian dll; administrasi eksternal yang mengurusi pemasaran, sirkulasi, iklan, langganan dll. Ketiga, produksi yang terdiri dari percetakan sendiri atau percetakan lain.

Proses Media Cetak

Pertama, kebijakan redaksi yang tergantung pada ideologi atau politik media cetak. Misal, KOMPAS (Katolik), Suara Pembaruan (Kristen), Republika (Islam), Suara Karya (Parpol) dll. Kedua, frekuensi terbit: harian; mingguan, dwi mingguan; bulanan. Ketiga, tenggat terbit: jam (harian); hari tertentu (mingguan); minggu tertentu (bulanan). Ini perlu diketahui dan diperhatikan oleh pemasang iklan. Keempat, cetak: off set modern sampai dengan cetak digital jarak jauh. Kelima, sirkulasi: lokal; nasional; regional; internasional. Keenam, pembaca: jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, profesi, hobby, suku, agama dan ras/etnik. Ketujuh, metode distribusi: bagaimana media cetak itu didistribusikan. Misalnya, eceran, loper, agen, toko dll.

Produksi Media Cetak

2012-01-09T15:20:00.000-08:00

Pembicaraan tentang media cetak berarti membicarakan pers. Sebab terminologi pers terdiri dari: Pertama, pers dalam arti luas adalah seluruh alat komunikasi massa baik cetak maupun elektronik. Kedua, pers dalam arti sempit secara spesifik tertuju pada media cetak berbentuk surat kabar dan majalah. Dalam berbagai literatur surat kabar digunakan sebagai sebutan untuk media cetak yang content-nya mengutamakan hasil jurnalisme berbentuk berita (news). Sementara sebutan untuk pers digunakan untuk seluruh media massa tercetak yang terbit secara reguler baik yang mengutamakan jurnalisme maupun hiburan.

Ada tiga pendekatan yang biasa dilakukan dalam kajian tentang pers. Pertama, pendekatan etika atas eksistensi institusi pers dan prilaku pelaku profesional pers (jurnalis). Kedua, pendekatan ilmu sosial atas eksistensi institusi pers. Ketiga, pendekatan praktis atas kerja teknis pelaku profesional pers dalam institusi pers.

Titik tolak kajian tulisan ini melihat fenomena pers sebagai institusi sosial yang menjadi bagian dari komunikasi massa. Bukan semata-mata berdasarkan pendekatan praktis dan kerja teknis dalam konteks jurnalisme.

Introduksi

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa media cetak termasuk pers dalam pengertian sempit. Artinya, media cetak adalah bagian dari media komunikasi massa. Untuk itu perlu dikaji dulu definisi komunikasi massa (mass communication) untuk membedakannya dengan jenis komunikasi lainnya seperti komunikasi intrapersonal (intrapersonal communication) atau komunikasi interpersonal (interpersonal communication). Secara singkat komunikasi massa dimaknai sebagai berikut: “mass communication is a process in which professional communicator use media to disseminate messages widely, rapidly, and continually to arouse intended meanings in large and diverse audiences in attempts to influence them in a variety of ways” (DeFleur, 1985).

Rumusannya menggunakan formula baku yang dikembangkan oleh sosiolog AS Harold D. Lasswell yang mengatakan “communication is who says what in what channel to whom with what effect”. Ini sangat populer di kalangan para pengkaji ilmu komunikasi yaitu proses yang mencakup komunikator, pesan, media, komunikan dan pengaruhnya.

Selanjutnya mengutip Charles R Wright dalam karyanya Mass Communication: A Sociological Perspective yang mengatakan “mass communication is one way in which social communication has become institutionalized and organized. Our society expects, for example, that certain news will be routinely handled through mass communication so as to reach large number of people, from all ways of life, quickly and publicly. Social communication can be institutionalized in other ways, for example, a society may expect that personal news about family matters will be transmitted privately and kept within the family circle”.

Pers dilihat sebagai fenomena sosial dengan karakteristiknya yang khas sebagai institusi sosial. Dengan demikian peta kajiannya dapat diuraikan sebagai berikut: sistem sosial, institusi sosial, institusi media massa, institusi pers dan jurnalisme. Institusi pers menjalankan fungsinya dengan menyampaikan informasi. Nilai informasi ini dapat dilihat dalam kaitannya dengan eksistensinya dalam sistem sosial. Untuk itu institusi pers dapat menjalankan fungsi politik, ekonomi atau sosio-kultural.

Tulisan ini hanya membahas tiga pokok bahasan: Pertama, memaparkan media cetak dalam perspektif historis. Kedua, Mendiskusikan perbedaan media cetak sebagi institusi sosial dengan media cetak sebagai jurnalisme. Di sini dibicarakan konsep dasar berita; teknik mencari berita; perbedaan fakta dengan opini; aliran jurnalisme. Ketiga, memperkenalkan institusi dan manajemen media cetak yang meliputi manajemen media cetak; zona pasar media cetak; format media cetak; struktur organisasi media cetak; proses media cetak.

Media Cetak dalam Perspektif Historis

Dari berbagai literatur yang menitikberatkan pada content media cetak disebutkan bahwa cikal-bakal media cetak bermula pada acta duirna yaitu semacam lembaran yang ditempel pada zaman Romawi kuno. Lembaran ini memuat hal-hal yang dibicarakan dalam senat yang akan disampaikan pada warga kota. Tetapi literatur lainnya yang memusatkan perhatian pada teknologi yang dipakai menyebutkan bahwa media ini sudah ada di China kuno sebelum kertas dan alat cetak dikenal bangsa Eropa.

Identifikasi media cetak sekarang lebih banyak dilakukan atas karakter kultural dan isinya dalam masyarakat. Karenanya pembicaraan selalu dimulai dari acta duirna (Romawi kuno), gazeta (Venesia) dan corantos (Inggris) sejenis lembaran tercetak abad XVII yang berisi informasi tentang negara asing. Baik acta duirna maupun corantos berisi informasi politik. Sementara gazeta berisi informasi ekonomi. Sejarah media massa modern dimulai dari media cetak. Kenyataannya, suratlah yang merupakan bentuk awal dari surat kabar. Bukan lembaran yang berbentuk buku. Surat kabar abad XVII tidak lahir dari satu sumber. Tetapi gabungan kerja sama antara pihak percetakan dengan pihak penerbit. Ragam surat kabar resmi yang diterbitkan oleh raja atau penguasa memiliki ciri-ciri khas yang sama dengan surat kabar komersial tetapi lebih berfungsi sebagai terompet penguasa dan alat pemerintah. Pengaruh surat kabar komersial menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi karena menyebabkan beralihnya pola pelayanan ke pembaca anonym. Bukan hanya semata-mata jadi alat propagandis pemerintah dan penguasa.

Sejak awal perkembangannya surat kabar sudah menjadi lawan nyata atau musuh penguasa yang terlanjur mapan. Dalam konteks Indonesia, tekanan terhadap pers dimulai sejak usaha pertama mendirikan surat kabar di Batavia (Jakarta) yang dilarang oleh pihak VOC (Vereenigde Oost-Indische Campagnie) dengan alasan takut Inggris, Perancis, Spanyol dan Portugis sebagai saingan dagangnya akan memperoleh keuntungan dari berita dagang yang dimuat dalam surat kabar tersebut (Smith, 1986). Tetapi dalam konteks modern institusionalisasi media cetak dalam sistem pasar berfungsi sebagai alat pengendali. Sehingga surat kabar modern sebagai badan usaha besar justru menjadi lemah dalam menghadapi banyak tekanan dan campur tangan daripada surat kabar tempo dulu yang masih sederhana.

Ada perbedaan yang mendasar antara penetrasi pasar pers komersial yang kian meningkat via iklan dan hiburan dengan publik pembaca surat kabar yang membaca karena alasan politis. Ada surat kabar yang menyajikan dan memberikan pandangan politik dan surat kabar yang didirikan oleh partai politik dan dimanfaatkan demi kepentingan partai politik tersebut (McQuail, 1991).

Sementara sejarah media cetak dimulai berbentuk buku yakni penggandaan bibel yang dulunya ditulis tangan oleh para scribist yaitu pendeta sekaligus juru tulis. Seiring waktu dan ditemukannya mesin cetak dari mesin pemeras anggur oleh Johannes Gutenberg (Jerman) tahun 1446 dengan teknik movable metal type (huruf logam yang berpindah). Selanjutnya tahun 1690 Ben Harris menerbitkan Public Occurences surat kabar pertama kali di koloni Inggris. Tahun 1741 Andrew Bond Jord menerbitkan American Magazine yang disusul oleh Benyamin Franklin yang menerbitkan General Magazine di koloni Inggris.

Sementara perkembangan buku dimulai dengan percetakan dan penggandaan Bibel menjadi lebih cepat dan massal oleh Johannes Gutenberg tahun 1455 yang kini masih tersimpan dengan nama Gutenberg Bible Masterpiece. Tahun 1638 berdiri Cambridge Press sebagai pecetakan buku pertama di AS. Kemudian tahun 1836 William Holmes dan Mc Guffey memanfaatkan penggandaan buku sebagai text book untuk memberantas buta huruf sekitar 122 juta jiwa di AS. Koleksi buku yang terkenal di Library of Congress berasal dari koleksi buku penulis deklarasi kemerdekaan AS Thomas Jefferson. John Harvard dari Cambridge, Massachusetts menyumbangkan 300 koleksi bukunya yang saat itu termasuk jumlah yang sangat besar kepada Newtowne College yang kemudian berubah nama menjadi Harvard University tahun 1638 sebagai penghormatan atas jasa John Harvard (Vivian, 2008).

Kemunculan buku, surat kabar dan majalah dapat dipahami melalui latar belakang masyarakat yang melahirkannya. Ribuan tahun sebelum dikenal alat cetak masyarakat China kuno sudah mengenal lembaran tertulis yang berisi informasi dari kerajaan. Begitu pula acta duirna di zaman Romawi kuno yang disusul lembaran informasi yang diterbitkan pemerintah Venesia yang dijual seharga satu gazette (mata uang Venesia waktu itu). Secara spesifik buku tidak digolongkan sebagai institusi pers dan jurnalisme karena lebih tertuju pada dunia ide bukan informasi semata. Meskipun tidak dipungkiri banyak buku yang diterbitkan yang berasal dari informasi berisi reportase pers. Tetapi sebagai produk, buku bukanlah media pers.

Institusi pers dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, profesionalisme dan filosofis yang ditempatkan dalam dua bidang. Pertama, secara eksternal institusi pers dilihat dalam kaitannya dengan institusi lain dalam kehidupan masyarakat. Kedua, secara internal dilihat dari motif dan profesionalisme institusi medianya (Siregar, 1992).

Media Cetak sebagai Institusi Sosial dan Jurnalisme

Pers atau press (Inggris) dalam Bahasa Indonesia yang kita kenal selama ini berasal dari Bahasa Belanda. Ini berarti menyiarkan berita dari barang cetakan. Sebagai mana yang telah diulas panjang lebar sebelumnya, secara singkat pembicaraan tentang pers mencakup dua pengertian. Pertama, pers sebagai institusi sosial yang berfungsi sebagai watch dog of the press bagi institusi lainnya seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di sinilah manifestasi pers sebagai the fourth estate dalam sistem sosial.

Masalahnya, pers tidak bisa disebut sebagai institusi sosial apabila produk jurnalistik yang dihasilkannya tidak bermakna secara sosial. Dari sinilah dimulai pembahasan berikutnya pers dalam konteks jurnalisme. Kedua, pers sebagai jurnalisme berarti kinerja pelaku profesi pers dalam rangka memilih dan memilah realitas sosial yang akan diolah menjadi informasi yang akan dimuat sebagai berita (news) baik dalam surat kabar maupun majalah.

Dalam konteks jurnalisme ini pulalah realitas sosial yang diubah menjadi realitas media cetak dalam dua bentuk. Pertama, realitas sosiologis berarti informasi yang berasal dari pelaku obyektif yang terjadi dalam interaksi sosial dan yang terpenting bermanfaat bagi publik. Misalnya, informasi tentang kenaikan BBM, TDL dll. Kedua, realitas psikologis berarti informasi yang berasal dunia subyektif dalam alam pikiran manusia. Dengan demikian, jika realitas sosiologis berbicara tentang tindakan maka realitas psikologis lebih berbicara tentang apa yang dipikirkan tentang tindakan itu dan yang terpenting hanya bermain dalam dunia subyektif pengisi waktu luang. Misalnya, informasi kawin-cerai artis x dan sejenisnya produk infotainment di layar kaca.

Konsep Dasar Berita

Berita atau NEWS (Inggris) seringkali ditafsirkan sebagai singkatan dari: North; East; West; South yang bermakna setiap realitas sosial dari empat penjuru arah mata angin berpotensi jadi berita. Tetapi tidak semua realitas sosial itu lantas serta-merta bisa dijadikan berita. Di sinilah diskursus tentang nilai berita (news worthy) dimulai. Ada anekdot yang mengatakan: “jika ada orang digigit anjing itu bukan berita, tetapi jika ada orang menggigit anjing itu baru berita”. Terdapat unsur kejutan di sini.

Secara spesifik ada beberapa unsur berita diantaranya: aktualitas (timeliness); penting (significance); terkenal (prominence); besar (magnitude); dekat (proximity); manusiawi (human interest). Ada pula yang menambahkannya sebagai berikut: kebaruan (newness); informatif (informative); luar biasa (unusualness); ekslusif (exclusive); berdampak (impact); pertentangan (conflict); tokoh publik (public figure/news maker); seks (sex) dll.

Pada proses pemberitaan terdapat pembingkaian (framing) yang memuat maksud (aim) dan tujuan (intention) berita dengan mempertimbangkan kebijakan redaksi (editorial policy) dan kerja keredaksian (news room management) (Siregar, 2003).

Secara garis besar berita terbagi tiga: Pertama, berita langsung (straight/hard news): laporan langsung suatu peristiwa. Kedua, berita ringan (soft news): laporan yang berupa kelanjutan atau susulan dari peristiwa yang pertama. Ketiga, berita kisah (feature): produk jurnalistik yang melukiskan suatu pernyataan yang lebih terperinci. Sehingga apa yang dilaporkan terasa lebih hidup dan tergambar dalam imajinasi pembaca.

Di samping itu ada beberapa derivasi jenis berita di atas sebagai berikut: Pertama, berita menyeluruh (comprehensive news): laporan suatu peristiwa yang bersifat menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek. Kedua, berita mendalam (depth news): laporan suatu peristiwa yang memerlukan penggalian informasi yang aktual, mendalam, tajam, lengkap dan utuh (depth reporting). Bukan opini jurnalis yang bersangkutan. Ketiga, berita penyelidikan (investigative news): laporan peristiwa yang terpusat pada sejumlah masalah yang kontraversial. Biasanya dengan penyelidikan ala detektif yang tersembunyi untuk memperoleh fakta. Keempat, berita interpretatif (interpretative report): laporan suatu peristiwa yang berfokus pada isu atau masalah kontraversial yang memerlukan penafsiran. Kelima, tajuk rencana (editorial writing): laporan suatu peristiwa dengan menyajikan fakta dan opini yang menafsirkan beritaberita penting dan mempengaruhi opini publik. Biasanya ditulis oleh pemimpin redaksi atau jurnalis senior institusi pers yang mewakili institusinya. Bukan mewakili pribadi jurnalis yang bersangkutan.

Teknik Mencari Berita

Pertama, secara umum: (1). Observasi adalah pengamatan realitas oleh jurnalis baik secara langsung (participant observation) maupun tidak langsung (non participant observation); (2). Wawancara (interview) adalah tanya jawab baik lisan maupun tulisan dengan nara sumber yang terdiri dari pengumpulan pendapat umum (man in the street interview), wawancara mendadak (casual interview), wawancara tokoh (personal interview), wawancara nara sumber yang terkait dengan berita (newspeg interview), wawancara telepon (telephone interview), wawancara tertulis (question interview) dan wawancara kelompok (group interview); (3). Cover up adalah sejenis wawancara juga untuk menyusun suatu laporan yang dilengkapi dengan pengaruhnya terhadap masyarakat; (4). Press release adalah siaran pers yang dikeluarkan oleh nara sumber yang biasanya berbentuk institusi kepada jurnalis. Tetapi tidak ada tanya jawab bila informasi itu dirasa kurang lengkap. Inilah yang membedakannya dengan konferensi pers (press conference).

Kedua, kontak resmi pers (formal press contact): (1). Konferensi pers (press conference) biasanya bernuansa pengenalan (awareness aspect), saling mengerti dan menghormati (mutual understanding and appreciation aspect) dan meluruskan suatu berita negatif (make something to clear and objective) antara jurnalis dengan nara sumber; (2). Wisata pers (press tour) adalah undangan pada jurnalis yang sudah dikenal baik oleh nara sumber ke suatu event atau peninjauan keluar kota. Bahkan ke luar negeri selama lebih dari satu hari untuk meliput kegiatan nara sumber. Biasanya berbentuk laporan langsung (on the spot news); (3). Resepsi pers (press reception) dan jamuan pers (press gathering) adalah undangan resepsi baik formal maupun informal pada jurnalis seperti ulang tahun, pernikahan dan acara keagamaan yang disisipi pemberian keterangan oleh pihak nara sumber; (4). Taklimat pers (press briefing) adalah jumpa pers resmi yang diselenggarakan secara periodik setiap awal atau akhir bulan atau tahun. Mirip semacam diskusi dengan memberi masukan bagi kedua belah pihak antara jurnalis dan nara sumber untuk menghindari kesalahpahaman.

Ketiga, kontak pers tidak resmi (informal press contact): (1). Keterangan press (press statement) dilakukan oleh nara sumber tanpa ada undangan resmi. Bahkan cukup via telepon dengan sisi negatif menimbulkan polemik bila tidak berhati-hati; (2). Wawancara pers (press interview) adalah wawancara dengan nara sumber melalui perjanjian atau konfirmasi dulu; (3). Jamuan pers (press gathering) berbeda dengan yang resmi, sifatnya hanya sekedar menjaga hubungan baik bagi kedua belah pihak antara jurnalis dan nara sumber di luar tugas fungsionalnya.

Perbedaan Fakta dengan Opini

Dalam konteks jurnalisme dibedakan secara tegas antara fakta (fact) dengan opini (opinion). Dunia jurnalistik mengenal tiga jenis fakta sebagai berikut: Pertama, fakta pertama: jurnalis berada di tempat kejadian dan melihat dengan mata kepalanya sendiri peristiwa yang akan diliput dan diberitakannya. Kedua, fakta kedua: jurnalis berada di tempat kejadian dan melihat dengan mata kepalanya sendiri peristiwa yang akan diliput dan diberitakannya, tetapi tidak utuh. Untuk itu dilengkapinya dengan meminta keterangan pihak lain yang menyaksikannya. Ketiga, fakta ketiga: jurnalis tidak berada di tempat kejadian dan meminta keterangan pihak lain yang juga tidak berada di tempat kejadian, tetapi dianggap punya keahlian berkaitan dengan peristiwa yang akan diliput dan diberitakannya.

Sementara opini diartikan sebagai penilaian moral jurnalis atau orang lain terhadap suatu peristiwa. Masalahnya, dalam kinerja jurnalistik sangat mustahil meniadakan sama sekali opini ini. Artinya, ketika redaktur menyeleksi hasil reportase sampai proses editing maka sesungguhnya ia telah beropini dalam kerjanya. Begitu juga ketika seorang jurnalis memilih informasi yang akan dijadikan berita yang pantas dimuat atau membuang sebagian atau keseluruhan maka ia juga telah beropini.

Bentuk produk jurnalistik opini di media cetak antara lain sebagai berikut: Pertama, tajuk rencana: pendapat atau sikap resmi suatu media cetak sebagai institusi pers terhadap suatu peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Biasanya ditulis oleh pemimpin redaksi atau jurnalis seniornya. Karakternya untuk surat kabar atau majalah papan atas: hati-hati, konservatif, menghindari kritik langsung dalam ulasannya. Sebaliknya untuk surat kabar atau majalah populer: berani, atraktif, progresif dan kritik langsung yang lebih bernuansa sosial dengan pertimbangan politis. Kedua, karikatur: opini redaksi berupa gambar yang sarat dengan kritik sosial dengan memasukkan unsur humor. Sehingga membuat siapa pun yang melihatnya tersenyum. Termasuk tokoh yang dikarikaturkan itu sendiri. Ketiga, pojok: pernyataan nara sumber atau peristiwa tertentu yang dianggap menarik untuk dikomentari oleh redaksi dengan kata atau kalimat yang mengusik, menggelitik, reflektif dan sinis. Keempat, esai: karangan prosa yang membahas secara sepintas lalu dari perspektif pribadi penulisnya tentang seni, sastra dan budaya. Kelima, artikel: termasuk news by line yaitu tulisan lepas seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah yang bisa mempengaruhi pembaca. Keenam, kolom: opini singkat dengan tekanan pada aspek pengamatan. Serta pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan tertentu dalam masyarakat. Panjang tulisan biasanya setengah panjang esai atau artikel. Ketujuh, surat pembaca: opini singkat yang ditulis pembaca yang dimuat dalam rubrik khusus Surat Pembaca. Pendapat lain mengatakan bahwa opini di luar opini jurnalis yang bersangkutan termasuk fakta juga. Inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai aliran dalam jurnalisme.

Aliran Jurnalisme

Pertama, jurnalisme obyektif: membedakan dengan tegas antara fakta dengan opini. Kedua, jurnalisme baru: kombinasi sastra berupa opini jurnalis dengan teknik jurnalistik. Misalnya, jurnalisme gaya Majalah TEMPO ketika dipimpin oleh Goenawan Mohammad. Ketiga, jurnalisme investigatif: penyelidikan mendalam dalam pemberitaan. Sebagai ilustrasi terbongkarnya kasus Watergate oleh dua orang jurnalis Washington Post: Bob Woodward dan Carl Bernstein tahun 1972 yang melibatkan Presiden AS Richard Nixon yang akhirnya jatuh dari kursi kekuasaan. Ini menghasilkan penghargaan atas karya jurnalistik tertinggi di AS Pulitzer bagi kedua jurnalis tersebut. Di Indonesia hal yang nyaris sama pernah dilakukan pula oleh jurnalis senior Mochtar Lubis (alm) dengan surat kabar Indonesia Raya yang dipimpinnya. Ia membongkar kasus korupsi Pertamina yang melibatkan Jenderal Ibnu Sutowo (alm). Bedanya, bukannya mendapat penghargaan atas karya jurnalistik Adi Negoro malah sebaliknya surat kabar Indonesia Raya dibreidel oleh penguasa Orde Baru Jenderal Soeharto (alm) (Gaines, 2007). Keempat, jurnalisme evaluasi: gabungan jurnalisme obyektif (primary of fact), jurnalisme baru (reporter subjectivity) dan jurnalisme investigatif (investivigative reporting). Kelima, jurnalisme presisi: meramu fakta, interpretasi, analisis dan opini jurnalis yang bersangkutan.

Di samping itu ada lagi versi lain tentang aliran jurnalisme ini. Pertama, jurnalisme bermakna: ditujukan pada kelas menengah atas dalam konteks intelektual. Kedua, jurnalisme patriotis: dianut oleh para jurnalis sekaligus pejuang pada revolusi kemerdekaan. Ketiga, jurnalisme pembangunan: khas Orde Baru pimpinan Soeharto (alm) yang membuat tafsir tunggal atas Pers Pancasila sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab sebagai mitra pemerintah. Bukan jadi oposan yang mengkritik program pembangunan pemerintah yang menyingkirkan masyarakat dari ruang publik, politik dan birokrasi. Keempat, jurnalisme selera rendah: ini yang dianut tabloid MONITOR yang dipimpin oleh Arswendo Atmowiloto dengan konsep jurnalisme lher dengan mengekploitasi seks. Kelima, jurnalisme plintiran: dipopulerkan oleh bekas Presiden Abdurrahman Wahid (baca: Gus Dur) yang selalu menuduh jurnalis memutarbalikkan fakta dengan opini. Keenam, jurnalisme talang air: semua dimuat tanpa proses editing.

Mengenal BMT

2011-12-22T16:13:00.000-08:00

Perbincangan tentang apa itu BMT dan bagaimana kontribusinya, sebenarnya terasa seakan kita ketinggalan satu dekade. Karena dibeberapa daerah terutama di Pulau Jawa, konsep ini telah demikian tumbuh dan berkembang dan kontribusinya telah dirasakan langsung masyarakat. Dan jika pembaca menyempatkan dan meluangkan waktu untuk sedikit mempelajari tentu akan ditemukan betapa konsep ini, untuk tingkat daerah kita di Pulau Lombok pada umumnya dan Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya sangat kita butuhkan.

Dan pada tulisan pembuka kali ini, penulis akan mengajak pembaca untuk mengenal lebih dekat apa itu BMT, tulisan ini tidak bermaksud untuk menggurui, hanya tukar informasi. Dan untuk tulisan-tulisan mendatang semoga kita dapat berdiskusi dan sharing informasi lebih banyak tentang keuangan syariah dan ekonomi Islam yang saat ini kehadirannya dirasa wajib bagi Negara bangsa ini.

Untuk lebih enak-nya tulisan ini, akan disajikan dalam bentuk Tanya jawab.

Pertanyaan : Apa itu BMT?

Jawaban : BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil. Kegiatan Baituttamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima titipan (BAZIS) dari dana zakat, infaq dan sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pertanyaan : Apa fungsi BMT?

Jawaban : secara garis besar Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sementara Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pertanyaan : Apa kegiatan usaha BMT?

Jawaban : (1) Penerimaan simpanan anggota; (2) Penyaluran pembiayaan pada anggota; (3) Menghimpun dan Menyalurkan Zakat Infaq dan Shadaqoh; (4) Membimbing anggota dan mendampinginya dalam pengelolaan keuangan keluarga dan usahanya.

Pertanyaan : Bagaimana dengan produk-produk BMT?

Jawaban : beberapa jenis produk BMT, diantaranya yakni sebagai berikut:

1. Jenis Produk Tabungan dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah (Bagi Hasil) yakni dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk memutarkan, menginvestasikan dananya. Jenis untuk Tabungan ini misalnya: Tabungan biasa dan simpanan berjangka seperti Tabungan Pendidikan, Tabungan Iedul Fitri, Tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan Walimah, Tabungan Akekah, Tabungan Perumahan (Pembangunan dan perbaikan), Tabungan Kunjungan Wisata Tabungan Berjangka 1,3,6,12 bulan.

2. Jenis Produk Tabungan dengan menggunakan akad Wadi’ah yad al dhamanah atau titipan tidak murni, yaitu pihak yang dititipi barang diberikan hak oleh si pemilik barang untuk memanfaatkan barang tersebut untuk memperoleh sejumlah keuntungan. Sebagai imbalannya si pemilik barang berhak mendapatkan keuntungan dengan besar tidak diperjanjikan. Misalnya Tabungan Wadi’ah Amanah Zakat Infaq dan Shadaqah.

3. Jenis Produk Pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah (Bagi Hasil). Yaitu akad (perjanjian) kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul mal) dengan si pengelola dana (mudharib). Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

4. Jenis Produk Pembiayaan yang menggunakan akad Musyarkah (Bagi Hasil) Yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan

5. Jenis Produk Pembiayaan dengan sistem Jual Beli misalnya pembiayaan Murabahah Yaitu jual beli barang dengan pembayaran ditangguhkan. Dimana pembeli baru membayar barang yang dibelinya pada saat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati saat melakukan akad. Besarnya harga jual yang harus dibayar adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

6. Jenis Produk Pembiayaan dengan sistem Jual Beli misalnya pembiayaan Salam yakni transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

7. Jenis Produk Pembiayaan dengan sistem Jual Beli misalnya pembiayaan Istisna’ yakni Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

8. J a s a. Misalnya sebagai Amil Zakat dan menerima serta menyalurkan Infaq dan Shadaqoh dan produk jasa keuangan syariah lainnya.

Pertanyaan : Bagaimana dengan legalitas BMT?

Jawaban : Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka kita melihat bahwa koperasi sebagai model badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia atau sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sebagai tindak lanjut dari UU Perkoperasian maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), Baitul Qirad (BQ) dan lain-lain, maka Kementrian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan demikian, legalitas yang tepat untuk BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah sebagaimana telah diatur oleh pemerintah.

Pertanyaan : Bagaimana dengan permodalan BMT?

Jawaban : Modal awal pendirian BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan dapat ditambah hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus. Modal Disetor Unit Jasa Keuangan Syariah adalah Modal Tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan.

Pertanyaan : Bagaimana dengan sistem pencatatan atau akuntansi BMT?

Jawaban : sistem pencatatan akuntansi BMT didasari oleh ayat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282. Beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat tersebut yakni: (1) Islam menekankan pentingnya pencatatan suatu transaksi secara benar; (2) Setiap transaksi harus didukung bukti; (3) Pentingnya internal control; (4) Tujuan Pencatatan akutansi tersebut adalah agar terciptanya suatu keadilan terhadap pihak-pihak yg terlibat; (4) Islam sangat menekankan agar amal yg kita lakukan selalu baik dan profesional, termasuk dalam hal akutansi; (5) Diwajibkanya Zakat dalam ayat lain menunjukan bahwa pentingnya pencatan akan harta yg dimiliki supaya tepat perhitungannya.

Sistem akuntansi pada BMT mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. beberapa komponen laporan keuangan yang diterapkan di BMT adalah Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Neraca, Laporan Portofolio At Risk, Laporan Portofolio Allowns Risk, Laporan Sumber & penyaluran dana Qordhul Hasan, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Jumlah Anggota Simpanan dan Pembiayaan dan Catat laporan Keuangan.

Demikian tulisan pengantar sekaligus pembuka untuk berkenalan dengan BMT, dan semoga ke depan Media Pembaruan dapat menyediakan rubrik khusus pembaca untuk kita dapat lebih mengenal bagaimana berekonomi syariah yang merupakan bagian dari muamalah dalam ajaran Islam dan kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat didaerah kita.

Kurang lebihnya atas tulisan ini merupakan kewajiban kita untuk saling menginformasikan. Dan jika pembaca berkenan diskusi dan tukar informasi dapat dialamatkan via e-mail: herman_bismillah@yahoo.co.id atau dapat langsung datang ke kantor BMT Taman Hidayah yang beralamat di Kompleks Pasar Renteng Kelurahan Renteng Praya.

(*Penulis adalah Penggiat Ekonomi Syariah)

(Tulisan diterbitkan pada harian umum Media Pembaruan, Sabtu 29 Oktober 2011, pengantar acara tasyakkuran sederhana operasional BMT Taman Hidayah)

Mengantarkan Lalu Agus Sarjana Jadi PIMRED

2011-09-22T14:30:00.000-07:00

Tulisan Pengantar Lalu Agus Sarjana, S.Psi., MM., Menjadi Pimpinan Redaksi (Pimred) Media Pembaruan

Lalu Agus Sarjana adalah pribadi yang dapat dikatakan lahir dan dibesarkan dalam kultur masyarakat Sasak yang masih berbau feodalis-religius, namun ia sangat kritis dengan dunia dimana ia dibesarkan. Hampir separuh hidupnya ia abdikan untuk menjadi pekerja sosial. Lahir di Sengkol 17 Agustus 1962 dalam kultur generasi yang berada dalam feodalisme pemikiran yang menindas. Sebab feodalisme pemikiran akan menghalangi dia dari kejujuran pemikiran. Melalui tulisan sederhana ini saya mengajak pembaca untuk turut mengantar Lalu Agus Sarjana agar ia tidak terkena polusi dari golongan atau kelompok yang lebih mementingkan kepentingan mereka saja dan tidak masyarakat banyak, masyarakat Lombok Tengah. Mari kita antar Lalu Agus Sarjana dengan memberi restu dan mendoakannya untuk menjadi Pimpinan Redaksi yang dapat mewujudkan idealisme pemikiran yang selama ini ia tularkan pada masyarakat untuk menggali dan menemukan rumusan pemberdayaan masyarakat melalui media informasi yang bertanggungjawab dan melibatkan masyarakat secara cerdas yang bertumpu pada modernitas, keislaman, ke-sasak-an dan keindonesiaan dalam konteks kekinian dan masa depan.

Terimakasih kepada teman-teman di Media Pembahruan atas diterbitkannya tulisan pengantar ini, meskipun agak sedikit terlambat dari tanggal 15 September 2011, dimana Lalu Agus Sarjana menerima mandat untuk menjadi Pimpinan Redaksi, melalui tulisan ini untuk mengantarkan teman, sahabat kita Lalu Agus Sarjana ke mimbar. Sebentar lagi kita akan disuguhkan dengan pola manajemen, pemikiran informasi dan pandangan Lalu agus Sarjana tentang bagaimana memimpin, mengorganisasi, merencanakan, dan mengontrol sebuah media yang tidak terlepas dari beragam kepentingan, visi misi dan tentu juga laba!.

Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan seorang rekan pekerja sosial (aktivis). Seperti kita tahu, tentu ada beragam pertimbangan dimana Lalu Agus Sarjana dipilih untuk menjadi seorang Pimred, salah satunya mungkin karena independensi dan komitmen Lalu Agus Sarjana untuk memberdayakan masyarakat, melalui apa yang kita sebut dengan “Kapal Perang” (Media Informasi). “Tapi saya pesimis Lalu Agus Sarjana akan dapat menjalankan dan menuangkan seluruh konsep pemberdayaan masyarakat yang selama ini ia kerjakan” lanjut teman aktivis ini. Selanjutnya ia menguraikan dari beberapa aspek, kepemilikan saham, kepentingan politik, daya jual pemberdayaan, tingkat kekeritisan dan lainnya.

Dari sini, kita ingat, bagaimana sebuah idealisme terbangun dengan susah payah, setelah memasuki sebuah arena perang ia menjadi lapuk karena dihantam ombak dari sana sini, layaknya sebuah alasan teman-teman para dewan, yang makin tidak berdaya karena memiliki satu kepala, dihadapkan dengan puluhan kepala yang memiliki beragam kepentingan di gedung dewan, ini alasan sederhana.

Kepada rekan aktivis ini saya menjelaskan bahwa menurut saya (dengan mempertimbangkan argumen yang disampaikannya), penggambaran tentang membangun masyarakat melalui media didaerah kita ini cenderung terpolarisasi ke dalam dua kutub yang berseberangan. Di satu pihak, pemberdayaan masyarakat melalui media ditanah Sasak ini digambarkan begitu opitimisnya: sangat progresif, kritis, maju dan karenanya dianggap sudah cocok dengan konsep rekayasa sosial masyarakat. Sebaliknya di kutub yang lain, pemberdayaan masyarakat melalui media ditanah Sasak digambarkan begitu pesimistisnya. Banyak kepentingan, asal comot berita/informasi dari internet, tidak kreatif, kurang visioner dari segi pemberdayaan, tidak mendidik, menghabis-habiskan anggaran dan lain-lain.

Tentu saja, kedua kutub itu memiliki argumen yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Kutub optimis misalnya menyajikan argumen dan data tentang betapa makin meningkatnya jumlah oplah media cetak dari hari kehari, atau dengan telah makin menjamurnya bisnis media cetak di daerah ini. Kutub optimis ini menganggap perdebatan tentang layak atau tidak layaknya (baik dari isi berita dan lain-lain) media cetak terbit didaerah ini telah selesai dan Media Pembaruan adalah merupakan salah satu sumbangan paling berharga dalam hal ini. Dan satu lagi, media cetak didaerah ini paling mengerti isi berita yang harus ditampilkan untuk masyarakat kita (yang paling menonjol adalah dari aspek politik dan tentunya seputar pilkada, mutasi, partai, kriminal dll).

Sementara kutub pesimistis menganggap bahwa media cetak di daerah ini belum banyak memberi kontribusi pada pemberdayaan masyarakat, idealisme media yang ditonjolkan media cetak didaerah ini adalah bergantung siapa yang memimpin, siapa yang didukung dan dapat apa. Informasi-informasi yang disuguhkan terkadang isinya dangkal dan murahan, asal comot dari internet. Bagi kutub pesimis, media cetak didaerah ini tak lagi memberdayakan, isi berita yang disuguhkan tidak mencerdaskan dan memberdayakan, dan masih banyak lagi argument lainnya. Dan dalam hal ini, terkadang saya hanya bisa mengatakan betapa mereka “astaghfirullah”

Bagi saya penggambaran serupa itu, baik yang optimis maupun yang pesismis, kurang memberi ruang pada eksplorasi pemberdayaan dan pencerdasan masyarakat suku Sasak yang akan dilakukan Lalu Agus Sarjana dengan menawarkan produk pemikiran. Dalam konteks pemberdayaan dan pencerdasan masyarakat suku Sasak tentu saja kita harus menyebut beberapa tokoh penting yang terkait dengan upaya pemberdayaan melalui “Kapal Perang” yang kini menjadi jalan lurus yang dipilih Lalu Agus Sarjana. Mereka diantaranya adalah Pritjof Chapra, Goenawan Muhammad dan Yaqub Utama.

Bagi saya, Lalu Agus Sarjana adalah sebuah contoh produk manusia hasil rekayasa pemikiran yang memadukan model pencaharian pemberdayaan, zaman klasik Islam, kearifan budaya lokal masyarakat dan ketar ketirnya zaman modern dan postmodern. Meski khazanah pemikiran Lalu Agus Sarjana tak berbasis ilmu-ilmu pemberdayaan masyarakat dan media masa, namun Lalu Agus Sarjana mengajak kita untuk berpikir dan merenung tentang pemberdayaan masyarakat, baik dengan langsung menyentuh aspek praktis maupun melalui media cetak.

Saya memberi judul pengantar ini “ Mengantarkan Agus Sarjana Jadi Pimred”. Bagi saya, ini sebuah ungkapan metafora. Kita harus bersama-sama mengantarkan Lalu Agus Sarjana untuk melanjutkan ide-ide rintisan pemberdayaan masyarakat yang mengakar pada keagamaan (Islam) kearifan budaya lokal masyarakat dan tantangan post modernisme melalui beragam pemikiran kritis-membangun sebuah media cetak yang bernama Media Pembaruan. Dan untuk itu, Lalu Agus Sarjana memiliki modal besar yang boleh jadi tak dimiliki para kandidat yang lain yang sudah ditumbangkannya.

Pada akhirnya, mari kita tunjukkan dukungan kita pada Lalu Agus Sarjana dengan membiarkannya tumbuh berkembang sebagai intelektual independen dan tak tinggal di menara gading. Agar apa yang diutarakan teman aktivis di atas tidak menjadi kenyataan. Mari kita tantang dia untuk menjawab persoalan kedaerahan-kebangsaan melalui Media Pembaruan dengan pemikiran keagamaan, pemberdayaan konsep dan metodologis bukan hanya dengan istighasah, dzikir akbar, reuni otak atau hanya sekedar keliling kampung dengan mengasah otak menjelang waktu isya’ hingga tahajjud.

Wawasan Kebangsaan Dalam Bingkai NKRI

2011-09-22T14:25:00.000-07:00

Oleh: Lalu Agus Sarjana, S.Psi., MM.

(Disampaikan pada Seminar Sehari Wawasan Kebangsaan NKRI: Kajian Potensi Ancaman Disintegrasi Bangsa di NTB – Praya 21 September 2011)

PENDAHULUAN

Sejarah Bangsa Indonesia pada satu lemping, lahir dari perbauran etnis Melanisia dan Polinesia. Perbauran sebelum masehi terjadi melalui alam pikiran dan budaya yang didominasi oleh kepercayaan “animisme” dan beranggapan bahwa “roh” adalah “Tuhan”. Pada awal Masehi tumbuh kembang kebangsaan ini bertumbukan dengan bangsa “Indo Arya” yang disebut Ras Putih, membawa alam pikiran dan budaya “Hinduisme”. Terjadilah akulturasi proses terhadap etnis dan alam pikiran serta budaya sehingga membentuk kasta dan stratifikasi sosial-budaya menjadi empat tingkat seperti Brahmana, Kesatria, Waisya dan Sudra, bahkan ada lagi kasta Paria. Ketika bangsa “Indo Mongol” datang sebagai Ras Kuning, barangkali kasta Sudra mendapatkan status sosial menjadi lapisan ke-5 dengan alam pikiran dan budaya Shinto atau Budhisme kebangsaan Indonesia. Menyusul kemudian bangsa “Indo Shamith” atau Ras Hitam yang membawa alam pikiran dan budaya “Islamisme” atau “Sarasinisme” yang menjadi lapisan ke-6 bangsa Indonesia. Berikutnya, pada abad ke-17 M datanglah “Indo Eropa” atau Ras Merah membawa Kristenisme atau “Helenisme” dan Science and Technology, sehingga membentuk susunan sosial piramidal sebagaimana yang dikemukakan oleh Mac Iver[1]. Sekarang generasi abad ke-21 dapat menanyakan kembali apakah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17-8-1945 oleh Soekarno-Hatta sudah merupakan wujud revolusi sebenarnya atau hanya sekedar revolusi balik nama saja oleh diasporanisasi bangsa Yahudi yang menyusup ke urat nadi kehidupan manusia Indonesia?

Kalau dilihat dari kelir kebangsaan kita yang terdiri dari tujuh lapisan sosial budaya di atas yang ditengarai oleh diasporanisasi yang menyusup di dalamnya, maka kemerdekaan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan semu, bahkan menjadi ajang penjajahan bangsa-bangsa maju dan modern. Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sampai sekarang perlu dievaluasi dan dicermati kembali. Yang paling berat adalah penjajahan alam pikiran dan budaya yang secara tidak kasat mata adalah penjajahan melalui pendidikan anak bangsa yang memiliki sumberdaya yang tinggi. Inilah “mimpi buruk” bangsa Indonesia saat ini.

Sejarah panjang pergulatan pemikiran dan polemik tentang pembukaan dan batang tubuh UUD ’45 ketika persiapan kemerdekaan Indonesia merupakan luka dalam yang belum sembuh dan menjadi titik api permasalahan bangsa kita sekarang. Apalagi terminology dan peristilahan yang terbangun dari alam pikiran mereka masih berupa idiom dan jargon atas nama adat, agama dan negara. Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara pusat dan daerah menjadi demikian antagonis dan kesenjangan dari berbagai faktor, hubungan kota dan desa menjadi tidak kondusif dan proporsional. Pembangunan aparatur dan pembangunan sektor publik juga menjadi problem yang perlu kesetimbangan yang berkesederajatan dan persamaan. Otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintahan pusat sepertinya berjalan setengah hati dan berdampak pada pembangunan yang tidak riil di perdesaan.

Kalau dicermati secara seksama, pandangan Mr. Soepomo tentang negara-bangsa (nation-state) yang dicita-citakan adalah gambaran tentang pemerintahan desa yang ada dan hidup pada tataran persatuan adat-agama-negara. Seperti juga kita pelajari bahwa pembukaan UUD ’45 tidak boleh lepas dari hubungan manusia dengan keilahian yang meyakini bahwa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur…, secara penuh berhubungan dengan keyakinan keberagamaan bangsa Indonesia yang sejalan dengan batang tubuhnya dimana mengandung model pemerintahan desa adat yang secara heterogen hidup di seluruh suku-suku bangsa yang menjadi landasan dan sendi-sendi hidup berbangsa dan bernegara. Tetapi, dalam orde kebangsaan kita telah terjadi penyimpangan, penyelewengan dan penafsiran yang memihak kepada elit dan kelompok penguasa, sehingga rakyat secara pribadi dan masyarakat yang kebanyakan hidup di perdesaan tidak mendapatkan kue pembangunan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan berbangsa dan bernegara.

DESA SEBAGAI VILAGE-STATE

Sebagai warga bangsa Indonesia, lebih-lebih sebagai masyarakat muslim yang merupakan mayoritas penduduk negeri, tentu sangat memahami makna “negara-bangsa” atau nation-state itu sebagai sebuah negara yang dihajatkan untuk seluruh warga bangsa. Negara bangsa yang dikehendaki oleh pendiri bangsa Indonesia bukan negara-bangsa yang didasarkan pada demokrasi indivudalistik, juga bukan negara-bangsa yang didasarkan pada kelas atau golongan yang menjadi demokrasi komunistik, namun pada akhirnya yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah negara-bangsa yang didasarkan pada pentingnya maslahat umum untuk seluruh masyarakat. Meskipun konsep tentang pembukaan UUD’45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta sempat mengecewakan para pendiri bangsa Indonesia yang cenderung ingin melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan juga ada beberapa pendapat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah bagian dari kemurahan tentara Jepang, namun perjalanan sejarah bangsa Indonesia seluruhnya merupakan pergolakan pemikiran yang dipengaruhi baik oleh alam pikiran Barat maupun oleh alam pikiran Timur yang tidak bisa dihindari. Tokoh Soepomo dengan warna pemikiran hukum adatnya, Agus Salim dengan warna pemikiran keagamaannya, dan Soekarno dengan pemikiran nasionalisnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangunan negara-bangsa Indonesia merdeka.

Kalau menilik perjalanan bangsa-bangsa di dunia menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sejak awal pengertian kita tentang negara-kota (city-state) adalah ciri khas negara kota dari semenanjung Balkan yang menjadi pusat peradaban waktu itu. Dalam pertumbuhannya lebih lanjut dikembangkan oleh negara-kota Vatikan di Roma sampai sekarang yang secara khas menempatkan jargon negara dan keagamaan secara penuh dengan tradisi masyarakat Eropa. Sedangkan pada sisi lainnya, setelah terbentuknya dinasti Ummayah, maka sumbangsih bangsa Arab dalam hubungannya dengan negara adalah terbentuknya negara-bangsa Arab pada waktu itu yang merupakan ciri dari negara-bangsa (nation-state) yang terus dikembangkan sampai sekarang menjadi nasionalisme Arab. Sudah tentu model negara-bangsa ini adalah penyempurnaan dan modifikasi bentuk negara-kota (city-state) yang dibawa oleh imperium Romawi ke jazirah Arabia pada waktu itu, yang memahami jargon negara, agama dan adat sesuai dengan lingkungan Arabismenya. Selanjutnya, terakhir yang muncul adalah Negara Israil yang menyatukan ciri khas adat atau tradisi dengan agama dan negara sekaligus menjadi alam pikiran dan budaya Zionisme Yahudi. Berdasarkan hal itu, Millah Ibrahim sebagai tonggak peradaban hanifiyah, berkembang menjadi berbagai bentuk peradaban istiqamah (Torah-Zabur, Injil dan al-Quran) karena secara kalkulus keagamaan, Millah Ibrahim merupakan integrasi dari ajaran Torah- Millah Ibrahim.

Ada penyimpangan ajaran Ibrahim menjadi konsep Brahman (Boleh jadi ajaran Ibrahim yang tidak berhubungan dengan anak cucu Ibrahim) menjadi ajaran Hinduisme dan seterusnya menjadi ajaran Budhisme yang bertumbukan dengan ajaran nenek moyang Babilonia, Mesopotamia, Mesir, Persia, China, sampai ke Asia Timur Jauh. Pada umumnya negara yang terbentuk dari alam pikiran Hinduisme, Budhisme dan ajaran nenek moyang lainnya lebih kental dengan semangat tradisional daripada semangat modern dalam artian mempertahankan tradisi lebih penting dari modernitas. Selanjutnya bangsa-bangsa yang merupakan derivasi dari Indo Mongol yang tersebar dari etnis Polinesia dan etnis Melanisia inilah yang menyatukan diri menjadi cikal bakal bangsa Indonesia mulai awal abad Masehi. Berdasarkan keakraban alam pikiran dan budaya mereka, maka akulturasi proses alam pikiran dan budaya yang datang dari India-Persia, Arab dan China dan sebagainya menjadi lebih mudah diterima akal sehat mereka.

Situasi perdebatan yang sengit pada masa pembicaraan tentang dasar negara, maka pakar hukum adat Soepomo-lah yang mengangkat system pemerintahan desa, dise atau negari menjadi landasan yang lahir dari bangsa Indoensia sendiri. Dengan demikian “modern national community building” yang terpahami oleh para pendiri bangsa adalah konsep wawasan tentang “negara-desa” atau village-state yang menurut sifat tata negara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarang pun masih dapat terlihat dalam suasana desa di seluruh Indonesia. Juga seperti yang terlihat pada konsep dan system tata kelola Dise Belek yang pernah ada di desa-desa se-Lombok. Sistem Dise Belek adalah konsep dan system ketatanegaraan yang asli yang pernah tumbuh dan berkembang sesuai dengan kearifan tradisional yang bermakna menjunjung tinggi keadilan, kemerdekaan dan demokrasi dan kesejahteraan umum dalam jargon “mawe dise mawe adat, lian dise lian adat”. Dengan demikian sebenarnya Dise Belek sebagai wawasan tradisional yang unik dalam ”Sasak Adi Lombok Mirah” adalah sebuah konsep dan system village-state yang menjadi jiwa, semangat dan spirit sistem negara-bangsa (nationa-state) yang masih bersifat integrative. Secara umum jargon Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semangat berbangsa dan bernegara yang semangat, spirit dan jiwanya disinari oleh system Negara Madinah yang dapat disebut sebagai negara-wahyu al-Quran Menurut Sunnah Rasul-Nya.[2]

Dengan demikian perdebatan seputar Negara Sekuler, Negara Pancasila dan Negara Islam dapat dihindarkan dan tidak terjadi class-constitution sebagaimana pendapat Hasbullah Bakry yang menyebutkan:

1. Semua Negara adalah SEKULER sebab di-BUMI bukan di-Langit dan diperintah oleh MANUSIA untuk MANUSIA

2. Harus dibedakan antara pengertian SECULAR dan SECULARISME

3. Republik Indonesia di samping bisa disebut NEGARA PANCASILA juga disebut NEGARA ISLAM dan juga disebut NEGARA SEKULER, semua dengan alasan logis obyektif masuk akal

4. Sekarang tidak ada lagi NEGARA THEOKRASI sebab yang tepat disebut NEGARA THEOKRASI itu hanyalah jikalau Kepala Negara-nya itu adalah juga seorang Nabi yang mendapatkan WAHYU daripada THEOS yakni Allah SWT.[3]

Oleh karena umat Islam adalah moyoritas di Negara Pancasila dan Negara Sekuler itu, maka menurut Hasbullah Bakry, setiap muslim sesungguhnya wajib berlaku dalam hidupnya sesuai dengan ajaran Islam yakni hukum Islam dan siapa yang menyalahinya adalah kafir, zalim, dan fasik (Lihat al-Quran surah al-Maidah: 44-45, 47) yang berbunyi, “Siapa yang tidak menghukum dengan al-Quran adalah mereka itu Kafir, Zalim dan Fasik”. Ini berarti setiap orang Islam membangun negaranya wajib mengikuti hukum al-Quran yakni hukum Islam sehingga Pemerintahan Negaranya itu dapat disebut Pemerintahan Islam atau Negara Islam. Kewajiban itu adalah mantap, tidak bisa diubah, dibijaksanakan apalagi diselewengkan. Yang bisa diperdebatkan itu hanyalah soal teknis dan taktis bukan soal target. Dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu maka Hukum Islam dan Negara Islam yang dicitakan dan wajib dicapai itu telah tercapai walau masih perlu pemeliharaan dan penyempurnaannya. Setiap dalih bahwa Pancasila adalah bukan Islam atau bertentangan dengan Islam adalah salah tanpa ragu, sebab Pancasila adalah tanpa ragu berakar dari ajaran Islam bukan berakar dari kekafiran Majapahit dan Sriwijaya yang jangkau-nasionalismenya sempit (Jawa-sentris dan Sumatra-sentris) itu. Selanjutnya, mengutip pendapat Duta Besar Pakistan Choudori Khaliquzzaman (1956) tegas menyatakan bahwa setiap negara demokrasi bermayoritas Muslimin itulah yang berhak disebut Negara Islam atau Negara Muslim tanpa mempersoalkan apakah hal itu disebut dalam konstitusi (UUD) atau tidak.[4]

Peta persoalan yang kemudian kita hadapi sebagai negara-bangsa yang modern adalah bahwa system sosial yang sehat dan baik belum dapat diwujudkan secara teknis dan taktis dan memerlukan pemeliharaan dan penyempurnaannya. Hal ini terjadi karena di dalam interkoneksi, non-material values (nilai-nilai moral sebagai fondasi hubungan dan interkoneksi) sangat krusial dalam membangun emergent properties yang melahirkan struktur dan identitas kesatuan dalam system sosial. Berkaitan dengan relational domain, system social umat Islam justru masih belum mengalami kemajuan berarti. Kepatuhan kolektif umat masih menjadi persoalan dan dalam system sosial kita, hampir di semua level, terutama di level mikro belum mampu melahirkan emergent properties, seperti nilai-nilai dasar persaudaraan, persatuan, persamaan dll.[5]

Jika persyaratan system yang akan dibangun bersifat closed network, memang rumit karena kekuatan system akan tergantung pada kemampuan individu-individu yang bergabung dalam system sosial tersebut, apalagi timbul perbenturan nilai-nilai dari system lain yang lebih kuat. Masuknya nilai-nilai lokal, kultural dan atau global yang dianggap non-Islami, sudah pasti saling menghilangkan kekuatan masing-masing sehingga terjadi default values yang dapat menghancurkan bangunan closed network tadi. Sejalan dengan itu, Frans von Magnitz S.J menghadapi tantangan modernitas menyatakan bahwa system-sistem tradisional biasanya hanya dapat bertahan selama lingkungan kebudayaannya sendiri masih tertutup terhadap pengaruh kebudayaan lain, namun pada masa sekarang ini keadaan tertutup itu semakin tidak dapat dipertahankan lagi biarpun barangkali diinginkan oleh karena pengaruh teknologi modern terlalu kuat. Pengaruh teknologi modern itu seringkali menciptakan vacuum moral yang mudah disalahgunakan oleh macam-macam ideology radikal dari kiri dan kanan.[6]

Dalam pertarungan ideologis secara global, pengaruh bangsa Yahudi kepada bangsa-bangsa yang menganut baik agama Kristen maupun agama Islam yang mewujudkan negara, seperti sudah dijelaskan di atas adalah terbentuknya negara-kota Vatikan yang dilekatkan pada ajaran messiah Kristen Katholik (Helenisme) menjadi afiliasi negara-negara Eropa dan Amerika tetap saja menjamin demokrasi individualistic yang bertentangan dengan afiliasi Eropa Timur dan China dengan demokrasi komunistiknya adalah sebuah strategi dan taktik Yahudi Diaspora. Sementara itu hadiah negara-bangsa (nation-state) kepada bangsa Arab menjadi model kelompok nasionalisme sosialistik yang dilekatkan pada Islamisme (Sarasisnisme) berdasarkan tradisi Arab. Berseberangan dengan ideology bangsa Yahudi Diaspora itu, mungkin ajaran Hinduisme di India yang berinteraksi dengan ajaran nenek moyang Persia juga mempunyai pengaruh yang luas sampai ke Indonesia dan seterusnya reformasi ajaran Hinduisme menjadi ajaran Budhisme juga cukup kuat ke Asia Kecil sampai ke dataran China yang bersekutu dengan ajaran Tao dan Kong Fu Tsu dan seterusnya menjadi berpengaruh pada ideology Budhisme Zen yang bersinggungan dengan restorasi Mieji di Jepang dimana pada perang dunia II sangat kuat pengaruhnya. Pada akhirnya, pertarungan ideology yang demikian kompleks pada abad ke-21 ini tampak didominasi oleh dua ideology besar yaitu pertarungan bangsa Yahudi dengan dua system alam pikiran dan pola kebudayaan yang saling mengikat yaitu Yahudi Diaspora dan Yahudi Zionisme dan bangsa China dengan dua system alam pikiran dan pola kebudayaan yang juga saling mengikat yaitu China Perantauan dan China Daratan.

Pertarungan dua kekuatan besar bangsa itulah yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung bagi ideology bangsa Indonesia yaitu Pancasila baik yang berhubungan dengan atas nama agama maupun yang berhubungan dengan atas nama sekuler. Namun ada harapan bagi bangsa Indonesia bahwa fondamen dasar Negara Pancasila adalah system pemerintahan desa yang asli yang masih eksis di seluruh kawasan nusantara ini. Konsep village-state atau konsep negara-desa sampai sekarang tampaknya belum banyak mendapatkan pengaruh yang berarti dibandingkan dengan kondisi negara-kota (city-state) ataupun negara-bangsa (nation-state). Kalau kita lihat misalnya negara-bangsa Indonesia, pergeseran norma dan nilai, kegoncangan nilai-nilai dan kekacauan nilai-nilai yang terjadi lebih banyak di wilayah urban sementara itu pengaruhnya terhadap wilayah perdesaan masih dapat dikatakan stabil dan mampu menanggulangi persoalan masyarakat desanya dengan baik. Memang gagasan modernisasi yang diwujudkan di negara-negara Asia termasuk Indonesia dalam bentuk rencana pembangunan seperti yang dikembangkan Gunar Myrdal dalam Asian Drama menitipkan konsep demokrasi baik dalam bidang politik, demokrasi di kalangan akar rumput, dan perencanaan.[7]

Selanjutnya Gunnar Myrdal kemudian membuat penilaian yang sangat merendahkan kemampuan bangsa Indonesia sebagai negara-bangsa yang kuat, tangguh dan bermartabat, karena menganggap negara kita adalah negara yang lunak (soft-state) dimana pemerintah dan warganya tidak memiliki landasan moral yang kuat terutama dalam bidang sosial politik. Di samping penyakit kelembekan itu, bangsa kita dianggap serba menggampangkan, tidak memiliki kepekaan, dan cenderung membela conflict of interest. Bahkan disebutkan pula oleh ramalan Louis Kraar bahwa Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun ke depan akan menjadi halaman belakang (back yard) Negara Asia Timur disebabkan karena etos kerja yang lembek dan korupsi yang gawat.[8] Sudah pasti dan nyata pada satu sisi bangsa kita diajarkan bagaimana membangun bangsa dengan perencanaan demokratis, tetapi dipihak lain pertumbuhan dan perkembangannya diramalkan akan lembek dan menjadi latar belakang negara-negara di Asia, semua pernyataan itu berarti bangsa Indonesia tidak akan pernah dijadikan sebagai bangsa yang mandiri dan maju karena terbukti perencanaan pembangunan lima tahunan yang pernah kita lakukan pada masa orde baru tidak memberikan kemajuan yang berarti, malah sebaliknya sekarang ini negara kita sedang dilanda oleh berbagai keguncangan ideologis, social politik dan ekonomi serta penegakan hukum yang sangat rapuh.

Sampai dengan orde reformasi sekarang ini, seluruh sector riil semuanya ditopang oleh rakyat kecil yang hidupnya penuh kesederhanaan di seluruh perdesaaan Indonesia. Ini menunjukkan kekuatan ekonomi masyarakat desa yang tangguh, mampu bertahan dalam berbagai bentuk krisis yang bersifat sistemik. Terbukti bahwa orang-orang desa memiliki keuatan yang sangat mendasar dan menjadi fondamen pembangunan di segala bidang. Sementara masyarakat urban di kota sangat terpuruk dengan krisis moneter apalagi tingkat ketergantungan terhadap produk luar sangat tinggi. Jadi hanya sebagian kecil masyarakat elit Indonesia yang menguasai perekonomian Indonesia disapu bersih oleh system ekonomi kapitalis yang sedang mengalami krisis dunia. Kekuatan inilah yang menjadi keyakinan bahwa bangsa Indonesia masih mempunyai landasan negara-desa (village-state) yang kuat yang dapat mengintegrasi kekuatan-kekuatan nasional sebagai negara-bangsa sehingga mampu bertahan dalam kondisi bagaimanapun sulitnya. Sudah tentu apabila, negara-bangsa Indonesia mau menyadari bahwa model Negara Madinah adalah sebuah model patron negara yang maju dan modern yang tak pernah terbayangkan sebelumnya sebagai acuan dan rujukan utamanya dalam pembangunan negara-bangsa ini, maka sudah pasti bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdepan mengembangkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan membebaskan setiap bangsa dari perbudakan dan penjajahan.

Kekacauan nilai-nilai yang terjadi di Negara-negara yang menyebut dirinya di Barat sebagai Negara avant garde kemajuan, tidak lepas dari pergeseran norma dan nilai dan kegoncangan nilai yang dijadikan tradisi menyangkut persoalan kesatuan dan federasi. Pengalaman Barat dapat menjadi telaahan yang bermanfaat untuk menguatkan model Negara-desa (village strate) yang sedang tumbuh secara integrative di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan tentang gagasan dikotomi kesatuan dengan federal telah kehilangan kemampuan menggambarkan dan mengklasifikasi kompleksitas fenomenologis system multi-level pemerintahan menghadapi sejumlah tantangan dan persoalan diantarannya:

1. Tantangan institusionalisasi regionalisme (Italia, Spanyol, Inggris, Belgia dan Prancis) yakni sebuah bentuk distribusi kekuasaan secara territorial, yang tidak jelas menganut system federal ataukah kesatuan

2. Negara-negara yang menganut system kesatuan menghadapi tantangan devolusi yang kuat. Perkembangan devolusi menjadi bentuk baru distribusi kekuasaan secara territorial merupakan gabungan desentralisasi dengan federalisme asimetris. Pengalaman di banyak Negara kesatuan menunjukkan bahwa sebagian wilayah Negara telah disiapkan menjadi unit federal, tanpa mengubah bentuk Negara dan daerah tidak diubah menjadi Negara bagian yang berdaulat. Sebagai contoh adalah devolusi yang terjadi di Inggris yang menempatkan Skotlandia, Wales, dan Irlandia menjadi unit federal tanpa harus menjadi Negara bagian. Sementara itu China memberikan otonomi khusus terhadap Hongkong. Sedangkan kasus Italia memperlihatkan bahwa klaim federalisme yang dipromosikan oleh partai lokal Lega Nord telah membawa proses inovasi desentralisasi secara berkelanjutan untuk membagi kekuasaan yang lebih besar dari pusat terhadap daerah

3. Evolusi kebijakan publik yang membuat system federal dan kesatuan saling memiliki kesamaan dalam relasi antar pemerintahan. Konsentrasi kekuasaan yang dialami system federal dalam beberapa sector kebijakan memperlihatkan kesamaan dengan dinamika hubungan pusat-pinggiran dalam Negara kesatuan. Salah satu aspek konvergensi kebijakan adalah perkembangan relasi antar pemerintahan yang berbasis pada kerjasama dan pembagian kekuasaan. Tumbuhnya kebutuhan interdepensi telah menembus batas-batas hubungan hirarkis antara pusat dan pinggiran (daerah) dalam system Negara kesatuan yang membuat pusat tidak lagi menjadi “pusat” dan daerah tidak lagi menjadi “pinggiran”

4. Dikhotomi antara kesatuan dan federal mulai ditinggalkan karena menghadapi tantangan pertarungan antara sentralisme-otoriter melawan desentralisasi-demokratis. Isu pertarungan dua system pemerintahan ini lebih menonjol dibanding dengan federal dan kesatuan. Sebagai contoh Uni Sovyet yang menetapkan system federal yang sangat sentralistik-otoriter yang pada akhirnya mengalami kegagalan total setelah munculnya kekuatan desentralisasi-demokrasi.[9]

Gambaran tersebut memberi masukan bagi kita untuk lebih menghargai asal usul budaya yang asli dimana system pemerintahan desa yang asli masih mampu bertahan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu Negara-desa (village-state) yang merupakan derivative Negara-bangsa (nation-state) yang dibangun oleh para pendiri bangsa Indonesia haruslah dipelihara dan disempurnakan lebih lanjut sehingga terjadi interkoneksi yang menghasilkan emergent properties untuk kelangsungan hidup system Negara bangsa kita. Sementara itu bahwa untuk mempertahankan dan memajukan Negara-bangsa (nation-state) menjadi Negara modern dan egaliter partisipatif yang menjadi tumpuan harapan kemanusiaan yang berkeadilan social, maka perlu bagi seluruh rakyat dan masyarakat bangsa Indonesia membangun kekuatan moralnya sebagai landasan perilaku dan kegiatan etik membangun dan memberdayakan seluruh elemen bangsanya. Maka umat Islam dan mayarakat muslim sebagai mayoritas dalam kuantitas penting artinya meningkatkan kualitas pribadi atau individunya dan masyarakat sipilnya menjadi lebih berdaya guna melalui sumber dari segala sumber moral yaitu mengikuti pedoman hidup mulya dengan patron kehidupan indah yaitu ajaran al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Spirit, jiwa dan semangat yang memotivasi seluruh emotioning kedirian pribadi dan masyarakat muslim dalam berbangsa dan bernegara perlu disinari, disegarkan dan dicerahkan oleh model Negara-wahyu (prophet-state) dimana diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam menjalankan pemerintahan Madinatul-Munawwarah dengan al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

Pecahnya kepribadian bangsa oleh infiltrasi alam pikiran asing dan pola kebudayaannya yang masuk dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, perlu daya tangkal yang kuat dan tangguh dan penting artinya menegakkan perjuangan paradigmatic untuk menemukan solusi yang tidak lagi berdimensi particular atau parsial, tetapi secara keseluruhan, komprehensif dan hoslistik memberi penyegaran kembali terhadap jargon yang menstigma alam pikiran dan pola kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga menjadi fungsional dalam menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara secara modern dan maju. Pemberdayaan masyarakat desa melalui jargon adat, agama dan Negara misalnya sampai saat ini masih terkontaminasi alam pikiran dan budaya yang tidak memperhatikan kemajuan dan perkembangan jaman, maka perlu dan penting menunjukkan hubungan keserasian, harmonisasi dan keutuhannya secara penuh dengan jalan menempatkan secara proporsional, adil dan setimbang sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab keadilan sosialnya. Desa misalnya dapat diangap sebagai perwakilan Negara-bangsa pada tataran pemerintahan desa sehingga model dan bangun pemerintahan desa identik dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dimana desa sebagai village-state sebagai unit Negara-bangsa yang bersifat primordial dan unik. Selanjutnya pemerintahan daerah baik pada skala kabupaten/kota maupun pemerintahan provinsi adalah pemerintahan Negara-bangsa yang menjalankan fungsi dan tanggung jawab pemerintahan pusat yang secara parsial menjadi distributor kebijakan pemerintah pusat di provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan pemerintahan pusat (ibu kota) merupakan sentra pemerintahan Negara-bangsa (nation-state) yang masih bersifat particular tetapi mengarah dengan pendekatan Negara-bangsa universal yang sebangun dengan model Negara-wahyu (prophet-state) dimana suri teladan indah adalah Madinatul-Munawwarah dengan pemerintahan Nabi Muhammad Saw. sebagai symbol kekuatan moral bangsa Indonesia.

Jika aproksimasi pendekatan desa sebagai village-state ini diterima dengan akal sehat, maka secara unik sebenarnya desa adalah wahana interkoneksi dalam rangka menemukan emergent properties yang sesungguhnya dimana komitmen moral dapat dicapai, solidaritas dapat dipenuhi, kesejahteraan sosial dapat diupayakan secara penuh dan maksimal, kemanusiaan yang adil dan beradab dapat berjalan menurut ruang dan waktu spesifik. Dalam hubungan kuantitas, maka unit terkecil yang bersifat unik akan menjadi syarat perlu bagi pencapaian hubungan universalitas Negara-bangsa dan dengan model Madinatul-Munanwwarah sebagai wujud Negara-wahyu (prophet-state) sebagai acuan dan sebagai syarat cukupnya, bangsa Indonesia akan mencapai cita-citanya dimana kemerdekaan ialah hak segala bangsa akan dapat terwujud, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan perdamaian abadi, dan keadilan social bagi seluruh rakyat dapat kita laksanakan dengan baik. Secara kalkulus lokasi sesungguhnya setiap desa adalah bagian terkecil dari Negara Kesatuan Rapublik Indonesia dan karena itu seluruh interaksi dan hubungan fungsional yang terjadi dalam NKRI muaranya adalah dalam segala aktivitas hidup di tataran perdesaan. Dalam hal inilah pemberdayaan masyarakat desa melalui jargon adat, agama dan Negara dapat menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang paling jitu dan akurat. Pendekatan seperti ini tidak dapat dilakukan secara serampangan dan hanya membicarakan mekanisme structural perdesaan saja, tetapi yang lebih utama dan pertama dilakukan adalah perjuangan paradigmatiknya.

Inisiasi dan mengakses kembali persoalan desa sebagai village-state, masalah dari mana mulai dan kemana menuju adalah persoalan yang sangat mendasar. Seterusnya “entry point” yang dijadikan titik awalan dimana secara legal formal sudah tertuang dalam undang-undang Negara menjadi penting sebagai sarana awal menkaji secara mendetail karakteristik masing-masing desa dalam sebuah cakupan wilayah kabupaten atau kota. Akan tetapi perlu disadari bahwa ketika kita mengakses desa sebagai village-state, pelaku pemberdayaan masyarakat desa memahami kalkulus wilayah dimana posisi desa adalah bagian dari kabupaten/kota, provinsi dan juga pemerintahan pusat. Jadi pendekatan mikro dan lokal yang kita sentuh bermaksud menjadi gambaran makro dan global sebab yang menjadi tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah dalam rangka menjawab tantangan Negara-bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis multi cultural. Sekecil apapun dampak dari sebuah proses pemberdayaan masyarakat desa adalah bermakna bagi upaya kita memicu keberdayaan masyarakat bagi kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

PROKONOP EVALUS

Trend demokrasi konstitusional sejak era reformasi cenderung menaik. Kondisi Negara Indonesia saat ini sedang berada pada masa “transisi” yang bisa menghasilkan perubahan yang lebih baik atau menimbulkan gejala anomaly kearah degradasi demokrasi bahkan lebih buruk dari itu adalah menghasilkan kegagalan dan kebangkrutan Negara demokrasi. Karena itu landasan teori dan berbagai kegiatan program aksi dalam kenyataan sehari-hari menjadi sangat penting ditinjau dan dikaqji secara kritis sehingga menghasilkan sebuah gagasan, konsep dan teori yang lebih akurat mengelaborasi realitas yang toidak seperti yang diharapkan menjadi sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia. Sejalan dengan maksud itu, hubungan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sangat strategis dalam menumbuh kembangkan model program pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang telah dianalisis di atas, maka perlu aproksimasi yang lebih baik dan bukan menerapkan asumsi yang mengedepankan kajian statistic dan kuantitatif saja. Berbagai pertimbangan yang sepantasnya dilakukan dalam rangka megembangkan program pemberdayaan masyarakat itu secara lebih komprehensif sudah pasti melihat realitas permasalahan masyarakat desa secara cermat, tepat dan akurat yang dalam analisisnya mensinkronkan dan mengharmonisasikan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif sekaligus.

Sejak orde baru sampai orde reformasi sekarang ini, kita dihadapkan dengan perencanaan strategis yang sering mengalami kegagalan sebagaimana pengalaman bangsa Indoensia seperti repelita dan juga rencana program jangka panjang dan menengah serta pendek. Karena itu, maka sesuai dengan pola pengembangan individu dan masyarakat dengan berbagai varian pembinaan dan penataan secara organisasinya, perlu dikaithubungkan dengan program kongkrit dan dapat diopersionalisasikan dengan baik dan benar dalam kenyataan sehari-hari. Misalnya, membangun masyarakat sejahtera yang indikatornya adalah mengharmonisasikan dan mensetimbangkan pembangunan nilai-nilai, pembinaan ekonomi masyarakat dan penataan system sosial masyarakat adalah menjadi harapan kita semua sebagai bangsa, sebab masyarakat desa adalah “kaki” Negara yang kalau kaki tersebut sakit dan akut, maka pasti Negara secara keseluruhan tidak dapat berjalan dengan baik menuju cita-cita bangsa. Dari sini perlu sinergi dan kebersamaan semua pranata dan pratata struktur dalam memahami beragam kultur yang ada dalam masyarakat desa. Persoalan politik yang selama ini sangat hiruk pikuk dalam realitas berbangsa dan bernegara di sentra pusat kehidupan bernegara, maka sebaliknya dalam lingkungan masyarakat desa hal itu bukanlah menjadi “menu” makanan kehidupan masyarakat yang paling utama. Karena itu dalam hubungannya dengan nilai, ekonomi dan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat desa dalam kehidupan politik negeri kita, perlu dikolaborasikan dengan sebaik-baiknya sehingga nilai-politis, ekonomi-politis, dan sosial-politis dapat berjalan secara setimbang dan harmonis. Politik yang bernilai kebijakan, ekonomi politik yang menghajatkan kesejahteraan dan sosial politik yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diharapkan menjadi meanstream utama bagi masyarakat desa.

Politik yang berasal dari bahasa Belanda “politiek” dan bahasa Inggris “politics” dapat diartikan sebagai “acting of judging wisely, prudent” dan secara akademis berarti “the science of the art of government” yang berdampingan dengan pengertian “policy” yang berarti “plan of action, art of government, dan wise conduct”.[10] Pengertian hukum dan politik dengan demikian sangat sinergis dan memiliki arti strategis dalam hubungannya dengan perencanaan, seni berpemerintahan dan juga mengedepankan kebijakan secara adil dan bijaksana. Jika pendapat seperti ini benar adanya sudah pasti gejolak politik dan penegakan hukum dalam berbangsa dan bernegara tidak akan terjadi sebagaimana peristiwa yang sekarang kita alami. Namun demikian bagi masyarakat desa, hiruk pikuk politik dan terganggunya penegakan supremasi hukum tidak begitu kuat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, karena memang persoalan masyarakat desa lebih kuat mengemuka terhadap persoalan moral dan ekonomi sehingga pilar-pilar kehidupan ini selalu menjadi urusan utama mereka.

Kebijakan pembangunan yang selama ini dari top-down, memang menjadi bagaikan menggarami air laut, sampai pada tetes terakhir air pembangunan itu sangat jauh dari harapan masyarakat desa. Kalau tidak atas usaha dan jerih payah masyarakat desa sendiri mempertahankan mata pencahariannya dan kekuatan spirit dan moral mereka, maka kaki Negara yang disebut desa dan pemerintahannya ini tidak akan lama bertahan hidup, bak kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Karena itu kebijakan seperti ini harus diubah bentuknya menjadi pembangunan dari bottom-up sehingga usaha seperti ini membutuhkan keberpihakan semua pihak dalam seluruh komponen masyarakat desa untuk mengusung perencanaan pembangunannya dan meneruskannya kepada pihak yang lebih berhak meneruskannya sampai ke pusat pembangunan. Disinilah pemberdayaan masyarakat desa sangat diperlukan sebagaimana yang secara global teoritis telah disampaikan didepan. Meskipun istilah pemberdayaan ini lebih bersifat partisipatoris, namun jika seluruh masyarakat desa mengembangkannya bagaikan pembangunan dorong gelombang, maka masyarakat desa pasti dapat mengatasi masalahnya sendiri dan akan berusaha untuk terus mengembangkannya sampai mencapai kemandirian, kesejahteraan dan keadilan.

Setiap perencanaan masyarakat desa yang strategis pasti memerlukan program strategis. Tetapi sering kali terjadi bahwa pemerintah banyak sekali mengumbar program kepada masyarakat yang sangat jarang tersampaikan sehingga program pemerintah yang masih menumpuk yang tak kunjung terbukti dalam masyarakat menjadi sampah yang terus menerus mengganggu angan-angan masyarakat kita yang setia pada janji. Karena itu maka diperlukan program yang konkrit (nyata) dan dapat dilaksanakan (operasional). Tidak hanya program konkrit dan operasional tetapi juga harus dapat memberi out-put, hasil dan dampak positif bagi tumbuh kembang masyarakat desa sebagai wujud kebijakan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam teori system, maka tidak saja dipersoalkan hasil dan dampak positifnya tetapi lebih jauh program konkrit yang operasional itu setiap hasilnya mampu menjadi “feedback” bagi program konkrit yang operasional selanjutnya. Dalam pengertian manajemen hal ini menjadi penting arti kontrol dan evaluasi secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga seluruh system program konkrit yang dapat dilaksanakan itu dapat dinilai baik secara internal maupun secara eksternal. Dari sudut pandang nilai, sirkulasi dan daur tumbuh kembang yang mengikuti hukum alami ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sentra nilai adat, agama dan Negara yang semuanya bersinergi dalam wilayah kerja masyarakat desa. Inilah sebabnya mengapa desa disebut sebagai kaki Negara dan juga desa dapat disebut sebagai “village-state” yang sejak digalinya konstruksi konstitusi bangsa Indonesia oleh Mr. Soepomo telah secara gamblang menyebutkan akar radikal, prinsip yang fundamental bagi bangsa Indonesia. Sejarah demikian ini tidak bisa dilupakan begitu saja sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan kemajuan pada masa yang akan datang.

Kesulitan pemerintahan dalam berdasarkan program telah dapat kita saksikan dalam kerangka pembangunan bangsa kita. Secara harfiah menamakan pekerjaan pemerintah memang tidak dapat dipisahkan dengan pengertian program pemerintah. Dalam hubungan kebirokrasian terkadang program pemerintah kurang mampu mengimbangi lajunya mekanisme pasar, apalagi dalam konteks kapitalisme sekarang ini, mekanisme pasar ditentukan dengan prinsip “pasar bersaing sempurna”. Karena itu pengertian program tentu mencakup banyak hal seperti banyaknya program sebenarnya merupakan mekanisme pasar yang bisa saja sebagian besar dan mayoritas merupakan mekanisme administrative, biasanya system birokrasi di lingkungan pegawai negeri yang lebih bersifat organisasi monopolistik yang mengeluarkan sejumlah uang untuk memberikan jasa pelayanan publik. Terdapat kelemahan yang seringkali mengganggu pelayanan publik karena,

1. Program kerja dikendalikan oleh legeslatif, bukan oleh komitmen mereka terhadap masyarakat

2. Dalam arti umum program digerakkan oleh mesin politik yang dominan sehingga jauh dari mpengertian sebagai kebijakan

3. Setiap program seakan-akan merupakan “kaplingan” dari setiap satuan kerja perangkat daerah yang tidak mengindahkan kebutuhan spasial atau wilayah tertentu

4. Program cenderung terfragmentasi

5. Program cenderung tidak mampu membuat “feedback” sehingga berlalu begitu saja

6. Program yang sudah ada sulit ditarik dan tidak bisa dilupakan dalam jangka waktu yang cukup panjang

7. Program jarang mencapai tahapan dampak yang berarti

8. Sering terjadi program lebih mengutamakan perintah daripada kebutuhan manfaat[11].

Program konkrit dan operasional sebenarnya adalah setiap kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang “layak telusur” karena seluruh aliran perencanaan, pengorganisasian, kegiatan dan control dapat dilihat secara transparan dan mengikuti aliran langsung atau “cash-flow”. Sebagai contoh usaha tani kita yang sampai sekarang sangat sulit tumbuh dan berkembang karena salah satu yang kurang diperhatikan adalah analisis layak telusur tersebut atau dikenal dengan “cash flow analysis”. Aliran atau arus kegiatan usaha tani ini akan mampu menganalisis misalnya penerimaan usaha tani yang merupakan penjumlahan berulang (perkalian) antara produksi dengan harga jual, biaya usaha tani misalnya semua pengeluaran yang dipergunakan dalam sebuah usaha tani sehingga pendapatan petani adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran.[12] Jadi kalau program usaha tani suatu masyarakat pedesaan maju dan berhasil, dapat dibuktikan secara nyata bahwa para petani secara rutin mempunyai pembukuan dan administrasi yang sangat teliti dan detail. Sebaliknya para petani yang bekerja atas dasar kebiasaan dalam sebuah kegiatan mengerjakan mata pencaharian sebagai petani, tentu perhitungan dan aliran kegiatan yang dilakukan tidan tersusun dengan teliti dan mendetil. Inilah salah satu bentuk kendala dalam pemberdayaan masyarakat desa yang sejak dulu hingga sekarang menjadi persoalan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembang masyarakat desa itu sendiri. Karena itu pemerintah daerah, provinsi maupun pusat yang terus menerus memperhatikan dan mendorong kemajuan dalam usaha tani ini perlu merevisi dan meniliai kembali pola pendekatan masyarakat dan analisi sisial yang tepat dan akurat sesuai dengan spesifik lokasi usaha tani tersebut berada. Dari satu contoh sederhana ini, dalam konteks pemberdayaan yang berkelanjutan dapat disimak dan diupayakan hubungan usaha tani dengan pengembangan para petani baik dalam kehidupan kulturalnya seperti adat, agama maupun bernegara menjadi sebuah system tata ruang baik menyangkut sumber daya alam, sumber daya manusia dan juga sumber daya social yang perlu mendapat kajian dan penelaahan yang serius dan selanjutnya menata ulang pendekatan pemberdayaan yang akan kita sumbangkan pada kehidupan masyarakat desa.

Program konkrit dan operasional yang sesungguhnya adalah baik perjuangan kultural mapun struktural yang berwujud program intensif pembinaan bakti desa kepada Allah Swt. Sehingga setiap gerak dan langkah dalam kehidupan kita bernilai pengabdian hidup baik sesuai dengan adat peradaban, penegakan syariah agama, maupun patuh pada hukum Negara yang berlaku. Dengan pengertian ini, maka pemberdayaan yang selama ini kita pahami sudah sepantasnya ditingkatkan menjadi sebuah ruang dan waktu pengabdian yang tidak hanya bertujuan menyelamatkan kehidupan manusia di bumi dan dunia ini, tetapi lebih jauh bernuansa masa depan sampai kehidupan akherat kelak. Dari titik tolak dan prinsip pemberdayaan ini, maka setiap orang bisa menjadi relawan yang mewarga dengan masyarakat desa sehingga menjadi sebuah teladan yang indah (uswatun hasanatun). Dengan demikian, prokonov (program konkrit operasional) dapat dievaluasi dan menjadi program percontohan (evalus). Sedangkan contoh teladan kehidupan dalam pemberdayaan masyarakat secara universal telah diteladankan oleh setiap pembawa misi risalah (para rasul) terutama bangsa Indonesia sangat kenal dan dekat dengan pola teladan Nabi Muhammad Saw. dalam membangun masyarakat madani di kota Madinah.

TANTANGAN KITA SEKARANG

Beberapa renungan para sastrawan mungkin lebih mudah menghayati berbagai upaya kemanusiaan kita untuk membebaskan dan memerdekakan alam pikiran kita baik sebagai individu maupun masyarakat dalam hubungan berbangsa dan bernegara, sehingga kita mampu mewujudkan wawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI. Sudah tentu refleksi dan defleksinya kembali untuk menjadi dinamika dialogis di antara kita semua sejalan dengan fenomena dan realitas keberbangsaan dan kebernegaraan kita hari ini. Sengaja dalam hal ini beberapa pandangan yang dapat dituangkan dalam karya seni yang mungkin bisa menggugah jiwa, spirit dan semangat kita semua, sehingga tantangan yang secara internal kita hadapi dapat kita jawab dengan sebaik-baiknya.

Berhala Baru

Di mana masih ada suku, Negara tidak akan dimenegerti, tapi dibenci seperti pandangan yang jahat dan sebuah dosa melawan hukum dan adat. Semua suku memiliki bahasanya sendiri tentang baik dan buruk yang tidak dimengerti tetangganya. Bahasanya sendiri telah merancang hukum dan adat untuk ditrinya sendiri. Tapi Negara berbohong di dalam semua bahasa tentang baik dan buruk; dan semua yang ia katakan adalah dusta; dan semua yang ia miliki adalah barang curian. Kerancauan bahasa tentang baik dan buruk, inilah tanda yang aku berikan kepadamu sebagai tanda dari sebuah Negara.[13]

Tiga Kejelekan

Pertama, Nafsu hanya bagi yang telah layu ia dianggap racun yang manis; tapi bagi yang berkehendak singa, ia laksana sambutan hangat dan anggur yang paling lama disimpan dari segala anggur. Nafsu, kebahagiaan simbolis dari sebuah kebahagiaan yang lebih tinggi dan harapan yang tertinggi. Sebab, bagi banyak orang, ia adalah pernikahan yang dijanjikan, bahkan lebih dari sekedar sebuah pernikahan.

Kedua, Ambisi, gempa bumi yang menghancurkan semua yang busuk dan melompong, penghancur kuburan-kuburan yang dicat putih yang datang dengan gemuruh; tanda Tanya berkemilau di sebelah jawaban-jawaban yang tidak mantap. Ambisi, pengajar kebencian besar yang mengerikan, yang mengajarkan pada kota-kota dan kekaisaran, yang dengan penuh godaan menunggangi mereka yang murni dan sendiri, dan yang bahkan memanjat sampai ketinggian-ketinggian dari kepuasan diri, berkilau seperti cinta yang melukis kenikmatan-kenikmatan ungu pada langit-langit duniawi.

Ketiga, egoisme adalah jiwa yang kuat yang menikmati dirinya sendiri yang disebutnya kebajikan. Melihat orang yang tidak pernah membela dirinya sendiri, yang menelan semua mata jahat dan ludah beracun, ini membangkitkan kebencian dan kemuakan, dia yang terlalu sabar dan menerima segalanya, yang puas dengan segalanya; sebab itu adalah jalan seorang budak.[14]

Ratapan Setan

Wahai Tuhan dari segala yang baik dan buruk, derajatku telah jatuh oleh manusia! Tidak sekali juga mereka menolak perintahku, lupa akan derajat mereka, tidak pernah memperoleh diri mereka sendiri! Mereka asing akan kebahagiaan untuk berani berkata, “tidak”, tidak terpercik sedikitpun dari merekan kebanggaan diri. Wahai Tuhan, lindungi aku dari bahaya pasrah tidak tahu melawan ini! Bebaskan aku, Rabbi, dari mangsa memalukan seperti ini! Dirinya belum mateng, tekadnya lemah sekali. Inilah lawan yang tidak mampu menahan satu pukulan pun dariku! Anak-anak Adam bagaikan ranting kering belaka, apa gunanya Engkau karuniai aku api dahsyat? Jangan Engkau berikan kaca kepada orang yang mampu melebur bukit batu. Aku letih dengan kemenangan ini, aku datang kepada-Mu mohon ganjaran. Beri aku orang yang tidak sedikitpun mengacuhkanku. Tunujukkan aku hamba-Mu itu. Aku rindu orang yang kuat memilin leherku, yang sorot matanya membuatku gemetar. Orang yang menghardikku, “Enyah engkau dari majelisku!” di hadapannya aku tidak berharga lagi. Wahai Tuhan! Adu aku dengan yang penuh iman, sehingga dapat mencicipi nikmatnya kekalahan![15]

Orang-Orang Sebangsaku

Apakah yang kalian cari, wahai orang-orang sebangsaku? Apakah kalian ingin kudirikan bagi kalian, istana-istana yang indah, yang dihias dengan kata-kata yang kosong maknanya, atau bait-bait yang atapnya terbuat dari mimpi? Atau apakah kalian memerintahkan aku untuk menghancurkan apa yang telah dibangun oleh para pembohong serta tirani? Haruskah kucabut dengan jari-jemariku, apa yang telah ditanam oleh orang-orang munafik dan jahat, hingga ke akar-akarnya? Aku telah kasihan pada kelemahan kalian, wahai orang-orang sebangsaku, tapi belas kasihanku telah meningkatkan kelemahan kalian, meninggikan serta memupuk kemalasan yang sia-sia bagi Kehidupan. Dan sekarang ini kusaksikan kelemahan kalian yang dibenci serta ditakuti jiwaku. Jiwa-jiwa kalian membeku di dalam cengkeraman para imam serta tukang sihir, dan tubuh-tubuh kalian gemetar di antara cakar-cakar tirani serta penumpah darah, dan negeri kalian berderit di bawah barisan kaki musuh yang menjajah. Kemunafikan adalah agama kalian, dan kepalsuan adalah kehidupan kalian, dan kehampaan adalah akhir kalian; lalu mengapakah kalian masih hidup? Bukankah maut satu-satunya penghibur mereka yang sengsara? Kehidupan adalah suatu resolusi yang menyertai masa muda, dan kerajinan yang mengikuti kedewasaan, dan hikmat yang mengejar kepikunan; tapi kalian wahai orang-orang sebangsaku, dilahirkan tua dan lemah. Dan kulit kalian layu dan kepala kalian menciut, dan kalian menjadi seperti anak-anak, lari ke dalam kesulitan dan saling melempar batu.

Pengetahuan adalah terang, yang memperkaya kehangatan kehidupan, dan semua yang mencarinya boleh menikmatinya; tetapi kalian wahai orang-orang sebangsaku, mencari kegelapan dan lari dari terang menantikan datangnya air dari batu, dan kesengsaraan bangsa kalian adalah kejahatan kalian. Manusia adalah sungai yang brilian, yang mengali sambil bernyanyi serta membawakan rahasia-rahasia pegunungan ke hati lautan; tetapi kalian wahai orang-orang sebangsaku, adalah rawa-rawa berlumpur ysng penuh dengan serangga dan ular beludak. Roh adalah obor biru yang sakral, yang membakar serta melahap tanam-tanaman kering, dan tumbuh bersama badai dan menerangi wajah para dewi; tetapi kalian wahai orang-orang sebangsaku… jiwa-jiwa kalian adalah ibarat abu yang disebarkan angin di atas salju dan yang disebarkan badai selamanya di lembah-lembah.[16]

Semua Kita Duduk di Kelas Tuhan

Mungkin ada baiknya kita berhenti sejenak, sesaat yang kita punya. Terlalu jauh pikiran kita yang bagaikan api cinta yang lupa dari mana asal usul genealogisnya sendiri. Tapi mungkin, karena terbatasnya bahasa yang kita gunakan untuk menjelaskan sebuah rahasia pelik kehidupan yang Agung, maka dengan bahasa yang sama, terjagalah sesaat dan berusaha memahami bagaimana rasanya menjadi sebentuk hati. Batu bata yang sudah menjadi tembok pikiran kita, jangan kita tinggalkan begitu saja, tetapi lihatlah sebagai sebuah karya dan sebuah gubahan maestro arsitektur kemanusiaan kita. Bahkan mungkin dengan mengandaikan melalui bahasa, bahwa yang mana yang kita kehendaki dan betapa keindahan citra yang tercipta dari sebuah bangun kemanusiaan kita, sangat mesra rasanya menyaksikan sepasang pengantin yang mencari keniscayaan wujud.

Di Barat, sufisme biasanya dianggap sebagai sebuah bentuk mistisisme Islam. Meskipun demikian, kaum sufi sendiri mengatakan “jalan” mereka telah selalu ada, dengan banyak nama, di banyak wilayah, yang dihubungkan dengan dimensi mistik setiap system spiritual. Di Yunani kuno, misalnya jalan sufi diidentifikasikan dengan ajaran-ajaran kebijakan (Sophia) dari Pythagoras dan Plato. Pada masa Yesus, mereka disebut kaum Eseni (yang menempuh jalan asketik) atau gnostikus. Setelah Muhammad, mereka mengadopsi banyak sekali prinsip dan formulasi Islam dan menjadi terkenal dalam dunia Muslim sebagai “kaum sufi”, sebuah kata dengan beragam makna, termasuk “kearifan”, “kesucian” dan “bulu wol”. Dari tahun 800-1400 M. ajaran-ajaran sufi berkembang di bawah panduan guru-guru sufi seperti Rumi dan Ibnu Arabi. Ketika ajaran-ajaran individual berkembang, metode-metode pengajaran mereka berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Sebagian menekankan meditasi formal, sebagian memfokuskan pada penjauhan diri dari dunia, dan sementara yang lain menekankan praktik-praktik kebaktian diri: kidung, tari dan puisi spiritual yang merayakan cinta kepada Tuhan. Kaum sufi mengagungkan puisi Hafizh sebagai sebuah ekspresi sempurna dari pengalaman manusia terhadap cinta ilahi.[17]

Sesaat: Kita semua telah tiba di tempat yang tepat. Kita semua duduk di kelas Tuhan. Sekarang, satu-satunya yang tersisa bagi kita, kekasihku, adalah berhenti melemparkan gumpalan kertas untuk sesaat. Kosong: Kosong adalah dimana kesenangan sejati bermula. Terlalu banyak perhitungan di lain tempat! Satu-satunya: Di mata manusia, dalam permainan cinta yang rumit ini, mudahlah untuk menjadi bingung, dan menganggap engkaulah sang pelaksana. Tetapi dari kepastian Tuhan yang tanpa batas, Dia selalu Tahu, Dialah satu-satunya yang semestinya diadili. Rahasia Agung: Tuhan penuh anggur tadi malam, begitu penuh anggur, sehingga Dia begitu saja membuka sebuah rahasia agung. Dia berkata,”Tiada manusia di bumi ini yang membutuhkan ampunan dari-Ku. Karena sejatinya tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali sebagai dosa! Sang kekasih benar-benar memabukkan, Dia telah merasukkan Diri-Nya ke dalamku! Ku bahagia dan Mabuk dan melayang. Oh, dunia yang manis, lepaskan hidup dari tubuh manisku. Duhai jiwa-jiwa yang mengembara, datang dan minumlah batu-batu delima cairmu, karena Tuhan telah membuat kalbuku sumber kehidupan abadi!

Setiap Gerak: Hampir tidak pernah kubiarkan kata “tidak”, berlarian dari mulutku. Karena begitu jelas bagi jiwaku, Tuhan berteriak, “ya! Ya! Ya!” Kepada setiap gerak yang berkilauan dalam wujud. Sebuah Jangka Emas: Lupakan setiap gagasan benar dan salah, yang diajarkan setiap ruang belajar kepadamu, karena sebuah kalbu yang hampa, pikiran yang tersiksa, kedengkian, kecemburuan, dan ketakutan, selalu menjadi saksi, engkau sama sekali telah tertipu! Palingkan punggungmu kepada mereka yang akan memenjarakan ruhmu, yang mengembara dengan tipuan dan kebohongan. Datanglah, bergabunglah pada karib-karib yang jujur. Para pengemis raja – para penjudi, bajingan dan badut-badut langit, dan pelacur-pelacur cantik yang menggiurkan, yang membutuhkan cinta ilahi setiap malam. Datang, bergabunglah dengan jiwa-jiwa pemberani, yang tidak memiliki pilihan, kecuali untuk bersumpah, demi seluruh isi dunia mereka, bahwasanya, Tuhan adalah al-Haq. Aku akan membimbingmu ke dalam lingkaran, kaum pencuri licik sang kekasih, begundal mewah yang terampil – orang-orang yang dapat engkau percaya untuk menjadi pembimbing sejati – yang dapat menolongmu dalam malapetaka hidup yang diridhai. Hafizh, lihatlah Dzat yang sempurna di pusat lingkaran: Dia memutar dan berkitaran seperti sebuah jangka emas, di balik semua hal yang rasional, untuk mempersaksikan kepada dunia terkasih ini, bahwa segalanya, segala dalam wujud menunjuk kepada Tuhan. Lingkaran-lingkaran: Paling bahagia bulan, ketika purnama. Dan matahari selalu tampak seperti keping emas yang tercetak sempurna. Ia dikilapkan dan ditempatkan melayang oleh kecupan Tuhan yang lihai. Dan begitu banyak buah bergantungan montok dan bulat, dari dahan-dahan yang tampak seperti tangan pematung. Kulihat lengkung indah sebuah perut yang hamil, dibentuk oleh jiwa di dalam, dan bumi sendiri, dan planet-planet dan benda-benda di angkasa – telah kudapatkan isyarat: Ada yang Tuhan suka dari lingkaran itu. Hafizh, dalam lingkaran Dzat yang sempurna, bersemayam komunitas cahaya tak terbatas. Dan, Bagaimana Rasanya menjadi Sebentuk Hati?: Suatu ketika seorang wanita muda menanyaiku, “bagaimana rasanya menjadi laki-laki?” Dan aku menjawab, “Kekasihku, aku tidak tahu”. Kemudian dia berkata, “baiklah, bukankah engkau seorang laki-laki?” Dan kali ini aku menjawab, “Kulihat jenis bagaikan hewan yang cantik, yang dibawa manusia berjalan-jalan, dengan tali kekang di tangan, dan mungkin mengikuti perlombaan untuk memenangkan hadiah-hadiah yang aneh. Kekasihku, pertanyaan yang lebih bagus bagi Hafizh semestinya, “bagaimana rasanya menjadi sebentuk hati?” Karena yang aku ketahui hanyalah cinta, dan kudapati hatiku tanpa batas, dan ada dimana-mana!”

Puisi-puisi ini merupakan gubahan maestro sastra Persia yang diaransir oleh Hafizh. Ia memberitahu kita, bahwa perjalanan cinta tersingkap melalui setiap proses hidup. Prinsip-prinsip ilahiah secara konstan dipertunjukkan di seputar kita. Kita tidak dapat mempelajarinya melalui kata-kata atau buku-buku atau system-sistem terbatas nilai-nilai manusia. Hafizh berkata, “Tuhan secara penuh dikenal hanya melalui cinta, yang menerima segalanya.” Cinta mengungkapkan semesta sebagai sebuah tempat bermain kosmis dimana segala sesuatu dan wujud berpartiipasi dalam sebuah permainan Tunggal yang maha besar.[18] Sebagai sebuah renungan, at-Taftazani mengungkapkan bahwa, “Hatiku telah mampu menerima segala bentuk dan rupa; ia bagai padang rumput bagi skawanan rusa; Biara bagi rahib-rahib Kristen; Kuil bagi berhala-berhala, Ka’bah bagi peziarah dan lembaran Taurat dan kitab al-Qurān. Kuanut agama cinta, jalan mana saja yang diambil unta-unta, agama dan imanku, inilah agama yang sejati.[19]

[1] Lihat Kamil Natsir, Anatomi Garis Iman, Makalah,2009, Muara Badak, tidak diterbitkan

[2] Lalu Agus sarjana, Qoryah Thoyyibah, Ibid. Halaman 80-82

[3] A.H. Hasanuddin, Agama Islam dan Bekal Langkah Berda’wah, 1988, Al-Ikhlas, Surabaya, hal. 142

[4] Ibid, halaman 148-149

[5] M. Husni Muaz, Problematika Penerapan Nilai-nilai Islam : Sebuah Tinjauan dari Perspektif Sosio-cybernetics, P2BK, Mataram

[6] Lihat, Etik Masyarakat Indonesia, Ibid, halaman 109.

[7] Ada sepuluh ciri yang dikembangkan seperti: rationality, development and planning development, rise of productivity, rise of levels of living, social and economic equalization, improved institutions and attitudes, national consolidation, national independence, political democracy in a narrower sense, democracy at the grassroots, and social discipline and versus democratic planning, dalam Etik Masyarakat Indonesia, halaman 11. Apa hasilnya setelah repelita gagal membuat bangsa Indonesia tinggal landas? Siapakah arsitek yang bercokol dibalik buku Asian Drama yang sangat popiuler itu? Bukankah ini indikasi pertarungan ideologis antara bangsa Yahudi dan bangsa China di Asia? Inilah yang perlu menjadi kesadara anak bangsa Indonesia ke depan.

[8] Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, Universitas Paramadina, Jakarta, 2003

[9] Lihat Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, Abdur Rozaki, dkk, IRE, 2005, Yokyakarta dalam Lalu Agus sarjana, Qoryah Toyyibah, halaman 15.

[10] Lihat Syamsul Hidayat, SH., MH., Pidana Mati di Indonesia, 2010, Genta Press, Yogyakarta, hal. 65

[11] Bandingkan dengan David Osborne dan Ted Gaebler dalam Mewirausahakan Birokrasi, 1999, PPM, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, halaman 316-320

[12] Lihat Soekartawi, Analisis Usahatani, 2002, UIP, Jakarta, halaman 54

[13] Nietzsche, Sabda Zarathustra, 2000, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 102-103

[14] Ibid, halaman 306-308

[15] Mohammad Iqbal, Javid Namah, 1987, Pustaka Panjimas, Jakarta, halaman 72-73

[16] Kahlil Gibran, Rahasia Hati, 2003, Classic Press, Batam, halaman 9-17

[17] Daniel Ladinsky, Hafizh: “Aku Mendengar Tuhan Tertawa”, 2005, Risalah Gusti, Surabaya, halaman 218

[18] Ibid, Dalam judul yang bertemakan, “kita semua duduk di kelas Tuhan” berisi tentang makna sesaat, kosong, satu-satunya, rahasia agung, setiap gerak, sebuah jangka emas dan lingkaran-lingkaran serta bagaimanakah rasanya menjadi sebentuk hati? Puisi-puisi ini sebagai ungkapan yang menggambarkan dunia rasa yang maha luas dan dalam untuk menghayati makna keniscayaan wujud. Sekalipun peristilahan bahasa menjadi demikian semena-mena, namun yang perlu menjadi harapan adalah bagaimana perumahan kemanusiaan mampu dihuni oleh pasangan pengantin pikiran dan perasaan.

[19] Achmad Syahid Ch., Titik Temu Agama dalam Realitas Ketuhanan, dalam Dunia Imajinal Ibnu ‘Arabi, 2001, Risalah Gusti, Surabaya, dalam kata pengantar penterjemah.

REVITALISASI GERAKAN EKONOMI SYARIAH MASYARAKAT DESA DALAM MEMBANGUN VISI DAN ARAH EKONOMI DAERAH

2011-06-01T02:39:00.000-07:00

A. DASAR PEMIKIRAN

Sebagai organisasi dengan jutaan anggota/simpatisan, ratusan cabang yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan beberapa propinsi di Indonesia, NAHDLATUL WATHAN mau tidak mau memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan dalam pembenahan ekonomi syariah (Islam) daerah dan bangsa ini. Ini merupakan tantangan yang sangat berat dengan kondisi perekonomian saat ini serta akan datangnya dan tengah berlangsungnya era perdagangan bebas. Suatu sistem perdagangan yang menciptakan dunia investasi yang tanpa batas borderless, dimana penguasaan ekonomi akan ditentukan oleh hukum positif transaksi bisnis, seperti produk yang murah, pelayanan terbaik, promosi yang menawan dan lainnya.

Era manajemen bisnis saat ini, menuntut penggunaan produk sendiri tanpa mempertimbangkan sisi pelayanan dan ke-unik-an, mutu barang adalah suatu hal yang harus ditingkatkan dalam era memasuki perdagangan bebas ini. Lain lagi, bahwa hal itu dapat menyebabkan ketidakefesienan dan tingkat profesionalisme yang sangat rendah.

Disatu sisi, dan ini merupakan modal yang sangat penting, bahwa kesadaran yang kuat dilingkungan organisasi dakwah keagamaan dan pendidikan NAHDLATUL WATHAN untuk menumbuhkan paradigma kemandirian, keberdayaan ekonomi syariah yang kuat guna melengkapi paradigma-paradigma yang ada yakni sosial, pendidikan dan keagamaan. Berbagai inovasi dan rintisan program kerja pemberdayaan telah dibangun dan diusahakan oleh NAHDLATUL WATHAN dalam menjalankan dakwah bil hal dan yang merupakan perwujudan dari semangat “Pokoknya NW, Pokok NW Iman dan Taqwa” akan menghadapi tantangan yang sangat berat dalam masa-masa ke depan. Karena itu NAHDLATUL WATHAN dalam semua lapisannya menyadari bahwa tanpa kekuatan ekonomi syariah, gerakan dakwah keagamaan dan pendidikan akan menghadapi situasi yang sangat sulit, karena itu, rapat kerja organisasi ini untuk masa-masa yang akan datang diharapkan dapat mencanangkan dan lebih fokus pada gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa secara lebih konkrit.

Desa. Sudah banyak keluhan bahkan yang bernada kecaman dari masyarakat desa yang mempertanyakan bahwa mengapa pembangunan di daerah-daerah hanya mencakup pembangunan dan dipusatkan di pusat ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan saja, mengapa sedikit bahkan ada yang tidak ada sama sekali pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan? Hal ini juga setidaknya diakibatkan oleh kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan ke desa-desa, yang dengannya banyak mengakibatkan adanya desa-desa terpencil dan terisolasi. Selain itu dari aspek ekonomi syariah, terkesan bahwa pedesaan hanya sebagai lahan ‘pariwisata warga kota’ atau hanya sebagai pemasok kepentingan dan kebutuhan pokok warga kota saja. Juga belum terdapat langkah-langkah konkrit peran ekonomi syariah hingga menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Meskipun secara sepintas lalu pengaruh dan keadaan tersebut kurang mendapat perhatian namun hal tersebut justru akan sangat menggugah rasa keadilan kita akan pemerataan ekonomi syariah dan pembangunan, disisi lain kesempatan untuk turut menikmati hasil-hasil pembangunan dan mempraktekkan konsep-konsep ekonomi yang sesuai dengan semangat keagamaan bagi masyarakat pedesaan. Tidak heran jika keadaan tersebut turut menciptakan adanya pengangguran, banyaknya TKI dari desa dan urbanisasi masyarakat desa dalam jumlah yang tidak sedikit.

Disisi lain, saat ini kita menyaksikan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. Yang kaya makin kaya dan yang lemah, miskin makin termarginalkan, praktek-praktek ekonomi yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal acap kali kita dengar dan rasakan (riba, maisir, spekulasi, gambling, gharar), jangankan pelaku ekonomi, pemberi kebijakan ekonomi, yakni pemerintahpun terkadang banyak mempertontonkan perilaku yang tidak menjunjung nilai-nilai syariah dan keadilan dalam berekonomi. Sedangkan infrastruktur ekonomi konvensional dari perbankan, birokrasi sampai dengan para pelakunya telah terbiasa berhadapan dan mempertontonkan kolusi, korupsi dan nepotisme yang sangat mengakar dan ter-sistem. Tentu saja untuk mengubah orientasi ekonomi syariah dan keadilan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Terlebih jika kita kaitkan lagi dengan diperlukannya perubahan perilaku SDM yang membutuhkan satu generasi (kira-kira 25 tahun). Karenanya terbayanglah paling tidak untuk jangka waktu lima tahun mendatang adalah kondisi yang sangat berat baik bagi faktor-faktor internal apalagi menghadapi faktor eksternal. Dengan masuknya era perdagangan bebas, maka para pemain asing siap seperti raksasa untuk mencaplok resources kita, ibarat orang yang masih sakit sudah diwajibkan untuk maju kemedan pertempuran yang sangat hebat dengan tuntutan fisik yang prima.

Karena itu NAHDLATUL WATHAN mau tidak mau, suka tidak suka harus mempersiapkan diri dalam menghadapinya, jika tidak ingin menjadi penonton di daerah dan di desa sendiri, atau malah jika lebih buruk, untuk tidak menjadi resources yang dieksploitasi oleh pemain asing. Dengan makin singkatnya waktu dibandingkan tujuan yang hendak dicapai, maka diperlukan langkah konkrit dan jeli dengan menyesuaikannya dengan tantangan, peluang, hambatan dan ancaman yang telah menghampiri.

Yang dengannya, gerakan pemberdayaan ekonomi syariah yang dipersiapkan untuk menjadikan NAHDLATUL WATHAN sebagai kekuatan ekonomi daerah, khususnya Propinsi NTB tidak saja disesuaikan dengan karakter dan institusi NAHDLATUL WATHAN dengan semangat “Pokoknya NW, Pokok NW Iman dan Taqwa” tapi juga dengan perkembangan konsep-konsep dan tantangan ekonomi syariah dari dalam dan diluar sebagaimana era perdagangan bebas. Ini berarti bahwa waktu adalah salah satu faktor yang akan sangat menentukan dalam berbagai perencanaan pemberdayaan ekonomi syariah, disamping faktor-faktor lain tentunya.

Sehingga untuk mencapai visi, misi dan tujuan NAHDLATUL WATHAN dalam bidang pemberdayaan ekonomi syariah, pada tahap-tahap awal ini diperlukan langkah-langkah strategis dan tidak konvensional sebagaimana yang sudah lewat. Saya rasa quick yielding, juga membutuhkan lembaga, institusi baru dalam tubuh NAHDLATUL WATHAN, permodalan relatif dapat terjangkau, berskala kecil menengah dan memiliki efek snow ball yang besar atau berdampak makro. Suatu cara kerja yang sangat mungkin untuk didapatkan.

Dalam uraian berikutnya, saya akan mencoba suatu alternative langkah, tahapan atau fase untuk merumuskan cita-cita mulia tersebut dengan meminjam konsep-konsep kekinian tentang institusi dan lembaga serta instrumen ekonomi syariah, selanjutnya akan dirumuskan bentuk konkrit dari apa yang dirumuskan tersebut melalui jaringan NAHDLATUL WATHAN.

B. TUJUAN

Hasil akhir yang ingin dicapai adalah tergalangnya potensi ekonomi syariah masyarakat desa, khusunya di Propinsi NTB dalam jaringan NAHDLATUL WATHAN baik secara internal, kemitraan, maupun bekerja sama dengan pihak luar, yang bersifat produktif dan mampu memberikan kesempatan berusaha yang pada gilirannya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa pada khususnya dan masyarakat NTB secara keseluruhan. Ini berarti NAHDLATUL WATHAN telah memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi syariah masyarakat desa.

Dengan tolak ukur di internal NAHDLATUL WATHAN, yakni: pertama, kesejahteraan masyarakat desa meningkat dengan beberapa indikator yakni, daya beli lebih tinggi, fasilitas infrastruktur meningkat, kesempatan berusaha meningkat, artinya mampu sebagai pelaku ekonomi kecil/mikro dan menengah (UKM dan UMKM) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kedua, kegiatan usaha mampu meningkatkan kualitas pelayanan, SDM, fasilitas akan kebutuhan pembiayaan yang lebih besar, pengembangan sumber pendanaan dan atau pola mobilisasi dana agar mampu bertahan dan tetap eksis berperan dalam pemberdayaan ekonomi syariah masyarakat kecil (desa). Ketiga, perkuatan pembiayaan NAHDLATUL WATHAN dalam dua bidang yakni iuran (donasi) yang dapat berupa zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta hasil usaha.

Untuk menjadikan NAHDLATUL WATHAN memiliki kekuatan ekonomi syariah, maka semua potensi harus dirangkai menjadi suatu institusi ekonomi syariah dalam satu garis koorfinatif dan bersifat ter-sistem. Menurut Dawam Raharjo (2000), ada dua komponen besar yang menjadi dasar penyusunan jaringan ekonomi, tidak terkecuali ekonomi syariah, yakni:

Pertama, adalah potensi pasar yang luar biasa besar dari kebutuhan individual sampai kebutuhan-kebutuhan yang mensuplai lembaga dalam lingkungan NAHDLATUL WATHAN, yang saat ini masih dalam tahap pembentukan pasar (semoga) dan belum jelas serta terpisah-pisah. Untuk menjadi kekuatan ekonomi syariah, bukan hanya sekedar objek ekonomi syariah, maka diperlukan penyatuan pasar-pasar yang terpisah itu. Hanya saja pekerjaan ini tentu tidak mudah, mengingat proses berdirinya institusi, lembaga usaha. Idealnya, sebuah cabang atau ranting baru dapat diresmikan secara organisatoris dan merupakan bagian dari NAHDLATUL WATHAN haruslah memiliki amal usaha, artinya mereka sendiri yang mendirikan usaha itu tanpa banyak campur tangan NAHDLATUL WATHAN. Dampak positifnya adalah timbulnya iklim otonomi yag kuat di cabang-cabang NAHDLATUL WATHAN dan tentu saja perkembangan usaha ekonomi syariah akan sangat pesat, namun sisi negatifnya adalah adanya tingkat kesulitan yang tinggi yang berbentuk resistensi pada saat dijadikan satu pasar yang terintegrasi.

Kedua, kegiatan-kegiatan usaha, produksi anggota/simpatisan, baik yang bernaung dalam NAHDLATUL WATHAN maupun kegiatan ekonomi syariah yang dijalankan secara pribadi para anggota/simpatisannya kemungkinan besar juga dapat diintegrasikan.

Karakteristik keorganisasian NAHDLATUL WATHAN tentu juga akan mengembangan ekonomi syariah secara parsial dalam suatu cabang, meskipun dalam bidang yang sama. Namun terkadang hal ini juga dapat membawa implikasi kendala sulitnya mensinergikan kegiatan-kegiatan ekonomi syariah dalam NAHDLATUL WATHAN juga.

Walaupun pada akhirnya diharapkan, NAHDLATUL WATHAN dapat menjadi pelaku ekonomi syariah yang kuat dan ikut menentukan kemana konsep dan praktek perekonomian syariah harus dibawa, namun mengingat usaha yang masih baru dirintis dan ditumbuhkembangkan, disamping arus perdagangan bebas yang sudah di depan mata, maka rasanya NAHDLATUL WATHAN tidak punya laternatif lain kecuali memperkuat jaringan dan jaringan pasarnya untuk menghadapi berbagai persoalan ekonomi da tantangan ekonomi syariah dan jaringannya ke depan.

Potensi pasar juga sangat dimiliki oleh NAHDLATUL WATHAN dan potensi pasar itu akan sangat cepat disentuh, ketika NAHDLATUL WATHAN secara langsung turun ke desa-desa, dengan tidak melupakan aspek makro ekonomi syariah tentunya, namun tidak dengan pola broker bagi para produsen, karena hal ini tidak akan mengubah atau meningkatkan nilai transaksi bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam jaringan NAHDLATUL WATHAN.

Jaringan ekonomi syariah, saya rasa, adalah merupakan salah satu jawaban yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan pasar, pengembangan loyalitas jaringan, disamping pemberdayaan masyarakat secara umum, disamping sebagai salah satu sarana NAHDLATUL WATHAN untuk mewujudkan visi pemberdayaannya dalam aspek perekonomian syariah.

C. SINTESA MODEL DAN INSTITUSIONAL JARINGAN EKONOMI SYARIAH MASYARAKAT DESA

Jaringan ekonomi syariah (Islamic Economic Networking) dapat kita definisikan sebagai suatu infrastruktur yang menyatukan potensi-potensi dalam jaringan ekonomi syariah NAHDLATUL WATHAN baik menyangkut potensinya sebagai pasar, produsen yang dapat secara bersama-sama atau sebagian bertransaksi secara internal maupun eksternal dengan pelaku ekonomi syariah yang lain dalam masyarakat desa.

Modal awal dari pembentukan jaringan ekonomi syariah masyarakat desa adalah kantor kepengurusan untuk institusi ekonomi syariah yang akan dibangun dan tersebar diseluruh desa dalam jaringan NAHDLATUL WATHAN di kabupaten/kota di Propinsi NTB. Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya bahwa otonomi ekonomi syariah (jika kita anggap ada dan baru berkembang) yang melekat dalam keorganisasian jaringan NAHDLATUL WATHAN terkadang masih merupakan kesulitan tersendiri untuk merekatkannya kedalam jaringan ekonomi syariah masyarakat pedesaan secara utuh. Untuk hal ini, maka diperlukan beberapa tahapan pendekatan hingga terbentuklah jaringan ekonomi syariah masyarakat desa yang dibutuhkan.

Untuk dapat menjadi jaringan ekonomi syariah yang reliable maka aksesibilitas informasi, manfaat yang terasa dan biaya transaksi yang murah merupakan karakter yang harus ada didalamnya. Infrastruktur pendukung yang ada dan jaringan distribusi yang dapat dilakukan cukup memadai untuk dikombinasikan dengan jaringan institusi NAHDLATUL WATHAN. Hanya saja yang perlu disadari bahwa infrastruktur ini ibarat “jalan raya”, sehingga utilisasinya tergantung dari penggunanya artinya tidak sedikit pengguna infrastruktur ini yang akhirnya frustasi karena tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang dibayangkan.

Beberapa komponen dari jaringan ekonomi syariah masyarakat desa ini adalah, pertama meliputi, data base. Ini merupakan titik-titik yang perlu dirangkai oleh jaringan, yakni anggota/simpatisan. Maka keberadaan data base ini menjadi penting, tanpa ada klaim-klaim yang tidak perlu tanpa disertai dengan data base, berapa sebenarnya anggota/simpatisan NAHDLATUL WATHAN dalam sebuah jaringan, misalnya dalam satu desa, dalam satu ranting, dalam satu cabang. Karena itu, hal ini perlu diriilkan, berapa sebenarnya besar jaringan ekonomi syariah NAHDLATUL WATHAN dalam suatu jaringan cabang, ranting hingga kedesa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi, yakni dengan cara pendataan ulang. Dan selanjutnya membangun koneksitas yang aktif dengan anggota/simpatisan yang terdaftar.

Kedua, design gate way network, yakni berupa titik-titik terluar komunikasi jaringan tersebut dengan anggota/simpatisan (sebagai bagian paling dasar jaringan) dan pihak terkait, yang meliputi, produsen, pasar, lembaga keuangan syariah, konsultan, supplier, dan lainnya. Dalam disain ini, kemampuan berkoordinasi yang telah dimiliki oleh NAHDLATUL WATHAN akan sangat diperhitungkan. Jika diperlukan untuk mencapai tingkat keefektifan koordinasi harus keluar sampai ke tingkat desa-desa, maka hal itulah yang akan menjadi titik terluar jaringan. Juga tidak luput kesiapan NAHDLATUL WATHAN untuk menyesuaikan dengan infrastruktur komunikasi yang akan digunakan, misalnya handphone, internet dan atau yang lainnya. Disisi lain, jika kita kaitkan dengan utilisasi, titik-titik terluar yang bersinggungan dengan pihak luar harus didesain dengan strategis. Untuk beberapa kepentingan terpusat digunakan satu titik jaringan, untuk kepentingan kelompok dalam jaringan dirancang sistem gate way sendiri atau untuk kepentingan spesifik cabang jaringan NAHDLATUL WATHAN. Hal ini misalnya terkait dengan jaringan keorganisasian NAHDLATUL WATHAN dan kegiatan-kegiatan usaha syariah-nya.

Ketiga, infrastruktur yang digunakan. Sebagai suatu infrastruktur ekonomi syariah, jaringan ini akan memiliki sub infrastruktur sebagai “jalur” komunikasi atau sebagai pembuluh darah jika berada dalam tubuh manusia. Sebagai alternative misalnya distributor (untuk barang dan jasa) berjaringan lokal dan nasional dan jaringan kerja NAHDLATUL WATHAN.

Keempat, utilisasi jaringan. Hal ini juga dapat disetarakan sebagai kelompok tujuan, mengapa diperlukan atau dibentuk jaringan ekonomi syariah yakni guna peningkatan value transaksi anggota/simpatisan dan masyarakat desa khususnya, penyaluran potensi produksi barang dan jasa, channeling cash flow, dan komunikasi organisasi.

Kelima, penggerak dari network yang merupakan jantung dari jaringan ini, yang terkait dengan siapa atau apa bentuk yang akan merupakan titik koneksi dalam jaringan dan apa yang harus diusahakan atau dilakukan agar jaringan ini menjadi jaringan yang hidup dan bukan hanya sekedar data base, klaim-klaim atau daftar nama saja. Teknis komunikasi, cara kerja, respon standar dari sebuah impuls informasi menjadi beberapa hal yang penting dalam hal ini.

Keenam, asumsi atau target awal size jaringan. Karena jaringan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi syariah masyarakat desa ini merupakan suatu rencana atau suatu tujuan maka perlu disadari bahwa ukuran awalnya adalah berbentuk suatu jaringan yang telah dapat memenuhi suatu “skala” tertentu untuk dapat berperan secara efektif. Bisa saja ukuran itu hanya dalam lingkup satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, atau satu propinsi, dengan satu juta anggota/simpatisan atau lebih, karena perlu disadari bahwa kerangka itu setidaknya telah dapat menciptakan bargaining position kepada produsen misalnya.

Dan sekaligus sebagai tahapan untuk membiasakan anggota/simpatisan, membuktikan bahwa hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus masyarakat desa, juga untuk uji coba dalam rangka penyempurnaan jaringan itu sendiri.

Semua uraian tersebut di atas, akan coba diuraikan lebih deskriptif dalam tahapan-tahapan pencapaian atau terbentuknya jaringan ekonomi syariah masyarakat desa.

D. FASE PEMBENTUKAN JARINGAN EKONOMI SYARIAH MASYARAKAT DESA

Di fase ini, sebaiknya dapat dicapai dalam kurun waktu dua tahun mendatang. Dalam tahapan ini, fokus bagaimana jaringan ini terbentuk, meningkatkan aksesibilitas anggota/simpatisan di dalam jaringan baik dalam mencari informasi maupun menerima informasi dan membiasakan anggota/simpatisan untuk akrab dengan jaringan yang terbentuk.

Dibutuhkan sosialisasi yang intensif kepada para anggota/simpatisan untuk menyadarkan akan perlunya jaringan ekonomi syariah masyarakat desa ini. Karena itu diperlukan suatu “program antara” untuk membentuk jaringan ini, namun pada saat yang bersamaan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa, anggota/simpatisan NAHDLATUL WATHAN.

Program antara ini berperan dalam pembentukan jaringan ekonomi syariah masyarakat desa dan menghidupkannya, sehingga program antara itu harus bersifat:

1. Merangkai

Adalah merangkai anggota/simpatisan NAHDLATUL WATHAN dan masyarakat desa menjadi satu sehingga informasi dapat langsung mencapai anggota/simpatisan dan masyarakat desa dan sebaliknya anggota/simpatisan dan masyarakat desa dapat menyampaikan informasi ke NAHDLATUL WATHAN secara terintegrasi, seperti kebutuhan akan consumer goods yang digunakan sehari-hari oleh anggota/simpatisan dan masyarakat.

Kombinasi dengan infrastruktur distribusi barang dan jasa dalam jaringan ini juga harus dibentuk. Output fisik dari fungsi ini adalah terbentuknya data base anggota/simpatisan yang dapat diakses secara mudah oleh anggota/simpatisan maupun organisasi. Dimana data base ini harus selalu up to date dan mampu menjadi gate way anggota/simpatisan untuk bargaining position dengan pihak yang berkepentingan.

2. Memberi manfaat langsung kepada anggota/simpatisan dan masyarakat desa.

Karena pada tahap ini manfaat jaringan tersebut belum dapat diutilisasi secara optimal, dikarenakan potensi yang terangkai baik anggota/simpatisan atau kegiatan usaha sebagai konsumen belum seluruhnya dan atau diperlukan proses sosialisasi internal mengenai keberadaan jaringan ini, maka program ini harus memberikan manfaat instant ke anggota/simpatisan dan masyarakat desa.

Dengan menjual potensi NAHDLATUL WATHAN terutama kuantitas anggota/simpatisan, telah dapat memberikan daya tawar untuk jenis produk dan jasa tertentu. Yang dipilih produk yang bersifat melayani, sehingga anggota/simpatisan dan masyarakat desa merasakan manfaat sebagai bagian dari NAHDLATUL WATHAN dibandingkan jika manfaat tersebut tidak didapatkan sebagai transaksi secara individual murni

3. Menciptakan dana untuk dapat mulai membangun aktivitas produktif atau menstimulus aktivitas ekonomi syariah masyarakat desa

Perlu dilakukan program kerja yang “mulai” menghidupkan jaringan terutama aktivitas ekonomi syariah sekaligus juga memberikan suatu pembuktian yang dapat memacu anggota/simpatisan dan masyarakat desa untuk menyadari bahwa menjadi satu dalam suatu jaringan ekonomi syariah adalah kekuatan yang luar biasa dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang nyata.

Caranya adalah dengan memobilisasi dana (yang relatif kecil per anggota/simpatisan dan masyarakat desa) dan dialokasikan ke aktivitas produktif melalui jaringan kepengurusan NAHDLATUL WATHAN.

4. Memperkuat pembiayaan NAHDLATUL WATHAN

Konsekuensi sekaligus tolak ukur dari terbentuknya jaringan ini bisa dilihat dari penyaluran iuran anggota/simpatisan dan masyarakat desa melalui jaringan yang terbentuk. Tentu saja hal ini mengakibatkan perkuatan pembiayaan NAHDLATUL WATHAN.

Sebagai ilustrasi, andaikan jaringan yang terbentuk dengan beberapa juta anggota/simpatisan dan masyarakat desa, sudah merupakan daya tawar yang cukup kuat, misalnya saja dari kurang lebih empat juta penduduk Propinsi NTB, ambil saja tiga juta sekian, menyalurkan kebutuhannya sehari-hari melalui jaringan ini, misalkan hanya Rp.30.000,- saja sebulan maka nilai pembelanjaan adalah 1,08 Triliun setahun. Kenapa hypermarket bisa memberikan harga yang sangat bersaing dibandingkan dengan toko-toko kecil, itu karena mereka dapat menghilangkan biaya distribusi, biaya marketing dan biaya produksi dari produsen, juga disisi lain meningkatkan efesiensi omset dari mereka dengan transaksi sekala besar.

Ilustrasi kedua, misalnya di Propinsi NTB NAHDLATUL WATHAN telah memiliki “BPRS Desa”, jika 3 juta saja anggota/simpatisan NAHDLATUL WATHAN dan masyarakat desa menabung untuk naik haji sampai nantinya terkumpul 25 juta (biaya naik haji), selama menabung mendapatkan bagi hasil 8% setahun (misalkan sama dengan bunga tabungan) uang yang terkumpul 5 Triliun, maka melalui mekanisme pengelolaan dan rekayasa keuangan atau financial engeneering melalui kombinasi investasi financial market, capital market dan sector riili tingkat return sebesar rata-rata 20% pertahun dapat mencapai 1 Triliun lebih.

Hasil dari perhitungan itu adalah bentuk bagi hasil penabung dialokasikan 400 Milyar, sedangkan 600 Milyar sisanya jika untuk haji secara gratis maka 30.000 orang tiap tahun dapat diberangkatkan. Bagaimana kalau nilai tabungan tiap orang 10 juta, maka jumlah yang diberangkatkan adalah 300.000 orang atau sama dengan quota haji Indonesia!!!

Penetapan mekanisme di atas perlu mempertimbangkan kesiapan dari NAHDLATUL WATHAN beserta seluruh anggota/simpatisannya, untuk itu perlu juga dilakukan leveling dalam jaringan NAHDLATUL WATHAN untuk infrastruktur komunikasinya dengan mengkatagorikan sesuai dengan kesiapan NAHDLATUL WATHAN.

Ini merupakan gambaran awal saja, karena pada tahap ini, yang paling penting adalah terbentuknya data base yang up to date dan memiliki akses informasi dan respon terhadap informasi tersebut yang baik, baik dari anggota/simpatisan dan masyarakat desa ke jaringan maupun sebaliknya. Sehingga jaringan cabang NAHDLATUL WATHAN harus dapat mengakses data base dan mulai menggunakan untuk mendata potensi baik sebagai pasar maupun potensi ekonomi syariah yang ada.

E. FASE PEMANFAATAN POTENSI INTERNAL DENGAN JARINGAN EKONOMI SYARIAH

Fase ini diharapkan optimal dalam lima tahun mendatang. Pada tahap ini kebutuhan individual anggota/simpatisan, masyarakat desa, institusi di lingkungan NAHDLATUL WATHAN dan potensi ekonomi syariah telah terdata dengan baik dan gate way baik jaringan ditingkat pusat dan daerah telah terbentuk. Dan siap untuk melakukan transaksi ekonomi syariah dengan eksternal terutama produsen. Transaksi pada fase ini harus dapat dilakukan oleh sistem dan tidak terlalu tergantung dengan manusia (online).

Titik temu antara NAHDLATUL WATHAN dan produsen berhadapan langsung melalui titik gate way dalam jaringan ekonomi syariah dengan transaksi berskala besar. Sehingga tidak mustahil mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada di toko-toko umum. Mekanisme ini dikenal dengan sistem business provider.

Selain itu, pada tahap ini, mulai bisa dilakukan pengembangan sektor riil, terutama untuk produsen penyedia barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan anggota/simpatisan dan masyarakat desa. Pada awalnya dimulai dengan kepemilikan, yakni dengan meminta produsen untuk ber-profit sharing (bagi hasil) dengan NAHDLATUL WATHAN atau memberikan share untuk dapat bertransaksi di jaringan ekonomi syariah NAHDLATUL WATHAN.

Dari sini, transfer knowledge bisa dilakukan dan membudayakan business sense syariah pada anggota/simpatisan dan masyarakat desa. Baru secara bertahap anggota/simpatisan NAHDLATUL WATHAN dan masyarakat desa dapat membangun industri sendiri (baik barang maupun jasa). Hal-hal ini, tidak berarti harus selalu demikian, untuk bidang yang dilingkungan NAHDLATUL WATHAN telah ada, pengembangan skala produksi bisa langsung dilakukan.

Pola ini terkadang diperlukan karena beberapa industri memiliki entry barrier yang tinggi, bisa karena telah terjadi oligopoli, tingkat efisiensi yang susah disaingi oleh pendatang baru atau juga karena kebutuhan dana investasi yang sedemikian besar.

Output dari tahapan ini adalah peningkatan kekuatan ekonomi syariah NAHDLATUL WATHAN secara signifikan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi syariah yang produktif melalui kepemilikan industri yang terkait dengan kebutuhan NAHDLATUL WATHAN. Tentu manfaat sebagai pasar yang memiliki daya tawar tinggi selalu melekat.

F. FASE PEMANFAATAN OPTIMAL POTENSI SUMBER DAYA EKSTERN UNTUK MEMPERKUAT JARINGAN EKONOMI SYARIAH

Pada tahap ini NAHDLATUL WATHAN telah melakukan aktivitas bisnis syariah secara umum, tidak hanya kekuatan dari demand (jaminan pasar) dan potensi yang telah tersinergikan secara terstruktur.

Dengan melalui fase di atas maka NAHDLATUL WATHAN seharusnya telah menjadi organisasi sosial, dakwah keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki sumber-sumber dana produktif yang besar dan SDM ekonomi syariah yang telah memadai untuk melakukan pengembangan bisnis secara mandiri ke pihak luar. Bisa dibayangkan betapa dasyatnya suatu industri yang memiliki buffer market juga ditambah dengan pasar jaringan umum diluar lingkungan NAHDLATUL WATHAN.

Yang juga tidak boleh dilupakan dalam tahapan-tahapan ini adalah pengaturan badan-badan usaha milik NAHDLATUL WATHAN, terutama pada bentuk kepemilikan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada integrasi unit-unit tersebut pada jaringan ekonomi syariah yang ada.

Pada fase ini, jaringan ekonomi syariah masyarakat desa dan NAHDLATUL WATHAN telah ter-utilisasi secara optimal berbentuk multi layer, pertama, sebagai infrastruktur untuk meningkatkan nilai transaksi pembelian (sisi pemakai), kedua, sebagai infrastruktur potensi produksi barang dan jasa (sisi produsen), ketiga, sebagai chennelling cash flow kepada potensi ekonomi syariah NAHDLATUL WATHAN (sisi produsen), keempat, sebagai jalur komunikasi NAHDLATUL WATHAN.

G. INTEGRASI JARINGAN EKONOMI SYARIAH SEBAGAI TAHAPAN MEWUJUDKAN VISI DAN ARAH EKONOMI DAERAH

Sebagai organisasi besar bagian dari masyarakat di Propinsi NTB, NAHDLATUL WATHAN mencoba untuk berperan seaktif mungkin dalam ikut menata ulang perekonomian daerah dan nasional, melalui program kerja NAHDLATUL WATHAN dalam bidang ekonomi syariah yang bersifat kedaerahan.

Program kerja ini diawali dengan terbentuknya jaringan ekonomi syariah ditiap-tiap daerah di Indonesia yang merupakan jaringan NAHDLATUL WATHAN. Suatu rencana yang mulia dan harus dicapai dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja sukses, dukungan NAHDLATUL WATHAN dan kesadaran anggota/simpatisan dan masyarakat daerah secara umum maka tujuan mulia tersebut akan tercapai.

Dalam suatu kutipan Think Big, Start Small, Act Now! Sangat pas sebagai gambaran bagaimana rencana kerja tersebut akan dijalankan. Dalam kesempatan ini akan dicoba apa yang telah disumbang pikir di atas mengenai revitalisasi gerakan ekonomi syariah masyarakat.

Program kerja ini akan terdiri dari: pendirian BPRS desa, pengembangan sektor riil, penguasaan pasar, perkuatan pembiayaan organisasi. Sebenarnya beberapa program kerja ini merupakan satu kesatuan dan saling berkelindan satu dengan yang lain. Namun untuk memperjelas masing-masing program kerja tersebut akan diuraikan secukupnya berikut ini.

Untuk pendirian BPRS desa yang merupakan inti dari beberapa program kerja turunan berikutnya. Yakni bahwa BPRS desa inilah yang akan digunakan untuk channeling dana yang terkumpul, kemudian akan disalurkan atau diinvestasikan dan dioptimalkan melalui lembaga-lembaga keuangan syariah mikro kecil seperti BMT-BMT (Baitul Maal wa At Tamwil) dan atau koperasi juga akan dioptimalkan melalui lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan BPRS desa ini selain untuk channeling juga untuk menghimpun dana sekaligus untuk entry point dana-dana luar ke dalam NAHDLATUL WATHAN.

Berikutnya yakni pengembangan sektor riil. Pengembangan unit usaha-usaha baik yang telah dimiliki NAHDLATUL WATHAN dengan menggunakan mobilisasi dana yang terkumpul juga membangun profit center baru yang dimiliki langsung oleh NAHDLATUL WATHAN.

Diutamakan bidang usaha yang dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan peluang usaha dilingkungan NAHDLATUL WATHAN yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan diharapkan memenuhi salah satu kriteria yakni berskala nasional, transfer penguasaan manajemen yang mudah dan handal.

Penguasaan pasar. Pada bagian ini lebih pada menjual potensi yang dimiliki dilingkungan NAHDLATUL WATHAN, sehingga dapat dibentuk trading company, ekspor. Pengelolaan asset yang dimiliki NAHDLATUL WATHAN untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang bisa ditawarkan kepada pihak luar.

Perkuatan pembiayaan organisasi. Semua program kerja tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung dalam perkuatan pembiayaan NAHDLATUL WATHAN. Yang langsung dapat berupa iuran anggota/simpatisan dan melalui mobilisasi dana serta meningkatnya kesejahteraan anggota/simpatisan melalui peningkatan nilai uang dalam jaringan ekonomi syariah yang terbentuk dan peluang usaha yang terjadi serta multiply effect kegiatan-kegiatan ekonomi syariah tersebut.

VISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2011-06-01T02:36:00.000-07:00

A. DASAR PEMIKIRAN

Sudah banyak keluhan bahkan yang bernada kecaman dari masyarakat desa yang mempertanyakan bahwa mengapa pembangunan di daerah-daerah hanya mencakup pembangunan dan dipusatkan di pusat ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan saja, mengapa sedikit bahkan ada yang tidak ada sama sekali pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan? Hal ini juga setidaknya diakibatkan oleh kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan ke desa-desa, yang dengannya banyak mengakibatkan adanya desa-desa terpencil dan terisolasi. Selain itu dari aspek ekonomi, terkesan bahwa pedesaan hanya sebagai lahan ‘pariwisata warga kota’ atau hanya sebagai pemasok kepentingan dan kebutuhan pokok warga kota saja. Meskipun secara sepintas lalu pengaruh dan keadaan tersebut kurang mendapat perhatian namun hal tersebut justru akan sangat menggugah rasa keadilan kita, jika disatu sisi akan pemerataan ekonomi dan pembangunan, disisi lain kesempatan untuk turut menikmati hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Tidak heran jika keadaan tersebut turut menciptakan adanya pengangguran, banyaknya TKI dari desa dan urbanisasi masyarakat desa dalam jumlah yang tidak sedikit.[1]

Disisi lain, saat ini kita menyaksikan ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. Yang kaya makin kaya dan yang lemah, miskin makin termarginalkan, jangankan pelaku ekonomi, pemberi kebijakan ekonomi, yakni pemerintahpun terkadang banyak mempertontonkan perilaku yang tidak menjunjung nilai-nilai keadilan dalam berekonomi.[2] Sedangkan infrastruktur ekonomi dari perbankan, birokrasi sampai dengan para pelakunya telah terbiasa berhadapan dan mempertontonkan kolusi, korupsi dan nepotisme yang sangat mengakar dan ter-sistem. Tentu saja untuk mengubah orientasi ekonomi kerakyatan dan keadilan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Terlebih jika kita kaitkan lagi dengan diperlukannya perubahan perilaku SDM yang membutuhkan satu generasi (kira-kira 25 tahun). Karenanya terbayanglah paling tidak untuk jangka waktu lima tahun mendatang adalah kondisi yang sangat berat baik bagi faktor-faktor internal apalagi menghadapi faktor eksternal. Dengan masuknya era perdagangan bebas, maka para pemain asing siap seperti raksasa untuk mencaplok resources kita, ibarat orang yang masih sakit sudah diwajibkan untuk maju kemedan pertempuran yang sangat hebat dengan tuntutan fisik yang prima.[3]

Di Indonesia, ada pegeseran menarik dalam hal wacana, paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan desa terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang.[4] Kini, dalam konteks reformasi, demokratisasi dan desentralisasi, wacana pemberdayaan mempunyai gaung luas dan popular.

Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat. Pemberdayaan sebenarnya merupakan sebuah alternatif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang developmentalisme (modernisasi). Saya meyakini bahwa antara pembangunan (lama) dan pemberdayaan (baru) mempunyai cara pandang dan keyakinan yang berbeda, dan itu telah saya kaji.[5]

Pada intinya, paradigma lama (pembangunan) lebih berorientasi pada negara dan modal sementara paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif.[6] Modal adalah segala-galanya yang harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal (local wisdom).[7]

B. KONSEP DAN ARAH PEMBERDAYAAN

Tidak ada sebuah pengertian maupun model tunggal pemberdayaan masyarakat, semuanya mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar (bargaining position) masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Saya memahami pemberdayaan (masyarakat desa) dengan beberapa cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given.[8] Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.[9]

Kedua, pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar (needs) masyarakat.[10] Banyak orang berargumen bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis seperti demokrasi, desentralisasi, good governance, otonomi daerah, masyarakat sipil, dan seterusnya. “Apa betul masyarakat desa butuh demokrasi dan otonomi desa? Saya terkadang sangat meyakini benar bahwa masyarakat desa hanya butuh pemenuhan sandang, pangan dan papan (SPP). Ini yang paling dasar. Terkadang, tidak ada gunanya bicara demokrasi kalau rakyat didesa-desa kita masih miskin”, demikian juga yang sering di tutur masyarakat desa ketika kita sering berinteraksi dan turun kedesa-desa. Pendapat ini masuk akal, tetapi sangat dangkal. Mungkin kebutuhan SPP itu akan selesai kalau terdapat uang yang banyak. Tetapi persoalannya, sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu sangat langka (scarcity) dan terbatas (constrain). Masyarakat tidak mudah bisa meng-akses pada sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan SPP. Karena itu, pemberdayaan adalah sebuah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah-tengah scarcity dan constrain sumberdaya. Bagaimanapun juga berbagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya terbatas dan langka, melainkan ada problem struktural (ketimpangan, eksploitasi, dominasi, hegemoni, dll) yang menimbulkan pembagian sumberdaya secara tidak merata. Dari sisi negara, dibutuhkan kebijakan dan program yang memadai, canggih, pro-poor untuk mengelola sumberdaya yang terbatas itu. Dari sisi masyarakat, seperti akan saya elaborasi kemudian, membutuhkan partisipasi (voice, akses, ownership dan kontrol) dalam proses kebijakan dan pengelolaan sumberdaya.

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal.[11] Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar (bargaining position), dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar. Hadirnya pihak luar (pemerintah, LSM, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.

Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif.[12]

Selanjutnya saya akan menampilkan pemetaan pemberdayaan dari dua sisi: dimensi (yang terbagi menjadi psikologis dan struktural) dan level (personal dan masyarakat). Pemberdayaan psikologis-personal berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu. Pemberdayaan struktural-personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya.[13]

Pemberdayaan psikologis-masyarakat berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong rotong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi akan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan pemberdayaan struktural-masyarakat berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.

Gagasan Ja’far Syekh Idris dan Khurshid Ahmad memberi contoh menarik. Idris menyejajarkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan dengan “ibadah kepada Tuhan” dan menggambarkannya sebagai tujuan eksistensi dan kehidupan manusia. Sedangkan Khurshid Ahmad menawarkan analisis yang konseptual dengan berpijak pada empat konsep yang berlandaskan filosofis yakni: tawhid (keesaan Allah), rububiyyah (pemberian Tuhan berupa makanan, kehidupan dan petunjuk menuju kesempurnaan), khalifah (peran sebagai wakil Tuhan dimuka bumi), dan tazkiyah (penyucian dan pertumbuhan). Karakteristik utama pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Islam mendorong Ahmad menentukan enam tujuan kebijakan pemberdayaan dan pembangunan dalam sebuah masyarakat (desa) yakni: sumber daya manusia, perluasan produksi, peningkatan kualitas kehidupan, pembangunan yang seimbang di barbagai wilayah, evolusi teknologi pribumi, pengurangan ketergantungan terhadap dunia luar, dan integrasi yang lebih besar di dunia dalam masyarakat.[14]

Gagasan paling umum selanjutnya yang menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat adalah fallah yang diterjemahkan secara bebas sebagai “kesejahteraan manusia”. Chapra misalnya, mengambarkan fallah sebagai tujuan mendasar masyarakat, konsep fallah menurutnya, menekankan “pentingnya persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi-politik, dan menuntut pemenuhan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual umat manusia”.[15] Selanjutnya Chapra menetapkan lima tindakan kebijakan yang diajukan bagi pemberdayaan yang disertai keadilan dan stabilitas, yakni: memberikan kenyamanan kepada masyarakat, mereduksi konsentrasi kekayaan, melakukan restrukturisasi ekonomi, keuangan dan menetapkan rencana kebijakan strategis.[16]

Kualitas pemberdayaan masyarakat dengan demikian akan didefinisikan oleh al-maqasid. Sesuai dengan hal ini maka ajaran agama (Islam) memberikan prioritas yang tinggi pada peningkatan spiritualisme, persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi-politik dalam daftar al-maqasid. Masalah sosial, politik dan ekonomi akan masih merupakan impian jika sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan melalui pemberantasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan umum, dan penurunan ketidakseimbangan pendapatan yang direalisasikan melalui pemberdayaan kemampuan individu, perluasan kesempatan kerja dan kemandirian.

Jika harus memilih, maka saya menganggap pemberdayaan dari sisi struktural-masyarakat merupakan arena pemberdayaan yang paling krusial.[17] Disini, bukan berarti pada aspek kultural masyarakat tidak krusial, namun lebih karena saya merasa yakin betul bahwa pemberdayaan tidak bisa hanya diletakkan pada kemampuan dan mental diri individu, tetapi harus diletakkan pada konteks relasi kekuasaan yang lebih besar, dimana setiap individu berada di dalamnya. Terkadang, dan ini yang sering terjadi bahwa realitas obyektif pemberdayaan merujuk pada kondisi struktural yang mempengaruhi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya di dalam masyarakat.

Kita juga dapat menyatakan bahwa realitas subyektif perubahan pada level individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif pemberdayaan: perubahan kondisi sosial. “Setiap individu tidak bisa mengembangkan kamampuan dirinya karena dalam masyarakat terjadi pembagian kerja yang semu, relasi yang subordinatif, dan ketimpangan sosial”, bahkan lebih tegas lagi bahwa pemberdayaan yang menekankan pada pencerahan dan emansipasi individu tidak cukup memadai memfasilitas pengembangan kondisi sosial alternatif. Sekali lagi saya tekankan bahwa hal ini juga tidak bermaksud untuk mengabaikan aspek kultural pemberdayaan masyarakatnya, yang sebenarnya bisa saja hal ini saling kait kelindan antara aspek struktural maupun kulturalnya dalam pemberdayaan masyarakat desa.[18]

Kelima, saya membuat tipologi pemberdayaan masyarakat desa (PMD) berdasarkan arena (pemerintahan dan pembangunan) serta aktor (negara dan masyarakat) yang diletakkan dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi desa. Kuadran I (pemerintahan dan negara) pada intinya hendak membawa negara lebih dekat ke masyarakat desa, dengan bingkai desentralisasi (otonomi) desa, demokratisasi desa, good governance desa dan capacity building pemerintahan desa. Kuadran II (negara dan pembangunan) berbicara tentang peran negara dalam pembangunan dan pelalayanan publik. Fokusnya adalah perubahan haluan pembangunan yang top down menuju bottom up, membuat pelayanan publik lebih berkualitas dan semakin dekat dengan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Kudran III (pemerintahan dan masyarakat desa) hendak mempromosikan partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintahan desa, termasuk penguatan BPD sebagai aktor masyarakat politik di desa. BPD diharapkan menjadi intermediary antara masyarakat dengan pemerintah desa yang mampu bekerja secara legitimate, partisipatif, dan bertanggungjawab. Kuadran IV (pembangunan dan masyarakat desa) terfokus pada civil society maupun pemberdayaan modal sosial dan institusi lokal, yang keduanya sebagai basis partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Tipologi bagan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat isu-isu pemberdayaan terkotak-kotak, melainkan semua kuadran tersebut harus dikembangkan secara sinergis dan simultan. Tetapi saya juga meyakini bahwa pemberdayaan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan (suistainable) harus ditopang secara kuat oleh kuadran IV (pembangunan dan masyarakat desa). Kuadran IV adalah pilar utama pemberdayaan yang akan memperkuat agenda pembaharuan pemerintahan dan pembangunan di level desa. Saya juga meyakini bahwa bahwa tipologi itu sangat berguna sebagai basis orientasi untuk kajian-kajian keilmuan, pengembangan kurikulum dan referensi bagi kebijakan pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

C. PILAR-PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA: SEBUAH TAWARAN

Setelah konsep dan arah pemberdayaan masyarakat desa diuraikan sebelumnya, maka dimulailah membangun pilar-pilar pendukung pemberdayaan. Sekali lagi perlu dipertegas, bahwa yang diuraikan ini adalah sebuah tawaran. Selanjutnya pembangunan pilar ini akan disesuaikan dengan jenis kewenangan yang ada. Satu pilar bisa saja sebagai pelaksana dari satu atau lebih kewenangan desa. Oleh karenanya perlu dikelompokkan kewenangan yang sejenis yang dapat disatukan. Pilar-pilar tersebut merupakan kelembagaan/organisasi yang harus ada didesa sebagai eksekutor bagi kewenangan desa tersebut. Bila dikaitkan dengan konsep good governance[19] yang berkembang akhir-akhir ini maka pilar tersebut dikelompokkan sesuai dengan yang tampak pada bagan di atas. Apapun sebutannya, yang pasti di desa ada lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, lembaga yang menjalankan fungsi ekonomi dan lembaga yang bukan menjalankan kedua fungsi di atas.

Revitalisasi Kelembagaan Di Desa

Setelah ketiga pilar tersebut disepakati, selanjutnya adalah bagaimana menata ketiga pilar tersebut agar dapat berinteraksi secara seimbang? Penataan dapat dimulai dengan pemerintahan desa. Kewenangan yang sejenis dan terkait dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dikelompokkan dalam pemerintah desa. Kewenangan yang terkait dengan pengawasan dan representasi masyarakat desa dikelompokkan dalam lembaga tersendiri sesuai dengan istilah lokal. Sementara kewenangan diluar fungsi pemerintahan dan berkaitan dengan perekonomian desa misalnya kewenangan desa dalam mengelola pasar desa dikelompokkan dalam lembaga pengelola pasar desa, dan lainnya. Lembaga ini disebut sebagai pelaku ekonomi desa.

Demikian juga dengan fungsi bukan diantara kedua fungsi yang telah diuraikan sebelumnya dimasukkan ke dalam kelembagaan sosial atau civil society. Penataan kelembagaan di desa dengan cara seperti ini akan menghilangkan ketergantungan lembaga tersebut terhadap instansi atau pihak pembentuknya. Kelembagaan desa dibangun bukan sebagai perpanjangan tangan pihak di luar desa untuk menjadi penyerta bagi program-programnya.[20] Tatkala program tersebut berakhir maka lembaga tersebut bagai berakar tumbuh dibatu, hidup segan mati tak mau. Ini tentu tidak kita harapkan.

Bila pemikiran ini diterima maka kita perlu meninjau kembali keberadaan kelompok tani, KUD, PKK, Pokmas IDT dll. Caranya dengan melihat adakah kewenangan desa untuk mengatur pertanian di desa? Kalau tidak ada untuk apa kelompok tani? Demikian juga adakah kewenangan desa untuk mengatur koperasi? Bukankah selama ini seluruh kewenangan pengaturan koperasi ada diinstansi vertikal di kabupaten, propinsi hingga pemerintah? Kalau ada, apa jenisnya? Maka dibutuhkan kelembagaan yang menjalankan fungsi koperasi tersebut. Demikian juga untuk kelembagaan di desa lainnya.

Ditiap elemen kelembagaan pembentuk ketiga pilar kelembagaan desa, mereka berhak mengatur struktur organisasinya, susunan personalia, mekanisme kerja, uraian tugas tiap anggotanya, hak dan kewajiban, pengembangan SDM dan jaringan kerja, sebagaimana layaknya konsep manajemen modern.[21] Disamping itu, organisasi ini juga berhak untuk menentukan tata cara pembentukannya, apa sebutannya, siapa anggotanya dan bagaimana proses pemilihan pemimpinnya. Pemerintahpun sebaiknya tidak mengatur hal tersebut namun pedoman yang mencerahkan agar masyarakat mampu melaksanakan hak-hak mereka perlu disusun. Namun tidak tertutup kemungkinan masyarakat berinisiatif membentuk lembaga mereka sendiri untuk mereka sendiri dan dikelola mereka sendiri bukan sebagai pelaksana sebagian dari kewenangan desa. Lembaga tersebut biasa kita kenal dengan organisasi sukarela atau organisasi partisipatif.

Membangun Sistem dan Mekanisme

Ketiga pilar bangunan desa tersebut haruslah direkatkan satu sama lain dengan hubungan dan mekanisme kerja yang disepakati bersama. Upaya-upaya untuk membangun perekat tersebut dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Untuk itu maka perlu kebiasaan musyawarah ini dilembagakan dalam berbagai forum musyawarah desa. Forum ini akan berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi yang berkaitan dengan pengaturan desa. Berbagai hasil musyawarah tersebut dapat ditetapkan dalam peraturan desa atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Kemudian perlulah berbagai peraturan desa yang menetapkan bagaimana perencanaan pembangunan desa diatur, bagaimana pertanggung jawaban dan transparansi tiap pilar desa ditegakkan, bagaimana memilih pemimpinnya, dan bagaimana membangun kemandirian ekonomi dan keuangan desa. Sementara pengaturan internal antar elemen pembentuk ketiga pilar di atas ditetapkan dalam forum rapat anggota atau sejenis.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kandungan kapital melalui revitalisasi kelembagaan desa, membangun sistem dan mekanisme kerja misalnya dapat difasilitasi pihak luar (aktor). Kegiatan ini lebih tepat disebut dengan pemberdayaan, yang dapat dirumuskan dalam bentuk pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, pemberdayaan psikologis dan pemberdayaan lainnya.

Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat Desa

Bila sistem dan mekanisme telah ditetapkan. Ibaratnya fondasi pilar direkatkan dalam satu kesatuan utuh bagaikan dinding, pintu, jendela atap dan ruang-ruang di dalamnya. Dengan begitu lengkaplah sudah desa yang baru (di-rekonstruksi). Namun bangunan desa ini ada untuk meningkatkan kesejahteraan penghuninya yaitu masyarakat desa. Masyarakat selaku pemilik dan tuan dari bangunan desa tersebut. Berfungsi tidaknya bangunan ini atau baik tidaknya kualitas bangunan tersebut dapat diukur dari sejauhmana bangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan penghuninya?

Pekerjaan selanjutnya adalah memfungsikan bangunan tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara praksis, arah dari fungsi-fungsi tersebut tercermin dalam rencana kerja desa baik rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka panjang (strategik) maupun rencana kerja tahunan, hal ini misalnya dapat diukur melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes).

Penyusunan rencana kerja desa ini digalang melalui forum musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Tiap pilar yang ada mendiskusikan rencana kerja mereka. Kemudian pilar-pilar yang telah dibangun menyesuaikan sumberdaya internalnya untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. Mungkin akan terjadi penyesuaian kembali atas stuktur organisasi, mekanisme kerja, uraian tugas hingga sistem konpensasi setelah ditetapkannya rencana kerja desa.

Hanya saja desa tetap merupakan subsistem dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dinamika desa juga sangat terkait dengan birokrasi di atas desa seperti kecamatan, kabupaten dan propinsi. Untuk itu perlu diatur hubungan antara desa dengan kecamatan dan hubungan kecamatan dengan kabupaten, serta hubungan kabupaten dengan propinsi. Hubungan tersebut lebih bersifat kesetaraan dalam kebersamaan pembangunan dan pemberdayaan.

Sekali lagi perlu ditekankan bahwa pada bagan di atas, model pola hubungan yang dibangun antara pilar satu dengan pilar yang lain adalah pola spiral sirkular dimana masing-masing pilar berhubungan dan saling mempererat secara simultan/sekaligus, sehingga satu pilar dengan pilar yang lain saling menguatkan/menunjang satu sama lain. Karena disadari tanpa hubungan tersebut visi pemberdayaan masyarakat desa tidak akan dapat memberikan guidance untuk pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, model pola hubungan spiral sirkular-lah yang dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk pemberdayaan masayarakat desa pada masa sekarang ini.

D. BEBERAPA AGENDA PEMBERDAYAAN

Dalam suatu kutipan Think Big, Start Small, Act Now! Sangat pas sebagai gambaran bagaimana agenda pemberdayaan masyarakat desa akan dijalankan. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba merumuskan beberapa agenda pemberdayaan dari apa yang telah disumbang pikir di atas menyangkut visi pemberdayaan masyarakat desa.

Agenda pemberdayaan ini akan terdiri dari tiga komponen utama yang memiliki hubungan sirkular dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Agenda pemberdayaan yang dirumuskan ini juga didasari pada tiga pilar pemberdayaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Revitalisasi Kelembagaan di Desa.

Beberapa agenda pemberdayaan yang akan dilakukan menyangkut hal ini yakni:

1. Penguatan regulasi yang terkait dengan pemerintahan, kelembagaan dan Badan Usaha Milik Desa.

2. Penguatan kapasitas dan kompetensi Aparat Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD).

3. Penguatan keuangan desa (Alokasi Dana Desa/ADD).

4. Penguatan kewenangan desa, terutama kewenangan yang bersifat mengatur untuk mengelola potensi/sumber daya desa desa.

5. Meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Melakukan upaya-upaya percepatan/akselerasi pembangunan pedesaan.

7. Mendorong pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, seperti LKMD/LPMD, PKK, Karang Taruna, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan RT/RW.

8. Mendorong dan menumbuhkembangkan keberadaan Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa.

9. Mendorong berfungsinya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

10. Mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD).

11. Penguatan program-program pengentasan/ penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, baik yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN/Urusan Bersama (UB).

Fungsi kelembagaan di desa pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Karena itu, revitalisasi dan reorientasi fungsi kelembagaan di desa terhadap pelayanan prima sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan upaya merubah sikap/mental masyarakat desa. Di samping itu, dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan, maka perlu upaya peningkatan kemampuan aparatur agar menjadi lembaga desa yang professional. Profesionalitas kelembagaan di desa diarahkan untuk melayani masyarakat desa, mengelola pembangunan desa dan memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat desa.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan etos kerja/kinerja aparatur desa, maka perlu adanya upaya peningkatan kesejahteraan melalui perlindungan/jaminan hak-hak pegawai dalam struktur kelembagaan desa, pemberian reward and punishment dan sebagainya, sehingga akan tercipta aparatur desa yang bebas KKN, bertanggungjawab, professional, produktif dan efisien. Dikembangkannya kepemimpinan yang dialogis/responsif di semua tingkatan, sehingga setiap pimpinan dapat mengayomi, adalah sesuatu yang sangat penting, dan menjadi sesuatu yang sangat urgen.

Agenda yang tidak kalah penting adalah revitalisasi pelaksanaan tiga agenda besar dalam penataan kelembagaan desa yang meliputi agenda intelektual, agenda manajerial dan agenda behaviour/attitude.
Hubungan yang proporsional antara eksekutif dengan legislative di tingkat desa adalah sangat penting, karena lembaga legislatif merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya hubungan yang harmonis dan koordinatif, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan efektif dan efisien dan kondusifitas desa tetap terjaga.

Membangun Sistem dan Mekanisme.

Beberapa agenda pemberdayaan yang akan dilakukan menyangkut hal ini yakni:

1. Mendukung keberlanjutan dan perluasan pertukaran berbagai gagasan dan pengalaman antar pihak di tengah keragaman situasi sosial-budaya-politik-ekonomi masyarakat desa setempat melalui forum kajian, pertemuan, lokakarya, dan publikasi.

2. Melakukan kajian isu-isu desa secara kolaboratif bersama aktor/fasilitator dan masyarakat desa, untuk mendorong proses perubahan sosial yang partisipatif dan demokratis.

3. Merancang cara-cara baru pemberdayaan desa sesuai dengan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat dan pengalaman parapihak yang terlibat.

4. Melakukan kajian dan advokasi kebijakan untuk mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang responsif terhadap desa.

5. Memperkuat efektivitas peran aktor/fasilitator untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa.

6. Mengembangkan prinsip kerjasama yang demokratis-partisipatoris, transparan dan akuntabel sebagai piranti dalam pengembangan profesionalisme kerja bagi para aktor/fasilitator dan pengembangan komitmen bagi para pendukung pemberdayaan masyarakat desa

Orientasi pada Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Beberapa agenda pemberdayaan yang akan dilakukan menyangkut hal ini yakni:

1. Memperkuat efektivitas dan nilai tambah substantif terhadap program-program yang dikembangkan oleh para aktor/fasilitator dan pemerintah baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, tindakan turun tangan (T3) maupun evaluasi.

2. Pendirian koperasi dalam wujud koperasi syariah (BMT/Baitul Maal wat Tamwil) di tiap-tiap desa sebagai penggerak roda perekonomian di tiap-tiap desa.

3. Pendirian BPRS desa. BPRS desa inilah yang akan digunakan untuk channeling dana yang terkumpul, kemudian akan disalurkan atau diinvestasikan dan dioptimalkan melalui lembaga-lembaga keuangan mikro kecil seperti BMT-BMT (Baitul Maal wa At Tamwil) dan atau koperasi ditiap-tiap desa, juga akan dioptimalkan melalui lembaga keuangan syariah dan non keuangan syariah. Lembaga keuangan BPRS desa ini selain untuk channeling juga untuk menghimpun dana sekaligus untuk entry point dana-dana luar ke dalam desa.

4. Pengembangan sektor riil yang ada di tiap-tiap desa, dilakukan dengan menggunakan mobilisasi dana yang terkumpul dari koperasi maupun BPRS desa, juga dilakukan dengan membangun profit center baru yang dimiliki langsung oleh masing-masing desa. Diutamakan bidang usaha yang dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan peluang usaha di masing-masing desa dan diharapkan memenuhi salah satu kriteria yakni berskala nasional, transfer penguasaan manajemen yang mudah dan handal.

5. Penguasaan pasar. Pada bagian ini lebih pada menjual potensi yang dimiliki di masing-masing desa, sehingga dapat dibentuk trading company, ekspor. Pengelolaan asset yang dimiliki masing-masing desa untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang bisa ditawarkan kepada pihak luar.

6. Perkuatan pembiayaan desa. Semua agenda kerja-kerja tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung dalam perkuatan pembiayaan masing-masing desa. Yang langsung dapat berupa iuran anggota dan melalui mobilisasi dana pada koperasi/BMT dan atau BPRS desa, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai uang dalam jaringan ekonomi desa yang terbentuk dan peluang usaha yang terjadi serta multiply effect kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut kebidang-bidang lainnya.

E. TUGAS-TUGAS PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “small is beautiful” (kecil itu indah), bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Jika konsep pembinaan cenderung mengabaikan prinsip kearifan semua orang, dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain.

Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa menganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan, kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan bersama-sama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik. Oleh karena itu, dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur yang lebih kuat memberdayakan terhadap unsur yang lebih lemah untuk diberdayakan. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan peran sebagai pembantu, pendamping atau fasilitator, yang memudahkan unsur-unsur yang lemah memberdayakan dirinya sendiri. [22]

Pada dasarnya “orang luar” jangan sampai berperan sebagai “pembina” atau “penyuluh”, melainkan sebagai “fasilitator” terhadap pemberdayaan masyarakat. Fasilitator itu adalah pendamping, yang bertugas memudahkan, mendorong, dan memfasilitasi kelompok sosial dalam rangka memberdayakan dirinya. Tugas-tugas itu dimainkan mulai dari analisis masalah, pengorganisasian, fasilitasi, asistensi, dan advokasi kebijakan.

Untuk memainkan peran-peran dalam pekerjaan PMD, para pekerja/fasilitator PMD harus profesional, memiliki sejumlah kemampuan dan keterampilan. Mereka harus kompeten, punya kemampuan dalam memahami teori secara holistik dan kritis, bertindak praktis, membuat refleksi dan praksis. Esensi praksis adalah bahwa orang dilibatkan dalam siklus bekerja, belajar, dan refleksi kritis. Ini adalah proses dimana teori dan praktik dibangun pada saat yang sama. Praksis lebih dari sekadar tindakan sederhana, tetapi ia mencakup pemahaman, belajar dan membangun teori. Para pekerja PMD tidak hanya butuh “belajar” keterampilan, tetapi juga “mengembangkan” keterampilan itu. Yang perlu dikembangkan adalah: kemampuan analisis, kesadaran kritis, pengalaman, belajar dari pihak lain, dan intuisi, serta pemahaman akan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat desa.

F. KEPUSTAKAAN

A. Shepherd, 1998. Sustainable Rural Development. London: Macmillan Press.

Agus Salim. 2002. Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ahmad Sukardi. 2009. Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: LaksBang.

C. Kieffer, “Citizen Empowerment: A Development Perspective”, Human Service, No. 3, 1984.

Hermansyah. 2009. Dakwah Menuju Islam Kaffah. Yogyakarta: Star Book Media

Hermansyah. 2010. Kultursigrafi Ekonomi Islam di Indonesia Pertautan Antara Ekonomi Islam dengan Lokalitas Ke-Indonesiaan Bersama kearifan Lokal Suku Sasak di Pulau Lombok. Mataram: Dimensi Raya.

Hermansyah. 2011. Kinerja Pembangunan Dalam Perspektif Misi Profetik. Tesis Magister Studi Islam UII Yogyakarta. Yogyakarta.

Hermansyah. Kurikulum Ekonomi Islam di PTN dan PTS dan Perannya Dalam Pengembangan Perbankan Syariah. akses pada http://hermaninbismillah.blogspot.com diunduh pada 15 Mei 2011

Hermansyah. Revitalisasi Gerakan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Membangun Visi dan Arah Ekonomi Daerah. Brief Summary Ecopolitic Restorasi Nasional Demokrat Propinsi NTB. Praya, 2011.

J. Lord, 1994. “Personal Empowerment and Active Living In H. Quinney, L. Gauvin and A.E. Wall (Eds.), Toward Active Living. Windsor, ON: Human Kinetics Publishers.

J. Rappaport, “Terms of Empowerment: Toward a Theory for Community Psychology”, American Journal of Community Psychology, No. 15, 1987.

Leena Rklund, 1999. From Citizen Participation Towards Community Empowerment. Tampere: Tampere University.

M. Umer Chapra. 2000. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Prees dan Tazkia Institute.

M. Zimmerman, “Taking Aim on Empowerment Research: On the Distinction Between Individual and Psychological Concept”, American Journal of Community Psychology, No. 18, 1990.

Mansour Fakih. 2009. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Dawam Raharjo. 1985. Esai-Esai Ekonomi Politik. Yogyakarta: LP3ES.

M. dawam Raharjo. 1999. Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa. Yogyakarta: UII Press.

Paulo Preire. 2008. Pendidikan Kaum Tertindas. Cet. VI. Yogyakarta: LP3ES

Purnomosidi Hadjisarosa. 1997. Butir-Butir untuk Memahami Pengertian; Fungsi, Analisis Tingkat Kesiapan, Input Manajemen. Naskah 3. Yogyakarta: MM STIE Mitra Indonesia.

R. Labonte, “Community Empowerment: The Need for Political Analysis”, Journal of Public Health, No. 80, 1989.

T. Hani Handoko. 1997. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil amandemen

Ziauddin Sardar. 2005. Kembali ke Masa Depan Syariat Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Helmi Mustofa. Jakarta: PT. Serambi.

[1] Hermansyah. Dakwah Menuju Islam Kaffah (Yogyakarta: Star Book Media, 2009), hal. 51-52

[2] Hermansyah. Kurikulum Ekonomi Islam di PTN dan PTS dan Perannya Dalam Pengembangan Perbankan Syariah. akses pada http://hermaninbismillah.blogspot.com diunduh pada 15 Mei 2011.

[3] Hermansyah. Revitalisasi Gerakan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Membangun Visi dan Arah Ekonomi Daerah. Brief Summary Ecopolitic Restorasi Nasional Demokrat Propinsi NTB. Praya, 2011, hal. 19

[4] Lihat Agus Salim. Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hal. 263-286

[5] Hermansyah. Kinerja Pembangunan Dalam Perspektif Misi Profetik. Tesis Magister Studi Islam UII Yogyakarta. Yogyakarta, Maret 2011.

[6] Lihat Mansour Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 10-16

[7] Hermansyah. Kultursigrafi Ekonomi Islam di Indonesia Pertautan Antara Ekonomi Islam dengan Lokalitas Ke-Indonesiaan Bersama kearifan Lokal Suku Sasak di Pulau Lombok (Mataram, Dimensi Raya, 2010)

[8] Lihat Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil amandemen

[9] A. Shepherd, Sustainable Rural Development (London: Macmillan Press, 1998), hal. 17

[10] Mansour Fakih. Runtuhnya ….hal. 64-66

[11] Lihat Purnomosidi Hadjisarosa. Butir-Butir untuk Memahami Pengertian; Fungsi, Analisis Tingkat Kesiapan, Input Manajemen. Naskah 3 (Yogyakarta: MM STIE Mitra Indonesia, 1997)

[12] Gambaran menarik yang mengulas konsep pemberdayaan yang terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif silahkan lihat Paulo Preire. Pendidikan Kaum Tertindas. Cet. VI. (Yogyakarta: LP3ES, 2008)

[13] Ibid. silahkan baca bab 2 dan bab 3

[14] Ziauddin Sardar. Kembali ke Masa Depan Syariat Sebagai Metodologi Pemecahan Masalah. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Helmi Mustofa. (Jakarta: PT. Serambi, 2005), hal. 280-286

[15] M. Umer Chapra. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Terj. Ikhwan Abidin Basri. (Jakarta: Gema Insani Prees dan Tazkia Institute, 2000), hal. 6

[16] Ibid. hal. 84

[17]Konsep pemberdayaan pada sisi struktural-masyarakat ini sering menjadi alasan bagi organisasi-organisasi masyarakat untuk langsung terjun pada wilayah struktural-kekuasaan, jenis pemberdayaan ini banyak diadopsi oleh lembaga/institusi/partai politik untuk dapat mengambil peran dalam pemerintahan. Contoh organisasi yang memainkan perannya dalam sisi stuktural-masyarakat adalah Muhammadiyah, sedangkan organisasi yang banyak diklaim memainkan peran pemberdayaan masyarakat pada sisi kultural yakni Nahdlatul Ulama (NU).

[18] Diolah kembali dari C. Kieffer, “Citizen Empowerment: A Development Perspective”, Human Service, No. 3, 1984; J. Rappaport, “Terms of Empowerment: Toward a Theory for Community Psychology”, American Journal of Community Psychology, No. 15, 1987; R. Labonte, “Community Empowerment: The Need for Political Analysis”, Journal of Public Health, No. 80, 1989; M. Zimmerman, “Taking Aim on Empowerment Research: On the Distinction Between Individual and Psychological Concept”, American Journal of Community Psychology, No. 18, 1990; J. Lord, “Personal Empowerment and Active Living In H. Quinney, L. Gauvin and A.E. Wall (Eds.), Toward Active Living (Windsor, ON: Human Kinetics Publishers, 1994); dan Leena Rklund, From Citizen Participation Towards Community Empowerment (Tampere: Tampere University, 1999).

[19] Lihat Ahmad Sukardi. Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. (Yogyakarta: LaksBang, 2009).

[20] M. dawam Raharjo. Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa. (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 39-44

[21] Lihat T. Hani Handoko. Manajemen Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 1997)

[22] M. Dawam Raharjo. Esai-Esai Ekonomi Politik (Yogyakarta: LP3ES, 1985), hal. 78-98

Antara Ponpes dan Pembangunan Ekonomi Islam: Adakah “N-Ach”

2011-05-22T04:14:00.000-07:00

Perpustakaan daerah kota Mataram, memang tidak terlalu tua, dibandingkan dengan perpustakaan lain di negeri ini, namun ada yang menarik, ketika beberapa dokumen yang kita temui akhir tahun 60-an dan selama 70-an media kita sering mengumumkan perlunya penyebaran “virus N-ach” kepada manusia Indonesia. Virus itulah yang di Negara-negara Barat sana merangsang orang untuk mencapai sukses, karena itulah selama tahun 70-an itu media kita merasa perlu untuk menyebarkan virus itu.

Asumsinya begini: tanpa N-ach, perilaku sebagian besar penghuni negeri ini hanya akan mencari kepuasaan kekuasaan atau semacam mengambil keuntungan dari hubungan kekerabatan yang tidak sehat, katakanlah semacam KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam berbagai bidang, hipokrit, ABS (Asal Bapak Senang), dan akibat lain yang merugikan bangsa ini, nah akibat-akibat semacam ini, tidak satupun yang hingga saat ini terbukti mendukung upaya transformasi baik dalam intra generasi maupun antar generasi dalam berbagai bidang, budaya, ekonomi, politik dan bidang lainnya dalam masyarakat kita saat ini.

Keinginan untuk menyebarkan virus N-ach ini menarik untuk diungkit lagi, setidaknya dengan menyebarkan virus ini akan dapat merangsang syaraf otak, peredaran darah, dan kekuatan otot untuk bergerak dalam jiwa, yang lazimnya kita beri nama wiraswasta. Meskipun harus jujur diakui bahwa virus N-ach ini bukanlah satu-satunya faktor penentu, disamping faktor yang lain, namun cukuplah dalam tulisan ini virus N-ach inilah yang akan kita bahas.

Agaknya, karena pendapat dan virus inilah yang telah banyak memberikan inspirasi kepada ilmuwan ekonom dan para wiraswastawan semisal Schumpeter dan Bob Sadino bahwa para wiraswasta dan inovator adalah mesin penggerak pembangunan ekonomi, karena mereka adalah “orang-orang aneh” yang “gila” menggerakkan perekonomian, demikian halnya yang banyak dicanamgkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang hendak menumbuhkan para wiraswastawan baru, juga sedikit tidak dipengaruhi oleh pandangan ini.

Adalah David McCleland yang banyak memberi inspirasi atas hal ini, melalui karyanya yang berjudul The Achieving Society tahun 1961. Dalam karyanya ini McCleland banyak mengupas masalah pembangunan ekonomi dari aspek sejarah dan besaran-besaran serta sosial, sebagaimana yang banyak dilakukan pemikir lain semisal Rostow, Adelman-Morris atau Gersohkron yang banyak membahas perilaku manusia. Namun bukanlah karya manusia, jikalau ia tidak kebal kritik, kritik buku tersebut yakni ketidakjelasan menyangkut bagaimana sikap serta perilaku manusia yang ingin mencapai sesuatu itu ditentukan.

Meski kegagalan karya ini dalam menjelaskan sesuatu adalah hal yang lumrah dan tidak perlu dirisaukan, karena bagaimanapun ilmu, termasuk ilmu ekonomi, adalah bagian dari ilmu sosial yang kesahihannya masih terus harus diuji dalam dimensi ruang dan waktu. Karena itu, sungguh sangat disayangkan ketidakmampuan menuangkan gejala-gejala sosial tersebut yang pada akhirnya hanya dijelaskan oleh sebuah asumsi yang merendahkan. McCleland dalam karyanya tersebut menyatakan bahwa “orang-orang Arab yang beragama Islam mungkin umumnya lemah dalam N-ach” (silahkan lihat halaman 340).

Pernyataan McCleland tersebut sebenarnya tidak terlalu penting, disebutkan disini, meskipun untuk mendukung pernyataannya itu, McCleland juga menampilkan sekian banyak hasil penelitian. Bagi saya, yang penting adalah, mengkaji hipotesisnya secara ilmiah dan jernih untuk membuktikan bahwa Islam sebenarnya penggerak umat dalam membangun kesejahteraan materil duniawi, bahwa Ponpes (Pondok Pesantren) adalah eksponen pembangun masyarakat sejahtera dan banyak harta, atau sekurang-kurangnya bahwa Islam, Ponpes bukanlah agama dan lembaga yang menghambat pembangunan, menghambat etos kewirausahaan.

Apabila kita mendengar Ponpes, maka yang terlintas dibenak kita adalah sarung dan komunitas pedesaan. Salah satu karakter pedesaan adalah kurang dinamis, sulit melakukan perubahan dan lebih bersifat defensif terhadap modernitas. Ponpes, meskipun seringkali mendapat kritik baik dari segi kultur, sistem pengajaran dan sebagainya, namun harus diakui lembaga ini mempuyai peran yang tidak kecil dalam konteks konservasi keilmuan Islam dan pemberdayaan ekonomi Islam. sebagian orang malah mulai berfikir bahwa banyak ponpes untuk melanjutkan hidupnya selalu mengandalkan proposal, dan hampir identik dengan kemunduran. Konservatif dalam cara berfikir, qona’ah dalam harta dan terbelakang dalam rangsangan untuk hidup berlimpah harta, sebagaian lain berfikir bahwa jangan heran jika mayoritas muslim di Indonesia saat ini hidup sebagaimana kita lihat dan akhir-akhir ini saja berbagai pihak telah mengupayakan merubah wajah ponpes di Indonesia.

Mereka menuduh meskipun ponpes unggul dalam kajian keilmuan Islam klasik, namun tidak pernah berbuat dalam usaha produksi. Sejak awal sejarah pesantren hanya melulu urusan pendidikan, bukannya tidak penting, namun acapkali melupakan aspek ekonominya, karena mengandalkan hidup dari iuran wajib, wakaf, shadaqah, zakat dan infaq jama’ahnya tanpa ada feed back bagi jama’ahnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dalam bidang perekonomiannya.

Potret muram umat Islam dan ponpes seperti adanya sekarang, memudahkan orang menuduh secara keseluruhan bahwa Islam dan ponpes sebagai acuan dan lembaganya semakin tidak relevan, karena itulah dibutuhkan banyak inovasi disana sini, meskipun hal itu tidak dapat kita generalisir. Taruhlah dibutuhkan adanya kurikulum baru dan lain sebagainya karena ponpes dianggap sebagai lembaga yang menumbuhsuburkan terorisme. Dampaknya, tentu saja Islam dan ponpes sering dipecundangi dalam berbagai segi, baik dalam muatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di lain pihak, para ustad, muballig dan pimpinan ponpes kebanyakan masih berasyik masyuk memisahkan bahwa ilmu itu ada dua, yakni ilmu agama dan ilmu keduniawian. Seolah-olah ada ilmu yang menjanjikan tiket masuk ke syurga dan ilmu yang memberikan karcis untuk merambah dunia fana. Padahal secara sederhana saja, ilmu itu hanya ada satu, yakni ilmu Allah. Ilmu yang menjanjikan kebahagiaan didunia dan akhirat. Pandangan seperti yang disebutkan terakhir ini nampaknya, pandangan yang tidak sekuler. Hanya dengan pandangan seperti inilah pepatah Arab bahwa Islam itu lebih tinggi dari yang tinggi dijamin kebenarannya.

Dari pengungkapan yang keliru tersebut di atas, agaknya akan dapat dengan mudah menjerumuskan orang kepandangan streotif yang sesat. Jadi, pembangunan ekonomi itu seperti tidak relevan dengan dunia ponpes. Seolah-olah ponpes itu lesu darah bila berhadapan dengan kata-kata pembangunan ekonomi, benarkah?

Ponpes dan Pembangunan Ekonomi Islam

Ponpes didaerah kita, jelasnya belum menjadi kekuatan ekonomi –jika tidak ingin dikatakan tidak dapat menjadi kekuatan ekonomi- jika ukurannya adalah besarnya basis masa yang dimiliki masing-masing ponpes, atau jika kita bandingkan juga dengan etnis yang lain, seperti cina atau arab misalnya, yang sedikit tidak telah berhasil membangun jaringan konglomerasi ekonominya sendiri. Memang ada unit usaha sebagaian ponpes yang telah berjalan, namun nilai ekonominya baik bagi warga ponpes sendiri apalagi bagi umat muslim di Propinsi NTB ini bisa diabaikan. Mengapa pula ide-ide kreatif untuk mengembangkan “gerakan ekonomi ponpes” meski menimbulkan konflik atau kontroversi karena adanya polarisasi kepentingan dalam tubuh ponpes sendiri.

Disisi lain, penulis berharap akan masih banyak warga ponpes yang masih terus optimis dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Bukankah untuk ukuran yang relatif, dalam bidang pendidikan, ponpes telah menunjukkan hasil-hasil yang sangat memuaskan? Dan hal tersebut setidaknya dapat dijadikan pijakan untuk selanjutnya membenahi dimensi ekonominya. Disamping itu pula beranjak dan mulai bergerak dalam kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang lebih terlembaga, terstruktur dan menyentuh kebutuhan utama warga. Misalnya dalam bidang keuangan dengan pendirian BMT-BMT, BPRS-BPRS, rumah sakit atau pos-pos pelayanan kesehatan. Bukankah amal-amal usaha tersebut memiliki nilai ekonomis? Berbagai kegiatan-kegiatan seperti pengajian, seminar, penerbitan dan lainnya dapat diambilkan dananya sebagian dari sumber-sumber tersebut. Sehingga satu usaha dengan usaha lainnya akan bernilai ibadah di satu sisi dan profit oriented disisi yang lain.

Karena hal tersebut, maka suatu persfektif ekonomi tertentu akan dapat tampak dari kegiatan amal usaha tersebut. Terlebih saat ini telah berkembang konsep-konsep yang lebih maju tentang ekonomi syariah, perbankan syariah, keuangan syariah, bisnis syariah yang lebih berorientasi pada konsep-konsep bisnis dan dengan penekanan-penekanan pada kegiatan-kegiatan bukan proyek-proyek sosial. Jika hal tersebut dapat dilakukan, setidaknya kedepan ponpes dapat memiliki profit center, dan malah akan berdampak pada penyejahteraan warga ponpes. Namun meski dicatat juga bahwa kegiatan sosial (jika kita enggan menyebutnya ibadah) dapat juga mengandung unsur bisnis bagi peningkatan kesejahteraan warga ponpes sendiri.

Pemikiran dan perbuatan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi dimasa depan tampaknya akan menjadi suatu keniscayaan. Memang sepintas lalu kita tidak dapat memisahkan antara usaha ponpes dengan amal sholeh dalam ponpes. Sekalipun para warga ponpes adalah kebanyakan golongan masyarakat menengah dan menengah kebawah, tetapi di ponpes mereka banyak membahas tentang ilmu, iman dan taqwa.

Dengan tidak lupa mengkaji Q.S. al-Ma’un, ponpes memang digerakkan atas konsep iman dan taqwa. Jika dilihat dalam prosfek ini ponpes memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Kita lihat misalnya dalam berbagai sektor kehidupan umat mulai dari pejabat pemerintah hingga para buruh dan pedagang adalah warga ponpes juga. Terhadap warganya ini, hingga taraf ini baru bisa menggugah rasa tanggung jawab sosial mereka dalam ritus-ritus ritual keagamaan, seperti pengajian-pengajian umum. Namun ponpes belum dapat berbuat banyak untuk lebih memberdayakan warganya. Hal ini dikarenakan apakah ponpes masih sedikit mengkaji atau dalam memberikan pengajian-pengajian masih sedikit sekali menyentuh konsep-konsep dakwah dalam pembangunan ekonomi yang bernuansa kontemporer dalam kontekstualisasi kedisinian-nya umat dan ataukah faktor penyebab lain baik itu intern ponpes sendiri atau ektern ponpes.

Kini, setelah masa reformasi ponpes dihadapkan pada persoalan dan tantangan baru. Dalam proses pembangunan ekonomi, kepentingan ekonomi ponpes banyak yang terbelit, sebagian dan mungkin sebagian kecil-nya lagi masih bisa bertahan. Namun sebagian besarnya mengalami marginalisasi. Sebagian yang lain warga ponpes mulai bertanya “apa yang bisa diperbuat ponpes?” jika tidak ada jawaban, jika tidak ada tindakan, maka ponpes akan mengalami kesulitan dalam sumber pendanaan. Jika warganya miskin, ponpes dalam hal ini tentu akan turut merasakannya, selanjutnya keadaan ini akan turut menimbulkan biaya ekonomi, sosial dan politik yang tidak murah.

Namun setidaknya kita masih dapat bersyukur. Jika melihat potensi pendidikan dalam ponpes yang merupakan investasi bagi masa depan. Namun dapatkah hal tersebut diandalkan, dalam arti berapa prosentase warga ponpes sendiri yang akan konsen terhadap pembangunan ekonomi ponpes sendiri? Jika keadaannya masih terus berlangsung seperti saat ini? Dari tahun ke tahun, memang berkat jaringan pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan warga ponpes terus meningkat dan sekarang setidaknya ponpes telah dapat mengklaim memiliki kolega professional muda. Satu lagi, bagi warganya yang mungkin enggan untuk kembali membangun ponpes, setidaknya ponpes dapat mengambil keputusan untuk menyerukan agar para profesionalnya kembali guna membangun ponpes tentunya dengan diimbangi dengan semangat keadilan dalam beragam aspeknya dengan kontribusi yang diberikan.

Saat ini, bagi sebagian warga ponpes telah timbul pula pandangan bahwa dengan berjama’ah warga ponpes dapat menghidupi ponpes mereka sembari berjama’ah dengan warga ponpes lainnya. Hal ini setidaknya tidak perlu diperdebatkan, bahkan sebagian yang lain beranggapan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki sudah saatnya warga professional muda ponpes untuk tampil dengan program-program baru dan strategi-strategi jitu dalam upaya pemberdayaan ummat. Permasalahan ekonomi warga ponpes tidak lagi dilihat sebagai suatu persoalan, namun lebih kepada peluang, tantangan dan kesempatan untuk lebih bermanfaat bagi umat.

Jika kita kembali mengkaji dalam konsep sumber daya maka dapat dikatakan bahwa ponpes memang merupakan ‘basis kekuatan ekonomi’ bahkan bidang lain semisal politik di Propinsi NTB, setidak-tidaknya ponpes adalah potensi yang patut diperhitungkan. Golongan professional dan cendikiawan muda adalah merupakan salah satu potensi sumber daya manusia yang sangat strategis yang dimiliki ponpes saat ini. Namun bagi sebagian yang lain yang memiliki kecendrungan kearah modal dan tekhnologi tentu mempertimbangkan akan dapatkah ponpes mengambil peranan yang lebih konkrit dalam menghantarkan mereka menjadi golongan ekonomi yang diperhitungkan dimasa depan?

Dan keadaan tersebut masih merupakan ide yang disodorkan ke ponpes karena disadari juga bahwa kiprah ponpes tidak saja akan berdampak pada warga propinsi NTB tapi juga pada perekonomian nasional tentunya. Impian ini akan dapat terwujud jika ponpes di daerah ini berhasil berkembang menjadi salah satu kekuatan lobi yang kuat dan disegani. Dengan melihat potensi SDM ini saja, ponpes-ponpes dapat menorehkan catatannya sendiri dalam dimensi ekonomi dengan jaringannya, kewirausahaan dan managemen sebagai titik sentralnya. Berbagai sumber daya ekonomi lainnya dapat dimobilisasi, sekali lagi bukan hal yang tidak mungkin dimasa depan ponpes akan menjadi kekuatan ekonomi tersendiri. Misalnya saja melalui upaya memperkuat sumber daya permodalan, tabungan dan lainnya. Dari sini saja ponpes dapat mengakses kredit atau pembiayaan untuk lebih mengembangkan unit-unit terkecil ekonominya, baik sebagai perorangan warga ponpes maupun secara koorporatif.

Peta Baru Ponpes

Jelasnya, kita menginginkan sebuah peta baru ponpes. Peta yang bukan peta proposal, peta kecanggihan teknologi dan kemajuan dalam kajian keilmuan Islam, peta kemajuan dalam pembangunan ekonomi Islam. ponpes sudah lama terpuruk, bukan oleh siapa-siapa, namun terutama oleh dirinya sendiri. Pribadi-pribadi yang kumal, lusuh dan kumuh telah terlalu banyak mengotori ponpes sebagai suatu lembaga yang agung dalam masyarakat kita. Pribadi-pribadi seperti itu sudah saatnya dibersihkan agar kemilau semangat dan gairah hidup umat semakin membinar. Dengan apa gerangan?

Sebenarnya, kita tidak perlu mencari alat pencuci dari pemahaman kita terhadap gaasan atau faham lain. Ponpes itu dapat mencuci sendiri. Dan yang perlu kita sadari sejak awal ialah bahwa pencucian itu adalah suatu proses yang membutuhkan waktu lama. Proses itu diawali dengan pembersihan terhadap iman dan berujung pada submission yang menyeluruh dari setiap karya dan karsa kita bagi pengisian tauhid yang kita yakini.

Betapa kuatnya daya dorong keimanan, karya dan karsa manusia telah dibuktikan oleh sejarah kebudayaan Islam. karya-karya agung umat muslim dapat kita saksikan di muka bumi adalah karya kaum muslim yang “menyerah secara total” terhadap kekuatan yang diagungkannya. Ponpes pun seharusnya demikian, ponpes seyogyaknya menghasilkan karya-karya besar yang akan menambah kenyamanan hidup dan kedamaian dunia.

Berangkat dari situ, kiranya jelas bahwa hakikat keimanan yang sebenarnya dapat melahirkan ilmu keduniawiaan yang sangat bermanfaat karena dengan membersihkan iman, berarti ponpes telah menempatkan dirinya sebagai subordinate terhadap benda atau mahluk lain. Untuk membuktikan hal itu, maka tidak bisa lain, bahwa ponpes harus memunculkan etos kerja, etos wiraswasta dalam dirinya. Mengapa umat Islam miskin? Mengapa jama’ah ponpes kumuh dan terbelakang? Karena ponpes belum belajar berkarya dan berkarsa secara kaffah dalam semua aspek kehidupan, baru bidang pendidikan-nya saja dengan sengaja melupakan pembangnan dan pengembangan ekonomi Islam-nya. Jelasnya, ponpes masih melalaikan tugasnya sebagai salah satu lembaga yang memiliki legitimate dalam pemberdayaan umat Islam. saya piker itulah satu-satunya cara mengatasinya dan itulah tawaran dan peta aktif dan dinamis dari keimanan kita di masa yang akan datang.